PENDANAAN BANK BUMN: Tergantung dari Pengampunan Pajak

Selasa 13 Sep 2016 12:01Administratordibaca 194 kaliSemua Kategori

bisnis 170

Bank-bank BUMN masih fokus pada kebijakan amnesti pajak untuk memperkuat pendanaan pada akhir tahun ini sambil mencari sumber lainnya guna mengantisipasi permintaan kredit lebih tinggi tahun depan Deputi Bidang Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi dan Jasa Lain Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengatakan, belum ada rencana penarikan pinjaman bilateral oleh bank-bank BUMN hingga kuartal IV tahun ini.
 
Menurutnya, perbankan berpotensi mendapat dana masuk yang lebih besar seiring dengan kebijakan amnesti pajak . Selain itu, bank-bank BUMN pun berencana dan telah menerbitkan surat utang pada tahun ini. “Jangan nanti kami pinjam, tetapi bersamaan dengan penerbitan obligasi, begitu diterbitkan tetapi tidak dipakai,” ujarnya di Jakarta, pekan lalu.
 
Gatot menambahkan, saat ini pihaknya bersama bank-bank BUMN masih menjajaki pinjaman bilateral dari sejumlah negara. Sambil menjajaki, Kementerian BUMN dan bank-bank BUMN pun sekaligus mempersiapkan proyek apa saja yang bakal didanainya. Terkait dengan nilai pinjaman yang dibutuhkan, Gatot mengatakan pihaknya menunggu perkembangan dari kebijakan amnesti pajak .
 
“Lihat perkembangannya . Mereka kan juga sebagai bank persepsi,” katanya. Bank-bank Milik Negara (Himbara) memprediksi dapat menyerap dana repatriasi dari kebijakan pengampunan pajak hingga Rp200 triliun—Rp250 triliun yang bakal masuk ke instrumen pendanaan perbankan. Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kartika Wirjoatmodjo pernah mengatakan dana tersebut akan diarahkan masuk ke pendanaan jangka pendek perbankan, seperti deposito ataunegotiable certificate deposit (NCD), di luar penawaran instrumen investasi melalui perusahaan manajemen investasi dan sekuritas yang  berpartner dengan bank- bank BUMN.
 
Adapun hingga Senin (12/9), pernyataan harta yang sudah masuk dari kebijakan amnesti pajak mencapai Rp388 triliun yang terdiri dari Rp282 triliun deklarasi dalam negeri, Rp87,9 triliun dekla rasi luar negeri, dan Rp18,8 triliun dana repatriasi.
 
KAJI PINJAMAN

Sementara itu, Gatot pun mengatakan sudah banyak negara yang menawarkan pinjaman bilateral ke bank-bank BUMN, seperti Jepang, Jerman, Amerika Serikat, dan Inggris. Menanggapi tawaran tersebut, pihaknya masih melakukan pengkajian. “Mereka mau pinjamkan, tetapi pasti ada yang harus disalurkan ke proyek yang related ke mereka. Tiap negara beda-beda,” ujarnya. Di sisi lain, lanjut Gatot, China, baik melalui China Development Bank (CDB) maupun Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), pun menawarkan pinjaman bilateral yang lebih efisien.
 
Seperti halnya pada tahun lalu, CDB tidak mensyaratkan adanya jaminan dari pemerintah, clenbasis, bunga yang terjangkau, bertenor panjang, serta bersifat fleksibel. Terlebih, sesuai komitmen awal,CDB menyiapkan plafon pinjamanhingga US miliar. Dari jumlah tersebut, sebesar US miliar telah ditarik oleh tiga bank BUMN pada tahun lalu.
 
Terkait dengan komitmen tersebut, Gatot mengatakan tiga bank BUMN, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. berpeluang menarik kembali pinjaman dari CDB hingga US mi liar pada tahun depan.
 
Direktur Utama BRI Asmawi Syam mengatakan perseroan tidak bisa menentukan kebutuhan pendanaan nonkonvensional, termasuk pinjaman bilateral. Menurutnya, perseroan mencari dana yang murah untuk mendukung pendanaan tersebut. “Kebutuhannya itu bukan amount-nya, tetapi ada yang lebih murah tidak. Kalau ada  yang lebih murah ya kami ambil,” ujarnya. Adapun BRI berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan dengan total nilai Rp20 triliun. Pada tahap pertama, perseroan akan menerbitkan senilai Rp10 triliun pada Oktober mendatang.
 
Penerbitan obligasi tersebut pun sebagai salah satu wujud optimalisasi perseroan dalam menyerap dana repatriasi.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 13 September 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Sosialisasikan Tax Amnesty, Ini Upaya Bank-bank BUMNSosialisasikan Tax Amnesty, Ini Upaya Bank-bank BUMN

Sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo, implementasi program pengampunan pajak, atau tax amnesty terus dilakukan oleh seluruh elemen pemerintahan. Dalam hal ini, termasuk perbankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).selengkapnya

Bank Indonesia Sambut Ditjen Pajak Buka Data Kerahasiaan BankBank Indonesia Sambut Ditjen Pajak Buka Data Kerahasiaan Bank

Gubernur Bank Indonesia, Agus Dermawan Martowardojo menyambut baik rencana pemberlakuan pembukaan bank secrecy (data kerahasiaan). Menurut dia, pihaknya tidak mempermasalahkan pembukaan data itu oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini berkaitan dengan keikutsertaan Indonesia dalam kebijakan Automatic Exchange of Information (AEoI).selengkapnya

