MASA SOSIALISASI: Seruan Perpanjangan Kian Lantang

Kamis 15 Sep 2016 18:59Administratordibaca 99 kaliSemua Kategori

bisnis 173

Kegaduhan terkait dengan waktu implementasi kebijakan pengampunan pajak sontak menyeruak akhir-akhir ini. Kurangnya masa sosialisasi dan waktu berhitung harta disebutsebut sebagai biang keladi dan acuan perpanjangan waktu implementasi, khususnya periode dengan tarif tebusan paling rendah.

Masih hangat diingatan kita pengerjaan UndangUndang tentang Pengampunan Pajak antara eksekutif dan legislatif cukup singkat. Apalagi, dengan telah dimasukkannya hitung-hitungan proyeksi realisasi penerimaan dari uang tebusan Rp165 triliun ke dalam APBN Perubahan 2016, pemerintah mengambil sikap sangat bergantung pada amnesti pajak.


Pemerintah pun berulang kali menegaskan sudah siap dengan segala pernak-pernik yang menjadi turunan dari kebijakan ini. Alhasil, kebijakan disahkan dalam rapat paripurna DPR 28 Juni 2016 dan diundangkan Presiden Joko Widodo pada 1 Juli 2016.


Setelah Lebaran, persisnya 18 Juli 2016, kebijakan ini secara resmi berlaku. Berbagai aturan turunan pun diterbitkan beriringan, nyaris bersamaan dengan intensifnya sosialisasi. Sosialisasi yang dimotori Asosiasi Pengusaha Indonesia pun hampir selalu dipadati masyarakat Indonesia. Sayang, idiom ‘the devil is in the detail’ sangat kentara saat implementasi.


Kesiapan yang sudah digembar-gemborkan sebelumnya tidak sepenuhnya benar. Mulai dari instrumen konsultasi, sumber daya manusia, hingga aturan teknis sempat mengganjal di tengah jalan.


Sri Mulyani Indrawati yang baru menjabat sebagai Menteri Keuangan saat implementasi tax amnesty belum genap sebulan, mengaku akan terus melakukan perbaikan, terutama dari sisi aturan teknis dan tidak melanggar undang-undang. Namun, jika sudah menyentuh substansi dan harus mengubah undangundang pihaknya tidak bisa melakukannya. Dengan klaim sebagai bagian dari penyempurnaan, revisi aturan teknis pun tak luput dari perkembangan implementasinya.


Terbaru, aturan terkait special purpose vehicle (SPV) tidak aktif pun akan direvisi. Pemerintah melunak terkait ketentuan pembubaran SPV jenis ini. Nyatanya, menjelang penutupan periode pertama – dengan tarif uang tebusan terendah –, pemerintah diminta melunak lagi dan mempertimbangan suara-suara dari para pengusaha yang mulai bermunculan untuk perpanjangan waktu.


Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani pun mengusulkan perpanjangan periode yang berdasarkan UndangUndang No. 11/2016 tentang Pengampunan Pajak berakhir pada 30 September 2016.


Para pengusaha disebut-sebut masih berhitung terkait dengan nilai harta, terutama pengusaha yang memiliki banyak perusahaan dan aset. Selain itu, proses pengalihan harta atau repatriasi juga masih memakan waktu lama dan diperkirakan tidak bisa selesai pada September 2016.


KANTOR MUHAMMADIYAH


Pada Rabu (14/9), Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Menteri Keuangan Sri Mulyani beserta jajarannya menyambangi kantor Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di daerah Jakarta Pusat. Maklum, salah satu organisasi massa terbesar di Tanah Air ini sebelumnya meminta penundaan dan evaluasi tax amnesty.


Muhammadiyah juga tengah bersiap mengajukan uji materi UU No. 11/2016 ke MK. Namun, tidak ada penjelasan apapun dari pemerintah terkait hasil dari pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam tersebut. Sri Mulyani pun sudah terlebih dahulu kabur dari hadapan awak media.


Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi pun justru melempar guyonan. Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah Lincolin Arsyad mengatakan 13 petinggi Muhammadiyah hadir. Diskusi yang diinsiasi Menteri Keuangan itu, lanjutnya, berlangsung konstruksif. Namun, terkait judicial review, dia mengaku tidak ada bahasan itu.


