PERBAIKAN ADMINISTRASI PAJAK - Dunia Belum Runtuh

Kamis 29 Sep 2016 14:11Administratordibaca 114 kaliSemua Kategori

bisnis 185

Jarum jam menunjukkan pukul 19.15 WIB. Dari luar salah satu ruangan di lantai dua kantor pusat Ditjen Pajak, Selasa (27/9), masih terdengar sayup-sayup panggilan nomor antrean peserta amnesti pajak lewat pengeras suara.

Tiga hari menjelang penutupan periode pertama kebijakan pengampunan pajak, wajib pajak (WP) berbondong-bondong menyampaikan surat pernyataan harta (SPH). Alasannya sederhana, mereka ingin menikmati tarif uang tebusan terendah.


Mepet deadline, mungkin memang kebiasaan masyarakat Indonesia yang satu ini masih susah hilang.


Ini sangat terlihat, dan memang sudah diprediksi dari awal, dari membeludaknya partisipasi WP beberapa hari menjelang 30 September 2016.


Pengusaha-pengusaha besar pun demikian. Dengan alasan minimnya waktu sosialisasi dan masih butuh waktu berhitungnya aset yang dimiliki, mereka pun berkompromi. Presiden Joko Widodo pun merestui adanya perpanjangan tenggat penyampaian kelengkapan administrasi untuk mendapat tarif terendah.


“Ah, lega…” celetuk seorang perempuan setelah menyampaikan SPH dan berpapasan dengan Bisnis di elevator malam itu.


Tidak mengherankan, mungkin kata lega yang menjadi bagian dari slogan tax amnesty “ungkap, tebus, lega” bukan hanya untuk menggambarkan sudah selesainya masalah administrasi pajak WP, tetapi juga menggambarkan respons selesainya mengantre dan menunggu berjam-jam.


Dari hasil pengamatan Bisnis, mayoritas pegawai DJP pun dikerahkan untuk melayani kebijakan yang disebut-sebut menjadi langkah awal reformasi perpajakan Indonesia ini. Berbagai langkah mitigasi mulai dari penambahan loket dan waktu pelayanan pun dilakukan. Lembur.


Kendati masih jauh dari target Rp165 triliun, realisasi uang tebusan hingga Selasa (27/9) – saat pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia ramai-ramai ‘turun gunung’ – berdasarkan surat setoran pajak (SSP) mencapai Rp69,87 triliun. Dua hari pertama pekan ini menyumbang Rp18,23 triliun, hampir mendekati capaian satu pekan lalu Rp25,14 triliun.


Kemarin, Rabu (28/9), Presiden Joko Widodo melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Grogol Petamburan Jakarta Barat dan KPP Madya Jakarta Pusat. Seperti diketahui, mulai pekan lalu DJP mengaktifkan KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus, KPP di lingkungan Kanwil DJP WP Besar, dan KPP Madya di lingkungan Kanwil DJP Jakarta sebagai tempat tertentu penerima SPH.


Namun, saat Bisnis sudah sampai di KPP Madya Jakarta Pusat pukul 10.15 WIB, Presiden Jokowi beserta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi sudah meninggalkan lokasi.


Namun, hasil penuturan Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Presiden memberikan apresiasi atas kinerja para petugas. Apalagi, di KPP Grogol Petamburan ada antrean hingga 700 orang pagi itu.


“Kalau dilihat tadi enggak ada ini ya, mudah-mudahan beliau puas dengan pelayanan pajak, memang ada kelemahan-kelemahan karena begitu membeludaknya. Di Grogol itu sudah 90% dikerahkan,” jelasnya.


Dari pantauan di Kantor Pusat DJP kemarin siang, ratusan peserta tax amnesty masih mengantre. Hestu memproyeksi lonjakan penyampaian SPH akan terjadi Jumat ini, bertepatan dengan penutupan periode pertama.


MEREKAM

Antusias WP mengikuti periode pertama tax amnesty ini cukup diapresiasi. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kebijakan ini masih berlaku sampai 31 Maret 2017. Sehingga, WP masih memiliki waktu untuk menyatakan keikutsertaan tax amnesty.


