Keluarga Salim Ikut Tax Amnesty, Deklarasi Harta Capai Rp 3.405 T

Sabtu 1 Okt 2016 10:02Administratordibaca 220 kaliSemua Kategori

katadata 133

Penerus bisnis Grup Salim, Anthoni Salim menambah jajaran nama konglomerat Tanah Air yang mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty). Keikutsertaan putra Liem Sioe Liong yang menjabat bos Grup Indofood tersebut menjadi gong penutup yang turut mengerek perolehan tax amnesty periode pertama.

Kepastian soal keikutsertaan Anthoni diperoleh dari saudara iparnya yang juga menjabat Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Franciscus 'Franky' Welirang. Franky mengatakan mereka ikut tax amnesty lantaran sudah berkomitmen bersama para pengusaha lainnya. Keduanya juga ingin menjalankan amanat Presiden Joko Widodo.


“Kami lahir di sini, berusaha di sini, tumbuh di sini, jadi tentunya ada kewajiban dan ini kesempatan,” kata Franky di Kantor Pusat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Jakarta, Jumat (30/9).

Menurut Franky, keikutsertaan keduanya bukan untuk mewakili Indofood. Sebab, Indofood sebagai perusahaan publik diklaim telah menunaikan seluruh kewajibannya kepada negara. Sebagai wajib pajak pribadi, Franky mengaku hanya melakukan pengungkapan (deklarasi) harta.


Lain halnya dengan Anthoni yang tak hanya melakukan deklarasi tapi juga pemulangan (repatriasi) hartanya di luar negeri. Sayangnya, ia tidak bisa memastikan berapa jumlah harta yang direpatriasikan Anthoni dan ke mana akan diinvestasikan. 


Sekadar informasi, pada 2015, majalah Forbes menempatkan Anthoni sebagai orang terkaya ke-3 di Indonesia. Nilai kekayaannya ditaksir mencapai US$ 5,4 miliar atau sekitar Rp 70,2 triliun. Di bawah payung Grup Salim, dia memiliki perusahaan di bidang makanan dan bahan pangan, telekomunikasi, ritel, properti dan perbankan.


Keikutsertaan Anthoni dan Franky diyakini bakal mengerek perolehan tax amnesty pada penutupan periode pertama. Pasalnya, berdasarkan informasi yang diperoleh Katadata, keluarga Salim memiliki sekitar 1.500 perusahaan multibidang. “Kalau ikut, mungkin bisa ada lonjakan besar dana tax amnesty,” kata seorang sumber. 


Hingga Jumat Sore ini (30/9), Ditjen Pajak mencatat jumlah deklarasi harta dalam program tax amnesty telah mencapai Rp 3.405 triliun dengan dana tebusan sebesar Rp 84,5 triliun. Sedangkan jumlah dana tebusan berikut pembayaran tunggakan dan bukti permulaan mencapai Rp 96,4 triliun.


Total deklarasi harta dan tebusan meningkat cukup signifikan dibanding Kamis malam (29/9). Ketika itu, jumlah deklarasi harta baru Rp 3.134 triliun, dengan dana tebusan sebesar Rp 78,2 triliun. Artinya, ada penambahan nilai deklarasi harta Rp 271 triliun sejak Kamis malam. Sedangkan jumlah dana tebusan berikut pembayaran tunggakan dan bukti permulaan mencapai Rp 93,4 triliun.

Anthoni dan Franky merupakan kloter terakhir konglomerat yang mengikuti program amnesti pajak periode pertama dengan tarif tebusan terendah. Sejak tiga pekan terakhir, sudah banyak konglomerat yang mengajukan pengampunan pajak. Di antaranya bos Grup Lippo James Riady, Keluarga Thohir: Presiden Direktur Adaro Energy Garibaldi Thohir dan bos Grup Mahaka Erick Thohir, mantan bos Grup Astra dan pemilik Grup Triputra Theodore Permadi Rachmat, dan bos Sriwijaya Air Group Chandra Lie.


Belakangan, sejumlah konglomerat zaman Orde Baru turut program amnesti pajak, seperti Keluarga Cendana yang diwakili oleh Tommy Soeharto, bos Grup Barito Prajogo Pangestu, dan Keluarga Eka Tjipta Widjaja pemilik Grup Sinarmas yang diwakili oleh Franky Widjaja. Selain itu, ada bos Grup Bakrie Aburizal Bakrie, bos Grup Medco Arifin Panigoro, dan bos Pasaraya Abdul Latief.


