MASA SOSIALISASI: Seruan Perpanjangan Kian Lantang

Kamis 15 Sep 2016 18:59Administratordibaca 257 kaliSemua Kategori

bisnis 173

Kegaduhan terkait dengan waktu implementasi kebijakan pengampunan pajak sontak menyeruak akhir-akhir ini. Kurangnya masa sosialisasi dan waktu berhitung harta disebutsebut sebagai biang keladi dan acuan perpanjangan waktu implementasi, khususnya periode dengan tarif tebusan paling rendah.

Masih hangat diingatan kita pengerjaan UndangUndang tentang Pengampunan Pajak antara eksekutif dan legislatif cukup singkat. Apalagi, dengan telah dimasukkannya hitung-hitungan proyeksi realisasi penerimaan dari uang tebusan Rp165 triliun ke dalam APBN Perubahan 2016, pemerintah mengambil sikap sangat bergantung pada amnesti pajak.


Pemerintah pun berulang kali menegaskan sudah siap dengan segala pernak-pernik yang menjadi turunan dari kebijakan ini. Alhasil, kebijakan disahkan dalam rapat paripurna DPR 28 Juni 2016 dan diundangkan Presiden Joko Widodo pada 1 Juli 2016.


Setelah Lebaran, persisnya 18 Juli 2016, kebijakan ini secara resmi berlaku. Berbagai aturan turunan pun diterbitkan beriringan, nyaris bersamaan dengan intensifnya sosialisasi. Sosialisasi yang dimotori Asosiasi Pengusaha Indonesia pun hampir selalu dipadati masyarakat Indonesia. Sayang, idiom ‘the devil is in the detail’ sangat kentara saat implementasi.


Kesiapan yang sudah digembar-gemborkan sebelumnya tidak sepenuhnya benar. Mulai dari instrumen konsultasi, sumber daya manusia, hingga aturan teknis sempat mengganjal di tengah jalan.


Sri Mulyani Indrawati yang baru menjabat sebagai Menteri Keuangan saat implementasi tax amnesty belum genap sebulan, mengaku akan terus melakukan perbaikan, terutama dari sisi aturan teknis dan tidak melanggar undang-undang. Namun, jika sudah menyentuh substansi dan harus mengubah undangundang pihaknya tidak bisa melakukannya. Dengan klaim sebagai bagian dari penyempurnaan, revisi aturan teknis pun tak luput dari perkembangan implementasinya.


Terbaru, aturan terkait special purpose vehicle (SPV) tidak aktif pun akan direvisi. Pemerintah melunak terkait ketentuan pembubaran SPV jenis ini. Nyatanya, menjelang penutupan periode pertama – dengan tarif uang tebusan terendah –, pemerintah diminta melunak lagi dan mempertimbangan suara-suara dari para pengusaha yang mulai bermunculan untuk perpanjangan waktu.


Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani pun mengusulkan perpanjangan periode yang berdasarkan UndangUndang No. 11/2016 tentang Pengampunan Pajak berakhir pada 30 September 2016.


Para pengusaha disebut-sebut masih berhitung terkait dengan nilai harta, terutama pengusaha yang memiliki banyak perusahaan dan aset. Selain itu, proses pengalihan harta atau repatriasi juga masih memakan waktu lama dan diperkirakan tidak bisa selesai pada September 2016.


KANTOR MUHAMMADIYAH


Pada Rabu (14/9), Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Menteri Keuangan Sri Mulyani beserta jajarannya menyambangi kantor Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di daerah Jakarta Pusat. Maklum, salah satu organisasi massa terbesar di Tanah Air ini sebelumnya meminta penundaan dan evaluasi tax amnesty.


Muhammadiyah juga tengah bersiap mengajukan uji materi UU No. 11/2016 ke MK. Namun, tidak ada penjelasan apapun dari pemerintah terkait hasil dari pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam tersebut. Sri Mulyani pun sudah terlebih dahulu kabur dari hadapan awak media.


Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi pun justru melempar guyonan. Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah Lincolin Arsyad mengatakan 13 petinggi Muhammadiyah hadir. Diskusi yang diinsiasi Menteri Keuangan itu, lanjutnya, berlangsung konstruksif. Namun, terkait judicial review, dia mengaku tidak ada bahasan itu.