“Yah, sudah cukup menjawab tadi. Cuman ada beberapa hal saja yang sulit untuk dipenuhi dalam jangka pendek karena kita harus mengubah undangundang. Ya kami kan minta supaya diperpanjang tiga tahun, lebih dari sembilan bulan lah. Kita akan cari cara lain untuk mengefektifkan sosialisasi.”


Terpisah, di Kanwil DJP WP Besar, Thohir bersaudara – Erick Thohir dan Garibaldi ‘Boy’ Thohir- menyatakan keikutsertaannya dalam kebijakan amnesti pajak. Garibaldi ‘Boy’ Thohir, Presiden Direktur PT Adaro Energy Tbk. memahami pengusaha-pengusaha besar memang membutuhkan waktu untuk mengikuti tax amnesty. Dia pun mengaku mengalami hal tersebut karena melakukan pengecekan dan perhitungan terhadap aset dan tambahan harta.


Namun, dia mendorong agar eksekusi keikutsertaan bisa segera dilakukan. Apalagi, penyampaian surat pernyataan harta (SPH) sebanyak tiga kali. Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Suahasil Nazara menegaskan pemerintah terus memantau pergerakan dari kebijakan tax amnesty.


Terkait wacana perpanjangan periode pertama amnesti pajak, pihaknya mengatakan tidak ada rencana itu dari pemerintah. “Pokoknya kita sekarang bekerja dengan undang-undang yang ada,” tandasnya.


Darussalam, Managing Partner DDTC berpandangan perpanjangan periode tax amnesty, terutama di periode pertama tidak perlu dilakukan. Hal ini dikarenakan secara keseluruhan tarif tebusan relatif kecil dibandingkan manfaat atau fasilitas yang diterima WP.


“Dan mengingat perilaku WP selama ini yang selalu menunggu akhir periode nanti dikhawatirkan akan ada tuntut an lagi untuk selalu memperpanjang periode tax amnesty.”

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 15 September 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Pemerintah dan DPR Masih Alot Bahas Tarif dan Periode Tax AmnestyPemerintah dan DPR Masih Alot Bahas Tarif dan Periode Tax Amnesty

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak masih alot. Misalnya terkait skema hingga tarif tebusan kebijakan tax amnesty ini masih diperdebatkan DPR dengan perwakilan pemerintah, dan belum menemui titik kesepakatan. Bahkan, memasuki pekan kedua Juni ini, Wakil Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Supriyatno mengatakan beberapa hal teknis masih dibahas. Pemerintah, kata dia, mengajukanselengkapnya

Tahun 2016, DPR dan Pemerintah Hasilkan 10 Undang-UndangTahun 2016, DPR dan Pemerintah Hasilkan 10 Undang-Undang

Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa pada tahun 2016 ini, DPR bersama pemerintah telah mengesahkan 10 rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Antara lain Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Undang-Undang tentang Amnesti Pajak, serta Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan, dan Petambak Garam.selengkapnya

Sri Mulyani: Tidak Ada Perpanjangan Termin Pertama Tax AmnestySri Mulyani: Tidak Ada Perpanjangan Termin Pertama Tax Amnesty

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan tidak akan ada penambahan waktu periode amnesti pajak dengan besar dana tebusan dalam negeri sebesar 2 persen yang akan berakhir 30 September 2016 mendatang.selengkapnya

Ini Komentar Bos Optik Tunggal Terkait `Tax Amnesty` dan Sri MulyaniIni Komentar Bos Optik Tunggal Terkait `Tax Amnesty` dan Sri Mulyani

Presiden Direktur PT Optik Tunggal Michael Kurniawan, memaparkan pendapatnya mengenai amnesti pajak yang sedang berlaku di Indonesia. Optik Tunggal adalah optik papan atas di Indonesia, yang menyasar segmen menengah atas.selengkapnya

TOP REVIEW: Berburu Tax Amnesty, Suami Sri Mulyani Cemburu dan Pak Ken pun TifusTOP REVIEW: Berburu Tax Amnesty, Suami Sri Mulyani Cemburu dan Pak Ken pun Tifus

Program kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty terus digalakkan pemerintah meskipun banyak nada sumir atas pelaksanaannya. Apalagi dana tebusan tax amnesty hingga saat ini baru mencapai Rp3,69 triliun.selengkapnya

Boy Thohir: Kita Perlu Waktu Untuk MenghitungBoy Thohir: Kita Perlu Waktu Untuk Menghitung