Menanggapi keikutsertaan para taipan ternama ini, Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi menyatakan dirinya menyambut baik kedatangan mereka. Ia pun menekankan, para pengusaha yang mengikuti pengampunan pajak, termasuk Franky dan Anthony, tidak semuanya menunggak bayar pajak. Tapi, banyak juga yang hanya lupa melaporkan hartanya.


"Sebenernya kalau dilihat, mereka sudah bayar pajak atau belum, ya sudah. Cuma kan namanya orang ada lupa boleh, lupa lapor, itu boleh lapor,” ucap Ken. Ia pun meyakinkan, penerimaan dari program tax amnesty akan digunakan pemerintah untuk pembangunan. 

Sumber : katadata.co.id (30 September 2016)
Foto : katadata.co.id




BERITA TERKAIT
 

Daftar Tax Amnesty, Anthony Salim Diwakili Franky WelirangDaftar Tax Amnesty, Anthony Salim Diwakili Franky Welirang

Siang ini dua bos Indofood Anthoni Salim dan Franky Welirang dijadwalkan mengambil Surat Keterangan Pengampunan Pajak. Namun sayangnya Anthony berhalangan hadir.selengkapnya

Grup Sriwijaya Air Jadi Maskapai Pertama Ikut Tax AmnestyGrup Sriwijaya Air Jadi Maskapai Pertama Ikut Tax Amnesty

Setelah kemarin, Chandra Lie menyerahkan bukti dirinya ikut program pengampunan pajak atau tax amnesty‎ secara pribadi, kini dirinya menyerahkan bukti perusahaannya grup Sriwijaya Air untuk mengikuti program yang sama.selengkapnya

Yusuf Mansur dan Bos Indofood Lega Sudah Ikut Tax AmnestyYusuf Mansur dan Bos Indofood Lega Sudah Ikut Tax Amnesty

Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk, Fransiscus Welirang alias Franky Welirang dan Pimpinan Pondok Pesantren Daarul Qur'an, Ustadz Yusuf Mansur telah mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty). Keduanya merasa lega sudah berpartisipasi memanfaatkan kesempatan dari pemerintah.selengkapnya

Jumlah Harta yang Dilaporkan dalam Tax Amnesty Baru Rp724 TriliunJumlah Harta yang Dilaporkan dalam Tax Amnesty Baru Rp724 Triliun

Realisasi dana tebusan yang masuk dari program pengampunan pajak atau tax amnesty siang ini sebesar Rp17,01 triliun. Angka ini masih sangat rendah dibanding target Rp165 triliun.selengkapnya

TEBUSAN AMNESTI PAJAK Per 19 September Rp23,5 Triliun, Deklarasi Dan Repatriasi Rp995 TriliunTEBUSAN AMNESTI PAJAK Per 19 September Rp23,5 Triliun, Deklarasi Dan Repatriasi Rp995 Triliun

Jumlah penerimaan uang tebusan yang dibayarkan peserta pengampunan pajak sejak dimulainya pelaksanaan Program Amnesti Pajak (Tax Amnesty) hingga hari ini, Senin (19/9/2016), terpantau mencapai Rp23,5 triliun.selengkapnya

Deklarasi Dan Repatriasi Amnesti Pajak Per 29 September Tembus Rp3.158 Triliun, Tebusan Rp93,5 TriliunDeklarasi Dan Repatriasi Amnesti Pajak Per 29 September Tembus Rp3.158 Triliun, Tebusan Rp93,5 Triliun

Jumlah penerimaan uang tebusan amnesti pajak (tax amnesty) hingga Kamis (29/9/2016), pukul 20.45 WIB, mencapai Rp93,5 triliun, atau sekitar 57% dari target penerimaan uang tebusan sebesar Rp165 triliun hingga akhir program Maret 2017 mendatang.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Bill Gates Minta Robot Dikenai PajakBill Gates Minta Robot Dikenai Pajak

