Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sangat berharap RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) bisa segera diundangkan. Agar program pembangunan lancar dan menjaga defisit anggaran.
Menkeu Bambang berharap, UU Tax Amnesty bisa disahkan sebelum RAPBN-P 2016 diketok palu menjadi UU APBN-P 2016. Kalau itu terjadi maka program repatriasi yang menjadi bagian dari fasilitas pengampunan pajak (tax amnesty), bisa segera diimplementasikan.
Yang artinya, penerimaan negara bisa naik signifikan dari fasilitas tax amnesty. "Ya kita harapkan bisa cepat disahkan dan dijalankan. Paling tidak bisa disahkan sebelum RAPBN-P 2016 diundangkan," papar Menkeu Bambang dalam diskusi dengan pimpinan redaksi media nasional yang digelar di rumahnya, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Kamis (16/6/2016).
Lalu berapa potensi bertambahnya penerimaan negara dari tax amnesty? Mantan wakil menkeu era SBY ini, memprediksi ada potensi repatriasi dan deklarasi dari dalam negeri senilai Rp 1.000 triliun. Dan, repatriasi dan deklarasi dari luar negeri sebesar Rp 4.000 triliun. Dari jumlah itu, tambahan pendapatan pajak yang bisa dikoleksi minimal Rp 165 triliun.
Diakui Menkeu Bambang, penerimaan pajak tahun ini, menghadapi banyak tantangan. Terutama dari besarnya angka restitusi pajak yang harus dibayarkan pemerintah. Alhasil, setoran pajak tahun ini bakal sulit menggapai target. "Karena restitusi pajak kita besar sekali. Serta kesadaran dari wajib pajak yang belum optimal. Ada gejala yang menarik di kita. Kalau akan dilakukan operasi, tingkat kepatuhan naik," papar Bambang.
Selanjutnya Menkeu Bambang menjelaskan soal aturan pengampunan pajak. Bagi wajib pajak yang mengikuti program pengampunan pajak, dijamin kerahasiaannya. "Dalam RUU TA diatur bahwa data wajib pajak yang ikut tax amnesty dijamin tidak bocor, dan tidak bisa dijadikan bukti awal untuk penyelidikan hukum. Jadi aman," papar Menkeu Bambang.
"Selain itu, yang bocorin data atau informasi wajib pajak program TA bisa dikenai sanksi pidana. Kita ingin mereka bisa mengelola dananya kembali ke Indonesia dengan aman dan nyaman. Kan bisa untuk investasi bermacam-macam," tuturnya.
Sedangkan untuk tarif repatriasi dan deklarasi, kata Menkeu Bambang, masih terus dibahas dengan DPR. Namun sudah ada kesepakatan bahwa besaran repatriasi tidaklah besar. Agar pemilik dana besar tertarik untuk repatriasi. "Kan tujuannya agar dana mereka bisa kembali ke Indonesia. jadi, tarifnya ditetapkan rendah. Kalau tinggi, siapa yang mau. Sementara tarif deklarasi jaraknya harus jauh dari repatriasi," pungkas Bambang.