“Yah, sudah cukup menjawab tadi. Cuman ada beberapa hal saja yang sulit untuk dipenuhi dalam jangka pendek karena kita harus mengubah undangundang. Ya kami kan minta supaya diperpanjang tiga tahun, lebih dari sembilan bulan lah. Kita akan cari cara lain untuk mengefektifkan sosialisasi.”


Terpisah, di Kanwil DJP WP Besar, Thohir bersaudara – Erick Thohir dan Garibaldi ‘Boy’ Thohir- menyatakan keikutsertaannya dalam kebijakan amnesti pajak. Garibaldi ‘Boy’ Thohir, Presiden Direktur PT Adaro Energy Tbk. memahami pengusaha-pengusaha besar memang membutuhkan waktu untuk mengikuti tax amnesty. Dia pun mengaku mengalami hal tersebut karena melakukan pengecekan dan perhitungan terhadap aset dan tambahan harta.


Namun, dia mendorong agar eksekusi keikutsertaan bisa segera dilakukan. Apalagi, penyampaian surat pernyataan harta (SPH) sebanyak tiga kali. Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Suahasil Nazara menegaskan pemerintah terus memantau pergerakan dari kebijakan tax amnesty.


Terkait wacana perpanjangan periode pertama amnesti pajak, pihaknya mengatakan tidak ada rencana itu dari pemerintah. “Pokoknya kita sekarang bekerja dengan undang-undang yang ada,” tandasnya.


Darussalam, Managing Partner DDTC berpandangan perpanjangan periode tax amnesty, terutama di periode pertama tidak perlu dilakukan. Hal ini dikarenakan secara keseluruhan tarif tebusan relatif kecil dibandingkan manfaat atau fasilitas yang diterima WP.


“Dan mengingat perilaku WP selama ini yang selalu menunggu akhir periode nanti dikhawatirkan akan ada tuntut an lagi untuk selalu memperpanjang periode tax amnesty.”

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 15 September 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Pemerintah dan DPR Masih Alot Bahas Tarif dan Periode Tax AmnestyPemerintah dan DPR Masih Alot Bahas Tarif dan Periode Tax Amnesty

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak masih alot. Misalnya terkait skema hingga tarif tebusan kebijakan tax amnesty ini masih diperdebatkan DPR dengan perwakilan pemerintah, dan belum menemui titik kesepakatan. Bahkan, memasuki pekan kedua Juni ini, Wakil Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Supriyatno mengatakan beberapa hal teknis masih dibahas. Pemerintah, kata dia, mengajukanselengkapnya

Tahun 2016, DPR dan Pemerintah Hasilkan 10 Undang-UndangTahun 2016, DPR dan Pemerintah Hasilkan 10 Undang-Undang

Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa pada tahun 2016 ini, DPR bersama pemerintah telah mengesahkan 10 rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Antara lain Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Undang-Undang tentang Amnesti Pajak, serta Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan, dan Petambak Garam.selengkapnya

Sri Mulyani: Tidak Ada Perpanjangan Termin Pertama Tax AmnestySri Mulyani: Tidak Ada Perpanjangan Termin Pertama Tax Amnesty

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan tidak akan ada penambahan waktu periode amnesti pajak dengan besar dana tebusan dalam negeri sebesar 2 persen yang akan berakhir 30 September 2016 mendatang.selengkapnya

Ini Komentar Bos Optik Tunggal Terkait `Tax Amnesty` dan Sri MulyaniIni Komentar Bos Optik Tunggal Terkait `Tax Amnesty` dan Sri Mulyani

Presiden Direktur PT Optik Tunggal Michael Kurniawan, memaparkan pendapatnya mengenai amnesti pajak yang sedang berlaku di Indonesia. Optik Tunggal adalah optik papan atas di Indonesia, yang menyasar segmen menengah atas.selengkapnya

TOP REVIEW: Berburu Tax Amnesty, Suami Sri Mulyani Cemburu dan Pak Ken pun TifusTOP REVIEW: Berburu Tax Amnesty, Suami Sri Mulyani Cemburu dan Pak Ken pun Tifus

Program kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty terus digalakkan pemerintah meskipun banyak nada sumir atas pelaksanaannya. Apalagi dana tebusan tax amnesty hingga saat ini baru mencapai Rp3,69 triliun.selengkapnya

HOT BISNIS : Artis pun Tak Luput dari Briefing Tax AmnestyHOT BISNIS : Artis pun Tak Luput dari Briefing Tax Amnesty

