PENDANAAN BANK BUMN: Tergantung dari Pengampunan Pajak

Selasa 13 Sep 2016 12:01Administratordibaca 730 kaliSemua Kategori

bisnis 170

Bank-bank BUMN masih fokus pada kebijakan amnesti pajak untuk memperkuat pendanaan pada akhir tahun ini sambil mencari sumber lainnya guna mengantisipasi permintaan kredit lebih tinggi tahun depan Deputi Bidang Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi dan Jasa Lain Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengatakan, belum ada rencana penarikan pinjaman bilateral oleh bank-bank BUMN hingga kuartal IV tahun ini.

Menurutnya, perbankan berpotensi mendapat dana masuk yang lebih besar seiring dengan kebijakan amnesti pajak . Selain itu, bank-bank BUMN pun berencana dan telah menerbitkan surat utang pada tahun ini. “Jangan nanti kami pinjam, tetapi bersamaan dengan penerbitan obligasi, begitu diterbitkan tetapi tidak dipakai,” ujarnya di Jakarta, pekan lalu.

Gatot menambahkan, saat ini pihaknya bersama bank-bank BUMN masih menjajaki pinjaman bilateral dari sejumlah negara. Sambil menjajaki, Kementerian BUMN dan bank-bank BUMN pun sekaligus mempersiapkan proyek apa saja yang bakal didanainya. Terkait dengan nilai pinjaman yang dibutuhkan, Gatot mengatakan pihaknya menunggu perkembangan dari kebijakan amnesti pajak .

“Lihat perkembangannya . Mereka kan juga sebagai bank persepsi,” katanya. Bank-bank Milik Negara (Himbara) memprediksi dapat menyerap dana repatriasi dari kebijakan pengampunan pajak hingga Rp200 triliun—Rp250 triliun yang bakal masuk ke instrumen pendanaan perbankan. Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kartika Wirjoatmodjo pernah mengatakan dana tersebut akan diarahkan masuk ke pendanaan jangka pendek perbankan, seperti deposito ataunegotiable certificate deposit (NCD), di luar penawaran instrumen investasi melalui perusahaan manajemen investasi dan sekuritas yang berpartner dengan bank- bank BUMN.

Adapun hingga Senin (12/9), pernyataan harta yang sudah masuk dari kebijakan amnesti pajak mencapai Rp388 triliun yang terdiri dari Rp282 triliun deklarasi dalam negeri, Rp87,9 triliun dekla rasi luar negeri, dan Rp18,8 triliun dana repatriasi.

KAJI PINJAMAN

Sementara itu, Gatot pun mengatakan sudah banyak negara yang menawarkan pinjaman bilateral ke bank-bank BUMN, seperti Jepang, Jerman, Amerika Serikat, dan Inggris. Menanggapi tawaran tersebut, pihaknya masih melakukan pengkajian. “Mereka mau pinjamkan, tetapi pasti ada yang harus disalurkan ke proyek yang related ke mereka. Tiap negara beda-beda,” ujarnya. Di sisi lain, lanjut Gatot, China, baik melalui China Development Bank (CDB) maupun Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), pun menawarkan pinjaman bilateral yang lebih efisien.

Seperti halnya pada tahun lalu, CDB tidak mensyaratkan adanya jaminan dari pemerintah, clenbasis, bunga yang terjangkau, bertenor panjang, serta bersifat fleksibel. Terlebih, sesuai komitmen awal,CDB menyiapkan plafon pinjamanhingga US miliar. Dari jumlah tersebut, sebesar US miliar telah ditarik oleh tiga bank BUMN pada tahun lalu.

Terkait dengan komitmen tersebut, Gatot mengatakan tiga bank BUMN, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. berpeluang menarik kembali pinjaman dari CDB hingga US mi liar pada tahun depan.

Direktur Utama BRI Asmawi Syam mengatakan perseroan tidak bisa menentukan kebutuhan pendanaan nonkonvensional, termasuk pinjaman bilateral. Menurutnya, perseroan mencari dana yang murah untuk mendukung pendanaan tersebut. “Kebutuhannya itu bukan amount-nya, tetapi ada yang lebih murah tidak. Kalau ada yang lebih murah ya kami ambil,” ujarnya. Adapun BRI berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan dengan total nilai Rp20 triliun. Pada tahap pertama, perseroan akan menerbitkan senilai Rp10 triliun pada Oktober mendatang.

Penerbitan obligasi tersebut pun sebagai salah satu wujud optimalisasi perseroan dalam menyerap dana repatriasi.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 13 September 2016)
Foto : bisnis.com

BERITA TERKAIT

AMNESTI PAJAK: Per 24 Oktober, Pernyataan Harta Rp3.864 Triliun. Deklarasi Dalam Negeri Rp2.739 Triliun

Jumlah nilai pernyataan harta yang disampaikan para wajib pajak dalam program amnesti pajak (tax amnesty) hingga Senin (24/10/2016), pukul 15.27 WIB, mencapai Rp3.864 triliun.selengkapnya

OJK: Penempatan Dana Repatriasi di Pasar Modal Bersifat Jangka Pendek

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan, dana repatriasi dari kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty dapat ditampung dalam instrumen pasar modal yaitu reksa dana penyertaan terbatas (RDPT). Namun, produk tersebut hanya bersifat jangka pendek. Dana repatriasi yang diperkirakan oleh pemerintah akan masuk sebesar Rp 1.000 triliun tersebut diarahkan akan masuk melalui instrumen investasi yangselengkapnya

HIPMI: Tax Amnesty Harus Bersifat Jangka Panjang

Cakupan aturan tax amnesty (pajak pengampunan) sebetulnya bisa diperluas, tidak sebatas fokus repatriasi modal semata. "Analoginya, kenapa kaca depan mobil lebih besar ketimbang kaca spionnya. Artinya kita seharusnya berpikir masa ke depan, Jadi tax amnesty juga harus bersifat jangka panjang jadi visi ke depannya jelas," ujar Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Tax Center, Ajib Hamdaselengkapnya

Pajak Netflix cs tak dibahas dalam review GSP dengan Amerika Serikat

Rencana penetapan pajak terhadap perusahaan digital termasuk Nerflix dinilai tak mengganggu negosiasi review fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) dari Amerika Serikat (AS).selengkapnya

Rasio Pajak Belum Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Hal ini tecermin dari rasio perpajakanselengkapnya

Awal tahun, ada risiko penerimaan pajak dalam jangka pendek

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencatat, realisasi penerimaan pajak pada satu bulan pertama tahun ini tumbuh 11,17% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya menjadi Rp 78,94 triliun.selengkapnya

BERITA TERPOPULER

Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya

KATEGORI BERITA :

Semua Kategori

BERITA TERBARU :

Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika Gagal

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya

Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya

Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun Ini

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya

Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depan

Setoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya

Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahap

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya

Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depan

Isu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya

Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringan

Pemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya

Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022

Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya

Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun Depan

Masyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya

Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?

Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya

TAGS # :