MASA SOSIALISASI: Seruan Perpanjangan Kian Lantang

Kamis 15 Sep 2016 18:59Administratordibaca 128 kaliSemua Kategori

bisnis 173

Kegaduhan terkait dengan waktu implementasi kebijakan pengampunan pajak sontak menyeruak akhir-akhir ini. Kurangnya masa sosialisasi dan waktu berhitung harta disebutsebut sebagai biang keladi dan acuan perpanjangan waktu implementasi, khususnya periode dengan tarif tebusan paling rendah.

Masih hangat diingatan kita pengerjaan UndangUndang tentang Pengampunan Pajak antara eksekutif dan legislatif cukup singkat. Apalagi, dengan telah dimasukkannya hitung-hitungan proyeksi realisasi penerimaan dari uang tebusan Rp165 triliun ke dalam APBN Perubahan 2016, pemerintah mengambil sikap sangat bergantung pada amnesti pajak.


Pemerintah pun berulang kali menegaskan sudah siap dengan segala pernak-pernik yang menjadi turunan dari kebijakan ini. Alhasil, kebijakan disahkan dalam rapat paripurna DPR 28 Juni 2016 dan diundangkan Presiden Joko Widodo pada 1 Juli 2016.


Setelah Lebaran, persisnya 18 Juli 2016, kebijakan ini secara resmi berlaku. Berbagai aturan turunan pun diterbitkan beriringan, nyaris bersamaan dengan intensifnya sosialisasi. Sosialisasi yang dimotori Asosiasi Pengusaha Indonesia pun hampir selalu dipadati masyarakat Indonesia. Sayang, idiom ‘the devil is in the detail’ sangat kentara saat implementasi.


Kesiapan yang sudah digembar-gemborkan sebelumnya tidak sepenuhnya benar. Mulai dari instrumen konsultasi, sumber daya manusia, hingga aturan teknis sempat mengganjal di tengah jalan.


Sri Mulyani Indrawati yang baru menjabat sebagai Menteri Keuangan saat implementasi tax amnesty belum genap sebulan, mengaku akan terus melakukan perbaikan, terutama dari sisi aturan teknis dan tidak melanggar undang-undang. Namun, jika sudah menyentuh substansi dan harus mengubah undangundang pihaknya tidak bisa melakukannya. Dengan klaim sebagai bagian dari penyempurnaan, revisi aturan teknis pun tak luput dari perkembangan implementasinya.


Terbaru, aturan terkait special purpose vehicle (SPV) tidak aktif pun akan direvisi. Pemerintah melunak terkait ketentuan pembubaran SPV jenis ini. Nyatanya, menjelang penutupan periode pertama – dengan tarif uang tebusan terendah –, pemerintah diminta melunak lagi dan mempertimbangan suara-suara dari para pengusaha yang mulai bermunculan untuk perpanjangan waktu.


Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani pun mengusulkan perpanjangan periode yang berdasarkan UndangUndang No. 11/2016 tentang Pengampunan Pajak berakhir pada 30 September 2016.


Para pengusaha disebut-sebut masih berhitung terkait dengan nilai harta, terutama pengusaha yang memiliki banyak perusahaan dan aset. Selain itu, proses pengalihan harta atau repatriasi juga masih memakan waktu lama dan diperkirakan tidak bisa selesai pada September 2016.


KANTOR MUHAMMADIYAH


Pada Rabu (14/9), Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Menteri Keuangan Sri Mulyani beserta jajarannya menyambangi kantor Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di daerah Jakarta Pusat. Maklum, salah satu organisasi massa terbesar di Tanah Air ini sebelumnya meminta penundaan dan evaluasi tax amnesty.


Muhammadiyah juga tengah bersiap mengajukan uji materi UU No. 11/2016 ke MK. Namun, tidak ada penjelasan apapun dari pemerintah terkait hasil dari pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam tersebut. Sri Mulyani pun sudah terlebih dahulu kabur dari hadapan awak media.


Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi pun justru melempar guyonan. Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah Lincolin Arsyad mengatakan 13 petinggi Muhammadiyah hadir. Diskusi yang diinsiasi Menteri Keuangan itu, lanjutnya, berlangsung konstruksif. Namun, terkait judicial review, dia mengaku tidak ada bahasan itu.