Realisasi tax amnesty masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak pun gencar melakukan sosialisasi tax amnesty atau program pengampunan pajak bahkan kepada Ikatan Manajer Artis Indonesia (Imarindo).selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


CITA Dukung Usulan Pemerintah `Diskon` PPh UKMCITA Dukung Usulan Pemerintah `Diskon` PPh UKM

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengaku, mendukung ide pemerintah untuk menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.selengkapnya

Pajak Atas Nilai Tanah, Mungkinkah Diterapkan di Sini?Pajak Atas Nilai Tanah, Mungkinkah Diterapkan di Sini?

Pajak merupakan bahan bakar untuk pembangunan. Pembangunan sebagian besar dibiayai dengan pajak. Namun target pajak semakin sulit dicapai. Oleh karenanya pemerintah dirasa perlu untuk memperluas basis dan jenis pajaknya. Salah satu jenis pajak baru yang dipertimbangkan adalah menerapkan pajak atas nilai tanah atau Land Value Tax (LVT)selengkapnya

Menkeu Sri Mulyani Kaji `Diskon` PPh UKM Hingga 50 PersenMenkeu Sri Mulyani Kaji `Diskon` PPh UKM Hingga 50 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengkaji penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Rencana ini sejalan dengan penyusunan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai jual beli online (e-commerce).selengkapnya

`Data Anies soal Pajak Bisa Picu Kasus Pencemaran Nama Baik``Data Anies soal Pajak Bisa Picu Kasus Pencemaran Nama Baik`

Salah satu importir umum mobil mewah di Jakarta menyesalkan kesalahan data penunggak pajak yang diumumkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dia menganggap data yang salah bisa memicu kasus pencemaran nama baik.selengkapnya

Importir Mobil Sebut Data Pajak Mobil ala Anies Tak ValidImportir Mobil Sebut Data Pajak Mobil ala Anies Tak Valid

Data penunggak pajak mobil-mobil mewah dirilis Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta dianggap tidak valid. Banyak pemilik yang telah membayar pajak, namun nomor kendaraannya masih tertera dalam daftar 'merah'.selengkapnya

Pajak Kendaraan di Indonesia Diusulkan Sama RataPajak Kendaraan di Indonesia Diusulkan Sama Rata

Jenis mobil yang dijual di Indonesia dibagi menjadi beberapa kategori, sesuai bentuknya. Nah, masing-masing jenis itu memiliki pajak penjualan atas barang mewah atau PPnBM yang berbeda-beda.selengkapnya

Kesadaran Bayar Pajak Masih Rendah di JatengKesadaran Bayar Pajak Masih Rendah di Jateng

Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah dalam mengoptimalkan pendapatan melalui sektor pajak kurang diimbangi kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Jateng, Ihwan Sudrajat mengungkapkan bahwa kesadaran masyarakat membayar pajak di Jateng hanya mencapai 68%.selengkapnya

460 Mobil Mewah di Jaksel Tunggak Pajak, Total Rp 15 Miliar460 Mobil Mewah di Jaksel Tunggak Pajak, Total Rp 15 Miliar

Tunggakan pajak mobil mewah dengan nilai jual kendaraan di atas harga Rp 1 miliar sebesar Rp 15 Miliar di Samsat Pajak Jakarta Selatan. Dari Rp 15 miliar itu, baru Rp 241 juta yang masuk ke kantong pajak Jaksel.selengkapnya

Gaikindo Minta Penamaan dan Pajak Mobil Sedan DisederhanakanGaikindo Minta Penamaan dan Pajak Mobil Sedan Disederhanakan

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) merilis data penjualan mobil sepanjang tahun 2017 yakni sebanyak 1.079.534 unit. Jika dibandingkan dengan 2016, angka tersebut tumbuh tipis 1,6%.selengkapnya

Kejar Pajak Mobil Mewah: Dari Perumahan Sampai GangKejar Pajak Mobil Mewah: Dari Perumahan Sampai Gang

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pernah menyampaikan ada 744 mobil mewah milik pribadi di Jakarta yang belum membayar pajak untuk tahun 2017. Di Jakarta Barat misalnya, per tanggal 15 Januari 2018 tercatat 185 mobil mewah milik perorangan masih menunggak pajak.selengkapnya



 
TAGS # :