“Saya sampaikan terutama Kadin, kayaknya sesudah September dunia akan runtuh, enggak juga. Apalagi WP bisa menyampaikan SPH sebanyak 3 kali,” katanya.


Apalagi, tarif tebusan beserta kenaikannya tiap periode masih relatif rendah. Mulai 1 Oktober 2016, tarif uang tebusan deklarasi dalam negeri dan repatriasi menjadi 3% dari saat ini 2%. Tarif uang tebusan deklarasi luar negeri naik dari 4% menjadi 6%. Sementara, untuk UMKM masih flat sebesar 0,5% - penyampaian harta sampai Rp10 miliar – dan 2% -pengungkapan harta lebih dari Rp10 miliar.


Menurut pengalaman penerapan kebijakan pengampunan pajak di beberapa negara lain, tarif uang tebusan yang lebih rendah – bahkan sangat jauh – dari tarif pajak normalnya sangat langka. Biasanya, sambung dia, hanya menghapuskan sanksi administrasi seperti sunset policy.


Implementasi kebijakan pengampunan pajak Indonesia memang didesain untuk merekam perekonomian Indonesia lewat pernyataan kepemilikan harta, tidak semata untuk penerimaan pajak jangka pendek.


Perekaman ekonomi yang jauh lebih akurat akan berpengaruh positif terhadap kegiatan berusaha di Tanah Air karena mempunyai estimasi yang lebih baik mengenai ekonomi Indonesia. Bagi pemerintah, data ini akan menjadi dasar penentuan kebijakan. “Bukan saya kejar-kejar,” katanya.


Pihaknya menghargai langkah para WP, terutama pengusaha untuk mengikuti tax amnesty.Pasalnya, ini menjadi momentum membangun dan memelihara tradisi kepatuhan pajak. Pihaknya juga berkomitmen untuk memperbaiki instansi DJP, baik dari sisi administrasi dan integritas.


Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menilai secara umum kebijakan ini sudah memberikan kesadaran baru dan budaya pajak yang bagus. Hal ini bisa menjadi modal yang kuat bagi negara di masa mendatang.


Namun, lanjutnya, ada dua catatan yang perlu diperhatikan pemerintah yakni minimnya harta repatriasi dan pelayanan terkait tax amnesty. Masih minimnya repatriasi, menurut dia, kemungkinan besar karena trust.


“Waktu yang sempit ini harus disikapi dengan cepat memberi kepastian di lapangan.”

Sumber : bisnis.com (29 September 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Pemerintah dan DPR Masih Alot Bahas Tarif dan Periode Tax AmnestyPemerintah dan DPR Masih Alot Bahas Tarif dan Periode Tax Amnesty

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak masih alot. Misalnya terkait skema hingga tarif tebusan kebijakan tax amnesty ini masih diperdebatkan DPR dengan perwakilan pemerintah, dan belum menemui titik kesepakatan. Bahkan, memasuki pekan kedua Juni ini, Wakil Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Supriyatno mengatakan beberapa hal teknis masih dibahas. Pemerintah, kata dia, mengajukanselengkapnya

Pencapaian Tax Amnesty Masih Jauh dari Data Harta WP di Luar NegeriPencapaian Tax Amnesty Masih Jauh dari Data Harta WP di Luar Negeri

Direktur Jendral Pajak, Ken Dwijugeasteadi mengungkapkan pencapaian program Tax Amnesty atau pengampunan pajak periode I masih jauh dari harapan pemerintah. Menurutnya, hasil yang dicapai masih sangat berpotensi untuk ditingkatkan.selengkapnya

Ini Proyek Yang Ditawarkan dari Uang Tax AmnestyIni Proyek Yang Ditawarkan dari Uang Tax Amnesty

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap menawarkan sejumlah proyek infrastruktur kepada para pemilik modal yang ikut pengampunan pajak. Pasalnya,kebijakan ini diperkirakan mampu menarik dana sekitar Rp 1.000 triliun dari repatriasi aset Warga Negara Indonesia (WNI) yang selama ini bersarang di luar negeri, terutama negara-negara surga pajak.selengkapnya