“Yah, sudah cukup menjawab tadi. Cuman ada beberapa hal saja yang sulit untuk dipenuhi dalam jangka pendek karena kita harus mengubah undangundang. Ya kami kan minta supaya diperpanjang tiga tahun, lebih dari sembilan bulan lah. Kita akan cari cara lain untuk mengefektifkan sosialisasi.”


Terpisah, di Kanwil DJP WP Besar, Thohir bersaudara – Erick Thohir dan Garibaldi ‘Boy’ Thohir- menyatakan keikutsertaannya dalam kebijakan amnesti pajak. Garibaldi ‘Boy’ Thohir, Presiden Direktur PT Adaro Energy Tbk. memahami pengusaha-pengusaha besar memang membutuhkan waktu untuk mengikuti tax amnesty. Dia pun mengaku mengalami hal tersebut karena melakukan pengecekan dan perhitungan terhadap aset dan tambahan harta.


Namun, dia mendorong agar eksekusi keikutsertaan bisa segera dilakukan. Apalagi, penyampaian surat pernyataan harta (SPH) sebanyak tiga kali. Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Suahasil Nazara menegaskan pemerintah terus memantau pergerakan dari kebijakan tax amnesty.


Terkait wacana perpanjangan periode pertama amnesti pajak, pihaknya mengatakan tidak ada rencana itu dari pemerintah. “Pokoknya kita sekarang bekerja dengan undang-undang yang ada,” tandasnya.


Darussalam, Managing Partner DDTC berpandangan perpanjangan periode tax amnesty, terutama di periode pertama tidak perlu dilakukan. Hal ini dikarenakan secara keseluruhan tarif tebusan relatif kecil dibandingkan manfaat atau fasilitas yang diterima WP.


“Dan mengingat perilaku WP selama ini yang selalu menunggu akhir periode nanti dikhawatirkan akan ada tuntut an lagi untuk selalu memperpanjang periode tax amnesty.”

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 15 September 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Pemerintah dan DPR Masih Alot Bahas Tarif dan Periode Tax AmnestyPemerintah dan DPR Masih Alot Bahas Tarif dan Periode Tax Amnesty

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak masih alot. Misalnya terkait skema hingga tarif tebusan kebijakan tax amnesty ini masih diperdebatkan DPR dengan perwakilan pemerintah, dan belum menemui titik kesepakatan. Bahkan, memasuki pekan kedua Juni ini, Wakil Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Supriyatno mengatakan beberapa hal teknis masih dibahas. Pemerintah, kata dia, mengajukanselengkapnya

Tahun 2016, DPR dan Pemerintah Hasilkan 10 Undang-UndangTahun 2016, DPR dan Pemerintah Hasilkan 10 Undang-Undang

Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa pada tahun 2016 ini, DPR bersama pemerintah telah mengesahkan 10 rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Antara lain Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Undang-Undang tentang Amnesti Pajak, serta Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan, dan Petambak Garam.selengkapnya

Sri Mulyani: Tidak Ada Perpanjangan Termin Pertama Tax AmnestySri Mulyani: Tidak Ada Perpanjangan Termin Pertama Tax Amnesty

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan tidak akan ada penambahan waktu periode amnesti pajak dengan besar dana tebusan dalam negeri sebesar 2 persen yang akan berakhir 30 September 2016 mendatang.selengkapnya

Ini Komentar Bos Optik Tunggal Terkait `Tax Amnesty` dan Sri MulyaniIni Komentar Bos Optik Tunggal Terkait `Tax Amnesty` dan Sri Mulyani

Presiden Direktur PT Optik Tunggal Michael Kurniawan, memaparkan pendapatnya mengenai amnesti pajak yang sedang berlaku di Indonesia. Optik Tunggal adalah optik papan atas di Indonesia, yang menyasar segmen menengah atas.selengkapnya

TOP REVIEW: Berburu Tax Amnesty, Suami Sri Mulyani Cemburu dan Pak Ken pun TifusTOP REVIEW: Berburu Tax Amnesty, Suami Sri Mulyani Cemburu dan Pak Ken pun Tifus

Program kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty terus digalakkan pemerintah meskipun banyak nada sumir atas pelaksanaannya. Apalagi dana tebusan tax amnesty hingga saat ini baru mencapai Rp3,69 triliun.selengkapnya

