Pemerintah Mulai Berlakukan Amnesti Pajak

Selasa 19 Jul 2016 09:13Administratordibaca 286 kaliSemua Kategori

reuters 030

Pemerintah akan memberlakukan pajak 2-5 persen untuk aset-aset yang direpatriasi pada Maret 2017.

Pemerintah mulai memberlakukan program amnesti pajak hari Senin (18/7) di tengah upaya untuk mendongkrak penerimaan pajak dengan mendorong repatriasi dana yang disimpan di luar negeri.


"Mulai hari ini, kantor pajak telah memulai operasi-operasi untuk melayani mereka yang ingin berpartisipasi dalam program amnesti ini," ujar Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro kepada wartawan dalam sebuah acara di Jakarta, Senin.


Para pejabat Kementerian Keuangan mengadakan konferensi pers Senin sore untuk mengumumkan rincian program tersebut.


Pemerintah akan memberlakukan pajak 2-5 persen untuk aset-aset yang direpatriasi pada Maret 2017. Aset-aset itu harus disimpan di Indonesia selama tiga tahun dalam bentuk dana-dana yang dikelola bank-bank yang telah ditunjuk, dan dapat diinvestasikan dalam beberapa cara, termasuk obligasi pemerintah.


Dana-dana hasil repatriasi diizinkan untuk ditanamkan dalam instrumen-instrumen seperti sekuritas, saham, obligasi dan reksadana, serta pembelian langsung properti.


Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko di Kementerian Keuangan, Robert Pakpahan mengatakan, 18 bank telah memenuhi kualifikasi untuk mengelola dana-dana dari amnesti pajak, bertambah dari tujuh bank yang diumumkan minggu lalu.


Namun, bank-bank itu masih perlu menunggu surat penunjukan resmi dari pemerintah untuk memformalkan mandat itu.


Sejumlah eksekutif bank minggu lalu mengatakan mereka memperkirakan penerimaan besar dari program amnesti tersebut. Direktur Bank Negara Indonesia Tbk, Panji Irawan mengatakan, mereka mungkin menerima sampai Rp 75 triliun, sementara CEO Bank mandiri Kartika Wirjoatmodjo mengatakan aliran dananya "bisa sangat besar."


Bank-bank itu dapat mengelola dana-dana tersebut melalui perusahaan-perusahaan pengelola aset dan pialang-pialang yang didaftar pemerintah.


Pulang ke Rumah


Sekitar US0 miliar dana negara diperkirakan menumpuk di Singapura dan pengelola-pengelola kekayaan di sana khawatir program amnesti Indonesia bisa menyebabkan aset-aset keluar dari industri pengelolaan kekayaan yang masif di negara kota tersebut.


"Hal ini akan memberikan dampak dan sejumlah uang Indonesia akan keluar dari Singapura, namun tetap saja banyak uang masih akan disimpan di luar negeri," ujar seorang bankir swasta senior di Singapura, yang meminta namanya dirahasiakan karena sensitivitas isu ini.


"Saya belum pernah melihat program amnesti pajak berhasil baik di negara-negara lain jadi belum jelas seberapa efektif program kali ini."


Bursa saham telah mengharapkan keberhasilan implementasi undang-undang yang diloloskan parlemen pda 28 Juni ini, dengan kenaikan indeks saham gabungan 5 persen dan pembelian bersih dari para investor asing sekitar Rp 10 triliun sejak saat itu.


Roni Bako, analis pajak dari Universitas Pelita Harapan, mengatakan perluasan basis pembayar pajak, yang akan muncul seiring pelaporan aset, merupakan hasil penting dari program tersebut.


Indonesia hanya memiliki sekitar 28 juta pembayar pajak yang terdaftar, termasuk perusahaan, ujar Roni.


Namun program amnesti ini masih menghadapi kemungkinan kendala di dalam negeri. Para aktivis hukum minggu lalu mengajukan kajian yudisial atas undang-undang amnesti pajak ke Mahkamah Konstitusional.


Mereka mengatakan hal itu akan melukai upaya-upaya anti-korupsi di Indonesia dan melindungi para pengemplang pajak. Sidang pra-peradilan akan dijadwalkan 14 hari setelah MK melakukan verifikasi dokumen.