Baru melaporkan hartanya ke kantor wilayah (kanwil) pajak besar IV, Sudirman, Jakarta Selatan, Rabu (14/9/2016), Garibaldi Thohir atau Boy Thohir yang merupakan bos Adaro Energy menyebut perlu waktu untuk menghitung.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Kasus Suap Pajak, KPK Periksa Pejabat Kanwil Ditjen Pajak JakartaKasus Suap Pajak, KPK Periksa Pejabat Kanwil Ditjen Pajak Jakarta

Nama Harun Al Rasyid masuk dalam agenda pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini. Dia diperiksa terkait dugaan suap pengamanan wajib pajak PT EK Prima Ekspor Indonesia.selengkapnya

Dana Repatriasi Kerek Surplus Neraca Pembayaran 14 Kali LipatDana Repatriasi Kerek Surplus Neraca Pembayaran 14 Kali Lipat

Bank Indonesia (BI) optimistis dana repatriasi dari hasil program pengampunan pajak (tax amnesty) bakal mendongkrak surplus Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) kuartal IV ini. Nilai surplusnya mencapai US$ 15 miliar sepanjang tahun ini atau melonjak 14 kali lipat dibanding tahun lalu yang defisit US$ 1,1 miliar.selengkapnya

Jokowi Akan Sosialisasi Tax Amnesty Periode II di BalikpapanJokowi Akan Sosialisasi Tax Amnesty Periode II di Balikpapan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Jadwalkan akan kembali melakukan sosialisasi program pengampunan pajak atau tax amnesty periode II di Balikpapan hari ini.‎ Jokowi yang didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo sudah bertolak ke Balikpapan pada ‎Minggu petang kemarin.selengkapnya

Pemeriksa Pajak Kanwil Jakarta Diperiksa KPKPemeriksa Pajak Kanwil Jakarta Diperiksa KPK

Pemeriksa Pajak Madya Kanwil DJP Jakarta Khusus Harun Al Rasyid dipanggil oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)selengkapnya

BPD Bali Belum Tertarik Pendanaan Pasar ModalBPD Bali Belum Tertarik Pendanaan Pasar Modal

PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali belum melirik sumber pembiayaan dari pasar modal karena bank tersebut belum bersifat terbuka untuk pemegang saham lain.selengkapnya

Tebusan Tax Amnesty Diprediksi Hanya Tercapai Rp 140 TriliunTebusan Tax Amnesty Diprediksi Hanya Tercapai Rp 140 Triliun

Pengamat Perpajakan dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC), ‎B Bawono Kristiaji memperkirakan, uang tebusan dari program pengampunan pajak (tax amnesty) akan mencapai hingga Rp 140 triliun hingga akhir Maret 2017. Jumlah ini masih di bawah target yang dipatok pemerintah Rp 165 triliun.selengkapnya

Shortfall Pajak Menganga, Anggaran BerisikoShortfall Pajak Menganga, Anggaran Berisiko

Realisasi perpajakan tahun depan diproyeksikan masih belum mencapai target sehingga potensi pemotongan anggaran masih membayangi.selengkapnya

Berkah Repatriasi, Neraca Pembayaran Surplus BesarBerkah Repatriasi, Neraca Pembayaran Surplus Besar

Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juda Agung menuturkan, dana repatriasi menggenjot surplus NPI di tahun ini. Padahal, tahun lalu, NPI defisit hingga US,1 miliar.selengkapnya

Jokowi: Peserta amensti pajak di Kaltim rendahJokowi: Peserta amensti pajak di Kaltim rendah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) awal pekan ini akan mensosialisasikan Program Amnesti Pajak di Balikpapan, Kalimantan Timur. Rencananya, sosialisasi ini akan dihadiri 3.000 peserta.selengkapnya

Aplikasi Pembayaran Zakat Diusulkan Terhubung dengan Aplikasi PajakAplikasi Pembayaran Zakat Diusulkan Terhubung dengan Aplikasi Pajak

Kegiatan mudzakarah zakat sebagai pengurang pajak yang digelar oleh Direktorat Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama mengusulkan kepada pemerintah agar memasukkan klausul zakat sebagai pengurang pajak dalam Daftar Isian Masalah (DIM) RUU Perubahan atas UU Pajak Penghasilan.Hal tersebut mengemuka pada Mudzakarah Zakat Sebagai Pengurang Pajak yang diselenggarakan di Jakarta pada 1-3 Desember lalu.selengkapnya



 
TAGS # :