Kegaduhan terkait dengan waktu implementasi kebijakan pengampunan pajak sontak menyeruak akhir-akhir ini. Kurangnya masa sosialisasi dan waktu berhitung harta disebutsebut sebagai biang keladi dan acuan perpanjangan waktu implementasi, khususnya periode dengan tarif tebusan paling rendah.
Masih hangat diingatan kita pengerjaan UndangUndang tentang Pengampunan Pajak antara eksekutif dan legislatif cukup singkat. Apalagi, dengan telah dimasukkannya hitung-hitungan proyeksi realisasi penerimaan dari uang tebusan Rp165 triliun ke dalam APBN Perubahan 2016, pemerintah mengambil sikap sangat bergantung pada amnesti pajak.
Pemerintah pun berulang kali menegaskan sudah siap dengan segala pernak-pernik yang menjadi turunan dari kebijakan ini. Alhasil, kebijakan disahkan dalam rapat paripurna DPR 28 Juni 2016 dan diundangkan Presiden Joko Widodo pada 1 Juli 2016.
Setelah Lebaran, persisnya 18 Juli 2016, kebijakan ini secara resmi berlaku. Berbagai aturan turunan pun diterbitkan beriringan, nyaris bersamaan dengan intensifnya sosialisasi. Sosialisasi yang dimotori Asosiasi Pengusaha Indonesia pun hampir selalu dipadati masyarakat Indonesia. Sayang, idiom ‘the devil is in the detail’ sangat kentara saat implementasi.
Kesiapan yang sudah digembar-gemborkan sebelumnya tidak sepenuhnya benar. Mulai dari instrumen konsultasi, sumber daya manusia, hingga aturan teknis sempat mengganjal di tengah jalan.
Sri Mulyani Indrawati yang baru menjabat sebagai Menteri Keuangan saat implementasi tax amnesty belum genap sebulan, mengaku akan terus melakukan perbaikan, terutama dari sisi aturan teknis dan tidak melanggar undang-undang. Namun, jika sudah menyentuh substansi dan harus mengubah undangundang pihaknya tidak bisa melakukannya. Dengan klaim sebagai bagian dari penyempurnaan, revisi aturan teknis pun tak luput dari perkembangan implementasinya.
Terbaru, aturan terkait special purpose vehicle (SPV) tidak aktif pun akan direvisi. Pemerintah melunak terkait ketentuan pembubaran SPV jenis ini. Nyatanya, menjelang penutupan periode pertama – dengan tarif uang tebusan terendah –, pemerintah diminta melunak lagi dan mempertimbangan suara-suara dari para pengusaha yang mulai bermunculan untuk perpanjangan waktu.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani pun mengusulkan perpanjangan periode yang berdasarkan UndangUndang No. 11/2016 tentang Pengampunan Pajak berakhir pada 30 September 2016.
Para pengusaha disebut-sebut masih berhitung terkait dengan nilai harta, terutama pengusaha yang memiliki banyak perusahaan dan aset. Selain itu, proses pengalihan harta atau repatriasi juga masih memakan waktu lama dan diperkirakan tidak bisa selesai pada September 2016.
KANTOR MUHAMMADIYAH
Pada Rabu (14/9), Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Menteri Keuangan Sri Mulyani beserta jajarannya menyambangi kantor Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di daerah Jakarta Pusat. Maklum, salah satu organisasi massa terbesar di Tanah Air ini sebelumnya meminta penundaan dan evaluasi tax amnesty.
Muhammadiyah juga tengah bersiap mengajukan uji materi UU No. 11/2016 ke MK. Namun, tidak ada penjelasan apapun dari pemerintah terkait hasil dari pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam tersebut. Sri Mulyani pun sudah terlebih dahulu kabur dari hadapan awak media.
Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi pun justru melempar guyonan. Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah Lincolin Arsyad mengatakan 13 petinggi Muhammadiyah hadir. Diskusi yang diinsiasi Menteri Keuangan itu, lanjutnya, berlangsung konstruksif. Namun, terkait judicial review, dia mengaku tidak ada bahasan itu.
