Kata akhir pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak di Dewan Perwakilan Rakyat semestinya tinggal menunggu hari. Pemerintah berharap tax amnesty itu diputuskan pekan ini, sebelum rapat paripurna membahas RUU APBN Perubahan 2016. Di tenggat penentuan, para pengusaha berharap aturan tersebut akomodatif terhadap kebutuhan mereka.
Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusah Indonesia (Apindo) Sofyan Wanandi mengatakan pengusaha cenderung akan mengikuti tax amnesty saat tarifnya rendah. “Artinya, lebih berminat memanfaatkan insentif pajak tersebut di tahun ini,” kata Sofyan dalam acara CEO Gathering di Kantor Apindo, Jakarta, Jumat, 17 Juni 2016.
Dalam pemabahasan di DPR memang berkembang rencana mengulur periodetax amnesty. Dalam draf RUU Pengampunan Pajak, kebijakan ini hanya berlaku hingga akhir 2016. Namun pemerintah ingin memperpanjangnya hingga Maret atau April 2017. Konsekuensinya, bagi yang mengikuti di periode akhir mesti membayar tarif tebusan lebih tinggi.
Selain menginginkan tarif rendah, para pengusaha berharap sudah ada kepastian dari segi hukum, instrumen penempatan harta di dalam negeri (repatriasi), dan kerahasiaan data. Mereka pun berharap ada jaminan agar aset yang dibawa masuk bisa dijadikan garansi untuk mendapat pinjaman, supaya bisa dimanfaatkan untuk investasi.
“Uang tersebut kan akan di-hold, nah bagaimana supaya uang itu bisa dijadikan jaminan untuk mendapat pinjaman sehingga bisa membantu mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Sofyan.
Mereka juga mempertanyakan keabsahan status aset yang dideklarasikan dalam bentuk kas. Atau terkait aset bersih yang belum dilaporkan, yang dihitung dengan nilai wajar.
Menaggapi permintaan tersebut, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan persoalan-persoalan tersebut akan dikaji dalam aturan pelaksananya setelah undang-undangnya disahkan. “Aturan teknisnya akan kami siapkan. Ditambah beberapa aturan, kami yakin cepat selesai,” kata Bambang.
Terkait permohonan agar keikutsertaan dalam tax amnesty dapat dijadikan jaminan utang, hal itu masih dibahas Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kajian yang cukup lama guna menghindari risiko yang dapat muncul seperti krisis finansial Asia pada 1998. Saat itu, kata dia, Utang Luar Negeri swasta cukup tinggi sehingga tidak mampu membayar ketika terjadi krisis.
Karena itu, OJK membatasi framework melalui kebijakan agar utang tidak membesar. Tetapi, Bambang memastikan jaminan tersebut bisa saja diterapkan akrena sudah ada bantalan berupa Financial System Safety Net dan aturan Basel 3 bagi perbankan.
Pada pertemuan itu, Bambang juga menjabarkan instrumen-instrumen yang bisa digunakan dalam penerapan tax amnesty. Misalnya, deposito perbankan, reksadana pendapatan tetap, saham, dan surat utang yang bersifat khusus.