Bank BUMN Mampu Tampung Dana Amnesti Pajak Tanpa AsingBank BUMN Mampu Tampung Dana Amnesti Pajak Tanpa Asing

Bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dinilai memiliki kemampuan untuk menampung dana peserta pengampunan pajak atau tax amnesty sebagai bank persepsi. Sehingga menurut Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo pemerintah tidak mempunyai alasan tidak memberikan kepercayaan kepada perbankan nasional.selengkapnya

Pajak bakal lebih mudah buka data nasabah bankPajak bakal lebih mudah buka data nasabah bank

Pemerintah terus berupaya agar otoritas pajak bisa mengakses data nasabah di bank, yang selama ini memiliki sifat kerahasiaan sesuai Undang-udang (UU) Perbankan. Meskipun, saat ini data perbankan belum bisa diakses bebas oleh Direktorat jenderal pajak (DJP), dari sisi mekanisme permohonannya akan dipermudah.selengkapnya

RI Bakal Kesulitan Terapkan Keterbukaan Data Pajak dan BankRI Bakal Kesulitan Terapkan Keterbukaan Data Pajak dan Bank

Indonesia diyakini akan kesulitan menerapkan keterbukaan dan pertukaran informasi perbankan untuk pajak dalam Automatic Exchange of Information (AEoI) pada akhir 2017. Pasalnya Indonesia memiliki kelemahan data perpajakan yang dapat diberikan kepada negara lain yang memberlakukan AEoI.selengkapnya

Kalla dan Menteri Keuangan Dorong Data Bank Segera DibukaKalla dan Menteri Keuangan Dorong Data Bank Segera Dibuka

Saat membuka International Conference on Tax, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan interkonektivitas membuat modus penghindaran pajak semakin beragam. Banyak perusahaan memindahkan labanya ke negara suka pajak atautax havens untuk memaksimalkan keuntungan dengan menghindari pajak. Akibatnya, negera tempat berinvestasi merugi.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Pemerintah Akan Terus Genjot Rasio Kepatuhan Wajib PajakPemerintah Akan Terus Genjot Rasio Kepatuhan Wajib Pajak

Kementerian Keuangan akan melakukan pendataan makin sistematis bagi wajib pajak dan memperbaiki penegakan hukum untuk meningkatkan penerimaan dari pajak.selengkapnya

NPWP Multifungsi Bakal Jadi Alat Lacak Wajib Pajak NakalNPWP Multifungsi Bakal Jadi Alat Lacak Wajib Pajak Nakal

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berencana meluncurkan Kartu Indonesia Satu. Kartu ini akan diisi identitas seperti Nomor Induk Kependudukan, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Nomor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.selengkapnya

Menkeu Terapkan Langkah Hukum Usai Tax AmnestyMenkeu Terapkan Langkah Hukum Usai Tax Amnesty

Menteri Keuangan Sri Mulyani siap menerapkan langkah hukum apabila diperlukan jika amnesti pajak telah berakhir pada 31 Maret 2017 mengingat tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah.selengkapnya

Kebijakan Bebas Visa Turunkan PNBP 52%Kebijakan Bebas Visa Turunkan PNBP 52%

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mencatat kebijakan bebas visa untuk warga negara asing telah menurunkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga 52% atau senilai Rp1 triliun.selengkapnya

Likuiditas Terjamin, BI Minta Bank Tak Naikkan Bunga DepositoLikuiditas Terjamin, BI Minta Bank Tak Naikkan Bunga Deposito

BI berpendapat bank tidak perlu menaikkan bunga deposito. Alasannya, likuiditas masih terjaga. Dana operasi moneter di atas Rp 300 triliun.selengkapnya

Kapan Kartu NPWP Multifungsi Diterbitkan?Kapan Kartu NPWP Multifungsi Diterbitkan?

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berencana untuk menerbitkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak multifungsi atau Kartu Indonesia Satu. Ini merupakan strategi DJP dalam meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak.selengkapnya

25 Persen APBD Wajib Digunakan Bangun Infrastruktur di Daerah25 Persen APBD Wajib Digunakan Bangun Infrastruktur di Daerah

Pemerintah pusat dihadapkan pada tugas berat di tahun anggaran mendatang untuk merampungkan sejumlah proyek infrastruktur prioritas di tengah ruang fiskal yang masih sempit terutama lantaran penerimaan pajak yang belum kencang.selengkapnya

Tax Amnesty belum dongkrak jumlah Wajib PajakTax Amnesty belum dongkrak jumlah Wajib Pajak

Dua periode program amnesti pajak (tax amnesty) berjalan ternyata tidak mendongkrak kenaikan secara signifikan jumlah wajib pajak (WP). Jumlah WP yang tercatat per tanggal 1 Januari 2017 hanya sebanyak 35,82 juta WP.selengkapnya

Konsultasi Pajak: NPWP Salah di Faktur Pajak Pembelian RukoKonsultasi Pajak: NPWP Salah di Faktur Pajak Pembelian Ruko

Kepada tim konsultasi pajak,selengkapnya

Selain untuk BPJS dan SIM, NPWP Baru Bisa Cek Kepatuhan PajakSelain untuk BPJS dan SIM, NPWP Baru Bisa Cek Kepatuhan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) akan segera meluncurkan Kartu Indonesia 1 atau Kartin1 yang salah satunya dapat menjadi tax clearance (surat keterangan fiskal) atas kegiatan pelayanan publik. Penggunaan kartu serbaguna tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) menunaikan kewajiban membayar pajak.selengkapnya



 
TAGS # :