Sumber : voaindonesia.com
Foto : reuters




BERITA TERKAIT
 

Mulai Hari Ini Wajib Pajak Bisa Daftarkan Aset untuk Program Tax AmnestyMulai Hari Ini Wajib Pajak Bisa Daftarkan Aset untuk Program Tax Amnesty

Terhitung sejak hari ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah mengeluarkan peraturan menteri keuangan (PMK) nomor 118 tahun 2016 mengenai prosedur pelaksanaan tax amnesty.selengkapnya

Menteri Bambang: Masih Banyak Aset di Luar Negeri yang Harus DikejarMenteri Bambang: Masih Banyak Aset di Luar Negeri yang Harus Dikejar

Periode I program pengampunan pajak alias tax amnesty terbilang berjalan sukses. Sebab perolehan dana tebusan telah mencapai lebih dari setengah dari target Rp165 triliun.selengkapnya

Ini Negara yang Paling Banyak Repatriasi AsetIni Negara yang Paling Banyak Repatriasi Aset

Direktur Jenderal Pajak (Dirjen) Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi menyatakan tekadnya untuk mensukseskan tax amnesty. Dan hingga 5 September kemarin, data wajib pajak yang mendeklarasikan hartanya di luar negeri mencapai Rp30,4 triliun.selengkapnya

Bank Besar Nilai Dana dari Amnesti Pajak Masih MelimpahBank Besar Nilai Dana dari Amnesti Pajak Masih Melimpah

Tiga Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) IV meyakini dana tebusan dari program amnesti pajak di periode kedua yakni Oktober-Desember 2016 tetap melimpah, namun tidak seagresif seperti periode pertama.selengkapnya

Program Amnesti Pajak: Ini Stimulus Dari OJK Dan BEIProgram Amnesti Pajak: Ini Stimulus Dari OJK Dan BEI

Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia berinisiasi memberikan beberapa stimulus yang dapat dimanfaatkan masyarakat Indonesia dalam menyukseskan program amnesti pajak.selengkapnya

Kadin: Wajar Jika Bank Luar Negeri Tahan Aset Wajib Pajak IndonesiaKadin: Wajar Jika Bank Luar Negeri Tahan Aset Wajib Pajak Indonesia

Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Rosan P Roeslani mengatakan lamanya proses pencairan harta dan aset wajib pajak Indonesia di bank di luar negeri menjadi hambatan utama repatriasi dalam program pengampunan pajak.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Materi Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan KhususMateri Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan Khusus

Materi sadar pajak akan masuk ke kurikulum pendidikan tinggi. Materi tersebut bukan sebagai mata kuliah, melainkan disisipkan ke dalam mata kuliah wajib umum (MKWU).selengkapnya

Pungutan pajak orang kaya belum optimalPungutan pajak orang kaya belum optimal

Pemerintah mengakui kemampuan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengoleksi penerimaan negara masih kurang optimal, terutama di kelompok terkaya. Penyebabnya tak lain karena skema tarif pajak penghasilan (PPh) di Indonesia masih terlalu sederhana dan belum mencerminkan asas keadilan. Padahal, PPh saat ini memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak.selengkapnya

Pemerintah pantau terus penerimaan pajakPemerintah pantau terus penerimaan pajak

Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2017 belum juga mencapai separuh target. Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, realisasinya hingga akhir bulan lalu hanya sebesar Rp 601,1 triliun atau 46,8% dari target dalam APBN-P 2017.selengkapnya

SMI: Optimistis target pajak 2017 tercapaiSMI: Optimistis target pajak 2017 tercapai

SMI masih optimis dengan penerimaan pajak 2017selengkapnya

DJP yakin penerimaan pajak semester II-2017 meningkatDJP yakin penerimaan pajak semester II-2017 meningkat

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan meyakini penerimaan pajak akan meningkat pada semester II-2017, meski realisasi pendapatan dari sektor pajak hingga akhir Juli 2017 belum mencapai 50 persen.selengkapnya

BI: Inflasi Juli 2017 TerkendaliBI: Inflasi Juli 2017 Terkendali

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Juli 2017 tercatat sebesar 0,2 persen secara bulanan (mtm).selengkapnya

Sri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOISri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan persiapan pemerintah menuju pelaksanaan pertukaran data keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan dengan yuridiksi lain (AEOI) mulai 2018 terus dilakukan dalam berbagai tahapan.selengkapnya

Komisi XI setuju Perppu Pajak jadi UUKomisi XI setuju Perppu Pajak jadi UU

Komisi XI DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan untuk dibawa dalam rapat paripurna dan disepakati menjadi Undang-Undang.selengkapnya

DPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota IndonesiaDPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota Indonesia

Komisi XI DPR menolak dana untuk kajian rencana pemindahan ibukota Indonesia yang diajukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar Rp7 miliar dalam pembahasan APBN-P 2017.selengkapnya

Presiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokusPresiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokus

Presiden Joko Widodo meminta agar penyusunan RAPBN 2018 terfokus pada sasaran-sasaran yang ingin dicapai pemerintah yaitu bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.selengkapnya



 
TAGS # :