Pendiri Microsoft, Bill Gates berpandangan semestinya robot harus dikenai pajak seperti halnya manusia. Gagasan itu dilontarkan Gates lantaran robot punya potensi menghasilkan nilai ekonomi dan menggantikan pekerjaan manusia.selengkapnya

DPR Punya Andil pada Kenaikan Defisit APBNDPR Punya Andil pada Kenaikan Defisit APBN

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat mengungkap alasan defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus menanjak dalam beberapa tahun terakhir. Setidaknya, ada dua hal yang mendasari defisit terus membengkak.selengkapnya

PaninBank Catat Laba Naik Jadi Rp2,2 TPaninBank Catat Laba Naik Jadi Rp2,2 T

Perseroan pada periode ini mencatat pendapatan bunga Rp15,66 triliun dari Rp14,96 triliun. Pendapatan bunga tersebut berasal dari bunga rupiah menjadi Rp15,06 triliun dari Rp14,3 triliun. Pendapatan bunga valas menjadi Rp604,4 miliar dari Rp627,6 triliiun.selengkapnya

Ditjen Pajak tak percaya laporan keuangan GoogleDitjen Pajak tak percaya laporan keuangan Google

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) belum sepenuhnya mempercayai laporan keuangan yang diberikan PT Google Indonesia. Berdasarkan laporan keuangan periode 2012 hingga 2015 yang dilaporkan Google ke Ditjen Pajak, Google hanya memperoleh laba sebelum pajak Rp 74,5 miliar, dengan total keseluruhan pajak yang dibayarkan Rp 18,5 miliar.selengkapnya

Investor tunggu kebijakan pajak Trump, Asia merahInvestor tunggu kebijakan pajak Trump, Asia merah

Mayoritas saham yang diperdagangkan di bursa Asia mencatatkan penurunan pada transaksi perdagangan Senin (20/2). Data yang dihimpun CNBC menunjukkan, pada pukul 08.20 waktu Singapura, indeks Nikkei 225 Stock Average turun 0,57%. Kondisi ini terjadi seiring penguatan yen terhadap dollar AS. Pagi ini, nilai tukar yen berada di level 112,94, di bawah level 114,4 pada pekan lalu.selengkapnya

Harga Minyak Naik Saat Investor Tunggu Kebijakan Pajak TrumpHarga Minyak Naik Saat Investor Tunggu Kebijakan Pajak Trump

Harga minyak dunia pada perdagangan hari ini naik, namun keuntungannya minim karena investor sedang memperhatikan apakah peningkatan pengeboran dan catatan stok minyak Amerika Serikat (AS) akan melemahkan upaya produsen minyak untuk memangkas produksi dan membawa pasar ke dalam keseimbangan.selengkapnya

KATA MEREKA: Data Nasabah `Ditelanjangi`, Bisa Tempeleng Pengemplang PajakKATA MEREKA: Data Nasabah `Ditelanjangi`, Bisa Tempeleng Pengemplang Pajak

Program amnesti pajak atau tax amnesty akan berakhir pada 31 Maret 2017. Berdasarkan data hingga 13 Februari 2017, program amnesti pajak telah diikuti lebih dari 650 ribu wajib pajak dan mengumpulkan lebih dari Rp111 triliun uang tebusan.selengkapnya

Buka Stand, Pemkot Malang Jemput Pajak di MalBuka Stand, Pemkot Malang Jemput Pajak di Mal

Aksi jemput bola dilakukan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang atau yang dulunya dikenal dengan nama Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Salah satunya yang rutin diagendakan adalah membuka pelayanan pajak di mal setiap pertengahan bulan.selengkapnya

Keberhasilan Tax Amnesty di Indonesia Akibat Panama Papers?Keberhasilan Tax Amnesty di Indonesia Akibat Panama Papers?

Peluang waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah nominal tertentu dan dalam kurun waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (tax amnesty) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa ada kekhawatiran akan adanya hukum pidana merupakan pengertian dari pengampunan pajak.selengkapnya

BPN: Aturan Teknis Pajak Tanah Nganggur dalam PembahasanBPN: Aturan Teknis Pajak Tanah Nganggur dalam Pembahasan

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengatakan penyusunan peraturan teknis mengenai pajak progresif tanah sedang dalam pembahasan dengan Kementerian Keuangan.selengkapnya



 
TAGS # :