Masih Ada Potensi Uang Tebusan Tax Amnesty dari PerusahaanMasih Ada Potensi Uang Tebusan Tax Amnesty dari Perusahaan

Pengusaha menyebut masih ada potensi tambahan uang tebusan dalam program pengampunan pajak (tax amnesty) di penghujung tahun ini. Tambahan ini akan didapat dari perusahaan yang sudah ikut program ini, tapi belum mengungkap semua hartanya.selengkapnya

Kenaikan Tarif Administrasi STNK dan BPKB, Ini Janji PolriKenaikan Tarif Administrasi STNK dan BPKB, Ini Janji Polri

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap memberlakukan kenaikan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada biaya administrasi kepengurusan STNK dan BPKB pada 6 Januari 2017 lalu. Padahal, sejumlah pihak menolak dan keberatan atas kebijakan tersebut.selengkapnya

Membludak, Nomor Antrean di Gedung Kantor Pajak Madya Jakarta, Sempat Distop Satu JamMembludak, Nomor Antrean di Gedung Kantor Pajak Madya Jakarta, Sempat Distop Satu Jam

Pemberian nomor antrean wajib pajak yang akan ikut program Tax Amnesty Tahap I di Gedung Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta, sempat ditutup selama 1 jam.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Materi Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan KhususMateri Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan Khusus

Materi sadar pajak akan masuk ke kurikulum pendidikan tinggi. Materi tersebut bukan sebagai mata kuliah, melainkan disisipkan ke dalam mata kuliah wajib umum (MKWU).selengkapnya

Pungutan pajak orang kaya belum optimalPungutan pajak orang kaya belum optimal

Pemerintah mengakui kemampuan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengoleksi penerimaan negara masih kurang optimal, terutama di kelompok terkaya. Penyebabnya tak lain karena skema tarif pajak penghasilan (PPh) di Indonesia masih terlalu sederhana dan belum mencerminkan asas keadilan. Padahal, PPh saat ini memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak.selengkapnya

Pemerintah pantau terus penerimaan pajakPemerintah pantau terus penerimaan pajak

Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2017 belum juga mencapai separuh target. Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, realisasinya hingga akhir bulan lalu hanya sebesar Rp 601,1 triliun atau 46,8% dari target dalam APBN-P 2017.selengkapnya

SMI: Optimistis target pajak 2017 tercapaiSMI: Optimistis target pajak 2017 tercapai

SMI masih optimis dengan penerimaan pajak 2017selengkapnya

DJP yakin penerimaan pajak semester II-2017 meningkatDJP yakin penerimaan pajak semester II-2017 meningkat

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan meyakini penerimaan pajak akan meningkat pada semester II-2017, meski realisasi pendapatan dari sektor pajak hingga akhir Juli 2017 belum mencapai 50 persen.selengkapnya

BI: Inflasi Juli 2017 TerkendaliBI: Inflasi Juli 2017 Terkendali

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Juli 2017 tercatat sebesar 0,2 persen secara bulanan (mtm).selengkapnya

Sri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOISri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan persiapan pemerintah menuju pelaksanaan pertukaran data keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan dengan yuridiksi lain (AEOI) mulai 2018 terus dilakukan dalam berbagai tahapan.selengkapnya

Komisi XI setuju Perppu Pajak jadi UUKomisi XI setuju Perppu Pajak jadi UU

Komisi XI DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan untuk dibawa dalam rapat paripurna dan disepakati menjadi Undang-Undang.selengkapnya

DPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota IndonesiaDPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota Indonesia

Komisi XI DPR menolak dana untuk kajian rencana pemindahan ibukota Indonesia yang diajukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar Rp7 miliar dalam pembahasan APBN-P 2017.selengkapnya

Presiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokusPresiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokus

Presiden Joko Widodo meminta agar penyusunan RAPBN 2018 terfokus pada sasaran-sasaran yang ingin dicapai pemerintah yaitu bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.selengkapnya



 
TAGS # :