Sumber : katadata.co.id (Jakarta, 20 Juni 2016)
Foto : katadata.co.id
Pemerintah Berharap DPR Bisa Setujui RUU `Tax Amnesty` Akhir MeiPemerintah masih terus mengusahakan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty bisa segera selesai pembahasannya di DPR. Wakil Presiden Jusuf Kalla, mengatakan lobi-lobi yang dilakukan pemerintah dengan parlemen, selama ini berlangsung lancar. DPR secara prinsip setuju dengan kebijakan pengampunan pajak.selengkapnya
Menkeu Bambang: Ada yang Gugat Pengampunan Pajak Itu BiasaMenteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro tak ambil pusing dengan gugatan terhadap Undang-Undang Pengampunan Pajak/Tax Amnesty yang dilayangkan sejumlah pihak.selengkapnya
Usulan Tarif Pajak Turun, Apindo: Itu yang Kami HarapkanKetua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani mengatakan peluang agar pemerintah menurunkan pajak pengusaha yang mengikuti program amnesti pajak cukup baik. Pasalnya, pemerintah juga ingin Indonesia lebih kompetitif. “Memang itu yang kami harapkan untuk penurunan pajak,” ujar Shinta kepada Republika.co.id, Kamis (13/10).selengkapnya
Target DPR, Terbit 15 Undang-Undang dalam 69 HariDewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Badan Legislasi optimistis pada masa sidang ini bisa menyelesaikan pembahasan banyak undang-undang. Supratman Andi Agtas, Ketua Badan Legislasi bahkan yakin akan ada puluhan undang-undang yang dihasilkan dalam masa Sidang V yang dimulai 17 Mei hingga 28 Juli mendatang atau sekitar 69 hari kerja.selengkapnya
Tahun 2016, DPR dan Pemerintah Hasilkan 10 Undang-UndangPresiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa pada tahun 2016 ini, DPR bersama pemerintah telah mengesahkan 10 rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Antara lain Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Undang-Undang tentang Amnesti Pajak, serta Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan, dan Petambak Garam.selengkapnya
Pengusaha Menanti Kepastian Hukum Investasi dalam Tax AmnestyAsosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengatakan, kepastian hukum investasi yang dituangkan dalam Undang-undang (UU) tax amnesty atau pengampunan pajak merupakan hal yang sangat ditunggu oleh pengusaha dan investor. Pasalnya sejauh ini, mereka masih mengkhawatirkan tentang kepastian hukum investasi di Indonesia.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunMeski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya
Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyMenteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya
Sri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOIMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan persiapan pemerintah menuju pelaksanaan pertukaran data keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan dengan yuridiksi lain (AEOI) mulai 2018 terus dilakukan dalam berbagai tahapan.selengkapnya
Komisi XI setuju Perppu Pajak jadi UUKomisi XI DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan untuk dibawa dalam rapat paripurna dan disepakati menjadi Undang-Undang.selengkapnya
DPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota IndonesiaKomisi XI DPR menolak dana untuk kajian rencana pemindahan ibukota Indonesia yang diajukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar Rp7 miliar dalam pembahasan APBN-P 2017.selengkapnya
Presiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokusPresiden Joko Widodo meminta agar penyusunan RAPBN 2018 terfokus pada sasaran-sasaran yang ingin dicapai pemerintah yaitu bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.selengkapnya
Buruh tolak rencana penurunan PTKPKalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak rencana pemerintah menurunkan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) karena akan makin membebani rakyat berpenghasilan rendah dan buruh.selengkapnya
DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menjanjikan adanya tambahan penerimaan sebanyak Rp20 triliun dari upaya penegakan dan penindakan hukum di postur sementara RAPBN-P 2017.selengkapnya
BI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persenBank Indonesia optimistis pertumbuhan ekonomi domestik pada semester II-2017 akan lebih baik dibandingkan semester I dan bisa mencapai 5,3 persen.selengkapnya
Menkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baikMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelaksanaan APBN pada semester I-2017 menunjukkan kinerja baik dibandingkan periode sama tahun lalu, baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan.selengkapnya
Ditjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECDIndonesia harus memenuhi syarat lainnya untuk menjalankan Automatic Exchange of Information (AEoI), yakni akses terhadap beneficial owner. Head of Global Forum on Transparency and Exchange of Information OECD Monica Bhatia mengatakan, terkait hal ini Indonesia akan segera direview oleh OECD.selengkapnya
Diversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDBPemerintah pusat hari ini mengadakan rapat koordinasi pusat dan daerah di Balikpapan, Jumat (14/7). Dalam rapat koordinasi (rakor) ini pemerintah akan memulai strategi diversifikasi sumber perekonomian baru untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.selengkapnya