Sumber : inilah.com (Jakarta, 17 Juni 2016)
Foto : inilah.com
Menkeu Bambang: Ada yang Gugat Pengampunan Pajak Itu BiasaMenteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro tak ambil pusing dengan gugatan terhadap Undang-Undang Pengampunan Pajak/Tax Amnesty yang dilayangkan sejumlah pihak.selengkapnya
Menkeu Bambang harap UU Pengampunan Pajak bisa diterapkan awal JuliPemerintahan Jokowi-JK bersama DPR RI masih membahas Rancangan Undang Undang (RUU) Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak. Berbagai masukan didengarkan dan hingga saat ini belum juga diputuskan. Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro berharap, aturan pengampunan pajak bisa diterapkan pada Juli nanti. Bulan depan, dia menyebut pembahasan dengan DPR akan selesai.selengkapnya
Kampanye e-filing, Menkeu Bambang Pesan Jadi Wajib Pajak yang BaikDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan pagi ini mengadakan kampanye layanan pajak online seperti e-filing dan e-biling. Kampanye ini diikuti sekitar 1.000 orang yang dimulai dengan lomba lari sepanjang 5 kilometer (km) di sepanjang kawasan car free day, Jalan MH Thamrin, Jakarta. Acara ini dihadiri langsung oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Dirjen PajakKen Dwijugeasteadi,selengkapnya
Ini Kategori Wajib Pajak yang Tak Bisa Ikut Program Tax AmnestyProgram pengampunan pajak (tax amnesty) berhak dimanfaatkan setiap orang maupun badan usaha, termasuk yang belum menggenggam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun pemerintah mengecualikan kebijakan tersebut untuk WP tertentu yang sedang terlilit masalah hukum pidana.selengkapnya
Ini Yang Bikin Menkeu Bambang Senyum SendiriRUU Pengampunan Utang (Tax Amnesty) akhirnya disetujui DPR menjadi undang-undang. Ini membuat Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro senyum-senyum. Dalam rapat Paripurna DPR ke-32 di masa persidangan V yang dipimpin Ketua DPR Ade Komaruddin, Selasa (28/6/2016), UU Tax Amnesty diketok palu.selengkapnya
Menkeu Bambang: Kita Ingin Perusahaan RI Hard Core di Dalam NegeriMenteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro memastikan bahwa Indonesia akan memiliki wilayah surga pajak atau yang biasa dikenal sebagai tax haven. Menurut Bambang, kebijakan ini perlu dilakukan agar pemerintah Indonesia dapat menarik Special Purpose Vehicle (SPV) agar dapat berkantor di Indonesia.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunMeski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya
Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyMenteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya
DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menjanjikan adanya tambahan penerimaan sebanyak Rp20 triliun dari upaya penegakan dan penindakan hukum di postur sementara RAPBN-P 2017.selengkapnya
BI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persenBank Indonesia optimistis pertumbuhan ekonomi domestik pada semester II-2017 akan lebih baik dibandingkan semester I dan bisa mencapai 5,3 persen.selengkapnya
Menkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baikMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelaksanaan APBN pada semester I-2017 menunjukkan kinerja baik dibandingkan periode sama tahun lalu, baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan.selengkapnya
Ditjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECDIndonesia harus memenuhi syarat lainnya untuk menjalankan Automatic Exchange of Information (AEoI), yakni akses terhadap beneficial owner. Head of Global Forum on Transparency and Exchange of Information OECD Monica Bhatia mengatakan, terkait hal ini Indonesia akan segera direview oleh OECD.selengkapnya
Diversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDBPemerintah pusat hari ini mengadakan rapat koordinasi pusat dan daerah di Balikpapan, Jumat (14/7). Dalam rapat koordinasi (rakor) ini pemerintah akan memulai strategi diversifikasi sumber perekonomian baru untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.selengkapnya
Persetujuan tambahan PMN BUMN dicabutBadan Anggaran (Banggar) DPR akhirnya mencabut kembali persetujuan atas usulan tambahan penyertaan modal negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2017. Jumlah tambahan PMN BUMN yang disetujui, yakni sebesar Rp 2,38 triliun.selengkapnya
Menkeu naikkan target pajak non migas Rp 20 TMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambah target penerimaan pajak non migas sebesar Rp 20 triliun dalam postur sementara rancangan pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2017.selengkapnya
Darmin akan libatkan koperasi di reformasi agrariaMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan pemerintah menyiapkan skema pengembangan dan perbaikan ekonomi rakyat di industri pertanian.selengkapnya
Darmin: Kebijakan ekonomi berkeadlian di AgustusMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Darmin Nasution menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan Kebijakan Ekonomi Berkeadilan. Hal ini diungkapkan oleh Darmin dalam sambutan di kongres Koperasi ke-3 di Makassar pada Kamis (13/07).selengkapnya
IMF ragu tax ratio Indonesia bisa tumbuh 5%International Monetery Fund (IMF) menilai bahwa bila sebuah negara ingin melakukan percepatan pertumbuhan, ada rasio pajak (tax ratio) terhadap PDB minimum yang perlu dicapai. Yakni 15% dari produk domestik bruto (PDB).selengkapnya