“Yah, sudah cukup menjawab tadi. Cuman ada beberapa hal saja yang sulit untuk dipenuhi dalam jangka pendek karena kita harus mengubah undangundang. Ya kami kan minta supaya diperpanjang tiga tahun, lebih dari sembilan bulan lah. Kita akan cari cara lain untuk mengefektifkan sosialisasi.”
Terpisah, di Kanwil DJP WP Besar, Thohir bersaudara – Erick Thohir dan Garibaldi ‘Boy’ Thohir- menyatakan keikutsertaannya dalam kebijakan amnesti pajak. Garibaldi ‘Boy’ Thohir, Presiden Direktur PT Adaro Energy Tbk. memahami pengusaha-pengusaha besar memang membutuhkan waktu untuk mengikuti tax amnesty. Dia pun mengaku mengalami hal tersebut karena melakukan pengecekan dan perhitungan terhadap aset dan tambahan harta.
Namun, dia mendorong agar eksekusi keikutsertaan bisa segera dilakukan. Apalagi, penyampaian surat pernyataan harta (SPH) sebanyak tiga kali. Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Suahasil Nazara menegaskan pemerintah terus memantau pergerakan dari kebijakan tax amnesty.
Terkait wacana perpanjangan periode pertama amnesti pajak, pihaknya mengatakan tidak ada rencana itu dari pemerintah. “Pokoknya kita sekarang bekerja dengan undang-undang yang ada,” tandasnya.
Darussalam, Managing Partner DDTC berpandangan perpanjangan periode tax amnesty, terutama di periode pertama tidak perlu dilakukan. Hal ini dikarenakan secara keseluruhan tarif tebusan relatif kecil dibandingkan manfaat atau fasilitas yang diterima WP.
“Dan mengingat perilaku WP selama ini yang selalu menunggu akhir periode nanti dikhawatirkan akan ada tuntut an lagi untuk selalu memperpanjang periode tax amnesty.”
Sumber : bisnis.com (Jakarta, 15 September 2016)
Foto : bisnis.com
Pemerintah Tutup Pintu Perpanjangan Periode Pertama Tax AmnestyPemerintah memberi sinyal tertutupnya ruang untuk perpanjangan periode pertama program pengampunan pajak (tax amnesty) dengan tarif tebusan termurah 2 persen. Penegasan ini merujuk pada Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.selengkapnya
Terkait foto yang viral di Medan, Pajak klaim tak punya program sosialisasi nasionalSejumlah grup WhatsApp kemarin membagikan sebuah foto yang tiba-tiba saja menjadi viral. Dalam foto tersebut terlihat, sejumlah orang menggunakan kaos berlogo Optimalisasi Door to Door Kepatuhan Pajak. Kabarnya foto ini diambil di Medan Sumatera Utara. Beberapa orang tersebut terlihat memasuki sebuah kios barber shop.selengkapnya
Pemerintah Tidak Akan Perpanjang Periode Pertama Tax AmnestyDirektorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memutuskan untuk tidak memperpanjang batas waktu periode tarif terendah Amnesti Pajak sehingga tetap berakhir pada tanggal 30 September 2016, sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.selengkapnya
Periode II, Tebusan Amnesti Pajak Capai Rp 716 Miliarerintah Bantu Repatriasi Harta Wajib Pajak dari SwissDirektorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat hingga 26 Oktober, dana tebusan dari program amnesti pajak periode II mencapai Rp 716,33 miliar. Di periode II ini, DJP mengkhususkan agar pemasukan amnesti pajak bisa didukung oleh pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM).selengkapnya
Boy Thohir: Kita Perlu Waktu Untuk MenghitungBaru melaporkan hartanya ke kantor wilayah (kanwil) pajak besar IV, Sudirman, Jakarta Selatan, Rabu (14/9/2016), Garibaldi Thohir atau Boy Thohir yang merupakan bos Adaro Energy menyebut perlu waktu untuk menghitung.selengkapnya
AMNESTI PAJAK: Akhir Bulan Pertama Periode II, Deklarasi Harta & Repatriasi Rp3.882 TriliunJumlah nilai pernyataan harta yang disampaikan para wajib pajak dalam program amnesti pajak (tax amnesty) hingga Senin (31/10/2016), pukul 16.13 WIB, mencapai Rp3.882 triliun.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