HOT BISNIS : Artis pun Tak Luput dari Briefing Tax AmnestyHOT BISNIS : Artis pun Tak Luput dari Briefing Tax Amnesty

Realisasi tax amnesty masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak pun gencar melakukan sosialisasi tax amnesty atau program pengampunan pajak bahkan kepada Ikatan Manajer Artis Indonesia (Imarindo).selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Pemerintah Optimalkan Tax Amnesty Demi Genjot Penerimaan PajakPemerintah Optimalkan Tax Amnesty Demi Genjot Penerimaan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki sejumlah strategi untuk menggenjot penerimaan pajak di tahun 2017. Strategi ini berbasis pada Program Pengampunan Pajak atau tax amnesty yang berlangsung pada tahun 2016-2017.selengkapnya

DJP Gunakan Data tax amnesty untuk Sisir Wajib PajakDJP Gunakan Data tax amnesty untuk Sisir Wajib Pajak

Pemerintah dalam APBN 2017 telah menetapkan penerimaan perpajakan tahun ini sebesar Rp1.498,87 triliun. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan yang mendapatkan mandat mengejar target itu pun mengaku telah memiliki strategi.selengkapnya

Amnesti Pajak Incar ProfesionalAmnesti Pajak Incar Profesional

Babak akhir program amnesti pajak sudah di depan mata. Pemerintah terus mencari strategi demi menyukseskan program yang digadang-gadang bisa meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan ini.selengkapnya

Menkeu Ani Sebut RI Juara Dunia Negara BerkembangMenkeu Ani Sebut RI Juara Dunia Negara Berkembang

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bilang, sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar ketiga di dunia, Indonesia adalah negara berkembang (emerging markets) terbaik di dunia.selengkapnya

Trump Ancam Kenakan Pajak 35 Persen Bagi Perusahaan Mobil JermanTrump Ancam Kenakan Pajak 35 Persen Bagi Perusahaan Mobil Jerman

Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump memperingatkan perusahaan mobil Jerman terkait pajak impor sebesar 35 persen. Rencana ini memicu adanya teguran keras dari Berlin dan memukul saham produsen mobil.selengkapnya

Periode Akhir, Amnesti Pajak Incar ProfesionalPeriode Akhir, Amnesti Pajak Incar Profesional

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan kalangan profesional yang belum melaporkan harta maupun aset untuk kepentingan perpajakan, untuk segera ikut amnesti pajak di tahap ketiga.selengkapnya

Setelah Ditendang, JPM Kerek Peringkat IndonesiaSetelah Ditendang, JPM Kerek Peringkat Indonesia

Bank Indonesia memandang cukup beralasan bila bank investasi JP Morgan (JPM) menaikkan peringkat ekuitas Indonesia dari rendah (underweight) menjadi netral (neutral).selengkapnya

Ditjen Pajak Yakin di Periode III Tax Amnesty Target Akan TercapaiDitjen Pajak Yakin di Periode III Tax Amnesty Target Akan Tercapai

Program pengampunan pajak (tax amnesty) periode II telah berakhir. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan dengan yakin jika masyarakat sudah mengerti akan pentingnya membayar pajak sejak ada program tax amnesty.selengkapnya

Jika Trump Bikin Ulah, Ini Tindakan Sri MulyaniJika Trump Bikin Ulah, Ini Tindakan Sri Mulyani

Ya, Menkeu Mulyani pantas gundah. Trump dalam beberapa kampanye, seringkali mengulas soal proteksionis perdagangan AS. Dirinya bahkan berancang-ancang mematok bea masuk yang tinggi bagi produk asing.selengkapnya

Inilah Bentuk Kerja Sama PT ANTM-PT PosInilah Bentuk Kerja Sama PT ANTM-PT Pos

Sebagai langkah awal, sebanyak 109 Kantor Pos direncanakan akan menjadi saluran bagi masyarakat untuk mendapatkan emas logam mulia selain melalui 13 butik emas yang sudah dimiliki Antam. 109 Kantor Pos tersebut tersebar di Pulau Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, demikian mengutip keterbukaan informasi di BEI, Senin (16/1/2017).selengkapnya



 
TAGS # :