JELANG TENGGAT PERIODE PERTAMA: Pekan Sibuk Amnesti

Sabtu 24 Sep 2016 15:38Administratordibaca 105 kaliSemua Kategori

pajak.go.id 026

Sepanjang pekan depan bakal menjadi waktu paling sibuk bagi petugas pajak, masyarakat, dan kalangan pengusaha yang ingin ikut program pengampunan pajak.

Selain mengejar tarif tebusan sebesar 2% hingga 30 September, tingginya keikutsertaan tersebut didorong oleh kebijakan pemerintah yang melonggarkan ketentuan administrasi. Relaksasi kebijakan yang diberikan pemerintah berupa diperbolehkannya waktu penyampaian kelengkapan administrasi dalam periode tarif tebusan terendah hingga 31 Desember 2016.


Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P. Roeslani mengatakan pihaknya sudah melayangkan surat ke seluruh anggota Kadin di Jakarta dan daerah untuk bersama-sama memanfaatkan fasilitas amnesti pajak pada 27 September 2016, sebelum tutup program periode pertama.


“Lumayan banyak yang akan ikut. Daerah juga diminta ikut. Ada beberapa daerah potensial yang akan ikut. Dari Kalimantan Timur, Makassar, Bali, Jawa terutama Semarang dan Surabaya, Medan, Palembang, dan Maluku,” katanya, Jumat (23/9).


Rosan menyatakan jumlah pengusaha yang ikut program amnesti pajak semakin banyak.


“Kemarin saya ajak beberapa konglomerat, semoga mereka bisa ikut program berbarengan dengan kami,” ungkapnya.


Satu yang ditekankan, minat pengusaha yang ikut program amnesti pajak didorong pula oleh kelonggaran pemerintah yang merestui perpanjangan tenggat penyerahan syarat administrasi menjadi Desember 2016 bagi wajib pajak yang melakukan deklarasi dan membayar tebusan 2% paling lambat 30 September 2016.


“Banyak pengusaha dan asosiasi minta perpanjangan. Jadi, ini sudah diberikan. Efeknya akan positif. September ini bayar dulu de ngan data yang belum sempurna,” kata Rosan.


Bahkan, dia optimistis program amnesti pajak yang berlangsung di Indonesia menjadi yang paling sukses di dunia. Riset institusi keuangan global JP Morgan seperti dilansir Bisnis.com, menyebut nilai pencapaian dari pelaksanaan program tax amnesty yang sedang berjalan di Indonesia telah melampaui ekspektasi awal.


Lembaga itu menyebut nilai pencapaian final pada akhir pelaksanaan amnesti pajak pada 31 Maret 2017 dapat berlipat ganda serta menghasilkan pendapatan fiskal pada kisaran 0,3%-0,5% dari total pendapatan domestik bruto (PDB).


Sejumlah insentif yang ditawarkan oleh otoritas fiskal dan otoritas pasar modal, meningkatkan kepercayaan publik untuk ikut program amnesti pajak itu.


Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio mengatakan sudah ada dua calon emiten yang memanfaatkan insentif dari bursa berupa diskon initial listing fee sebesar 50%.


Dua calon emiten itu yakni PT Aneka Gas Industri Tbk. dan PT Paramita Bangun Sarana Tbk. Keduanya bakal mencatatkan saham perdana di lantai bursa pada 28 September 2016.


Adapun, stimulus yang diberikan oleh BEI berupa pemberian diskon biaya transaksi perdagangan efek dengan skema tutup sendiri (crossing) di pasar negoisasi belum dimanfaatkan emiten.


Tito mengatakan sudah ada beberapa crossing saham, tapi tidak menggunakan insentif yang diberikan bursa. “Saham boleh di-cross sampai 31 Desember 2017, kan lumayan potongan fee,” ucapnya.


DANA DARI SINGAPURA

Ketua Dewan Komisioner Otortas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad menyatakan dalam satu minggu terakhir, dana hasil tax amnesty yang masuk ke dalam negeri meningkat pesat.


Data yang dihimpun OJK, dana tebusan yang masuk melalui tiga bank asal Singapura mencapai hampir Rp2 triliun, sedangkan hasil repatriasi mencapai nilai Rp1,2 triliun.

“Antusiasme masyarakat Indonesia yang punya aset di Singapura cukup tinggi. Menurut saya dengan antusiasme yang terus ada kami memperkirakan angka ini akan terus meningkat,” katanya.


OJK juga terus menjaga komunikasi dengan otoritas keuangan di Singapura. Apalagi belakangan berembus isu warga negara Indonesia (WNI) yang ikut tax amnesty akan dilaporkan ke kepolisian negeri jiran itu.


OJK juga sudah memanggil tiga bank asal Singa pura yakni PT Bank DBS Indonesia, PT UOB Indonesia dan PT OCBC NISP Tbk. untuk meminta penjelasan.


Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak mengatakan waktu penerbitan surat keterangan untuk peserta program am nesti pajak tetap berpatokan paling lama 10 harikerja setelah surat pernyataan harta (SPH) diterima.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 24 September 2016)
Foto : pajak.go.id




BERITA TERKAIT
 

Pengusaha yang Ikut Program Tax Amnesty MembludakPengusaha yang Ikut Program Tax Amnesty Membludak

Pelaksanaan pengampunan pajak (tax amnesty) mulai berjalan sejak Senin 18 Juli 2016. Secara serentak semua kantor Pelayanan Pajak mulai melayani para pengusaha yang ingin mengikuti program tax amnestyselengkapnya

Ini Kategori Wajib Pajak yang Tak Bisa Ikut Program Tax AmnestyIni Kategori Wajib Pajak yang Tak Bisa Ikut Program Tax Amnesty

Program pengampunan pajak (tax amnesty) berhak dimanfaatkan setiap orang maupun badan usaha, termasuk yang belum menggenggam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun pemerintah mengecualikan kebijakan tersebut untuk WP tertentu yang sedang terlilit masalah hukum pidana.selengkapnya

Tiga Kelompok Masyarakat yang tidak Wajib Ikut Amnesti PajakTiga Kelompok Masyarakat yang tidak Wajib Ikut Amnesti Pajak

Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Beleid ini diterbitkan salah satunya untuk menjawab keresahan masyarakat kecil atas kebijakan amnesti pajak.selengkapnya

OJK: Dana Repatriasi Sudah Ada Yang Mengalir Ke Pasar ModalOJK: Dana Repatriasi Sudah Ada Yang Mengalir Ke Pasar Modal

Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menyatakan dana repatriasi atau dana para wajib pajak yang dibawa balik ke Indonesia sudah ada yang masuk ke pasar modal.selengkapnya

Miris, dari 1.200 Wajib Pajak Besar di Indonesia, Baru 51 yang Ikut Amnesti PajakMiris, dari 1.200 Wajib Pajak Besar di Indonesia, Baru 51 yang Ikut Amnesti Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hingga Jumat (2/9/2016) kemarin mencatat baru 51 wajib pajak besar orang pribadi ‎yang mengikuti program amnesti pajak.selengkapnya

Masih Sedikit Direksi dan Komisaris Bank yang Ikut Tax AmnestyMasih Sedikit Direksi dan Komisaris Bank yang Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, hingga saat ini, masih sedikit pemegang saham dan pengurus perusahaan perbankan yang ikut dalam program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Revisi UU Penerimaan Negara Bukan Pajak jadi prioritas 2017Revisi UU Penerimaan Negara Bukan Pajak jadi prioritas 2017

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan revisi UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi salah satu prioritas yang akan diselesaikan oleh pemerintah dengan DPR pada 2017.selengkapnya

Cristiano Ronaldo Dituding Sembunyikan Rp 2,5 Triliun di Pulau British Virgin IslandsCristiano Ronaldo Dituding Sembunyikan Rp 2,5 Triliun di Pulau British Virgin Islands

Pada Senin (5/12/2016), Del Spiegel dan El Mundo menerbitkan data baru usaha Cristiano Ronaldo untuk menghindari pajak.selengkapnya

Sri Mulyani: Yang Penting Buat Dirjen Pajak BersihSri Mulyani: Yang Penting Buat Dirjen Pajak Bersih

Menteri Keuangan Sri Mulyani tengah melakukan reformasi pajak. Reformasi ini melingkupi berbagai cakupan, termasuk SDM hingga teknologi dan informasi (IT).selengkapnya

Ini Jurus Pemerintah Reformasi PajakIni Jurus Pemerintah Reformasi Pajak

APBN saat ini masih menjadi instrumen fiskal utama untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, pemerintah berupaya memperbaiki dari sisi penerimaan yaitu dengan cara menggenjot sektor pajak.selengkapnya

Menkeu tekankan pentingnya institusi pajak yang kredibelMenkeu tekankan pentingnya institusi pajak yang kredibel

Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan pentingnya institusi pajak yang kredibel dalam upaya reformasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara.selengkapnya

DUGAAN KORUPSI MOBILE 8 TELECOM: Di Komisi III, Jaksa Agung Bilang Akan Keluarkan Sprindik BaruDUGAAN KORUPSI MOBILE 8 TELECOM: Di Komisi III, Jaksa Agung Bilang Akan Keluarkan Sprindik Baru

Jaksa Agung M. Prasetyo menegaskan bahwa terkait dugaan korupsi restitusi pajak PT Mobile 8 Telecom bukan perkara pajak melainkan perkara korupsi.selengkapnya

Jokowi Sebut Tax Amnesty Indonesia Terbaik di DuniaJokowi Sebut Tax Amnesty Indonesia Terbaik di Dunia

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut pelaksanaan program pengampunan pajak atau tax amnesty di Indonesia merupakan yang terbaik di dunia. Dengan tarif yang lebih rendah dibandingkan negara-negara lain, program tax amnesty yang masih berjalan saat ini, sudah bisa dibilang cukup sukses.selengkapnya

Rupiah apresiasi terhadap dollar AS, ini faktornyaRupiah apresiasi terhadap dollar AS, ini faktornya

Otot rupiah semakin mengencang terhadap dollar Amerika Serikat (AS). Di pasar spot, Selasa (6/12) pukul 10:05 WIB, rupiah ke Rp 13.404 per dollar AS atau menguat 0,27% dari penutupan kemarin Rp 13.440 per dollar AS.selengkapnya

Rupiah Selasa Pagi Unjuk Kekuatan di Rp13.388Rupiah Selasa Pagi Unjuk Kekuatan di Rp13.388

Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta pada Selasa pagi bergerak menguat sebesar 10 poin menjadi Rp13.388, dibandingkan sebelumnya di posisi Rp13.398 per dolar AS.selengkapnya

Cara Jokowi Sentil Pengusaha Kalimantan Tak Mau Ikut Tax AmnestyCara Jokowi Sentil Pengusaha Kalimantan Tak Mau Ikut Tax Amnesty

Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus melakukan sosialisasi tax amnesty di berbagai daerah di Indonesia. Jokowi menilai, sosialiasi ini sangat diperlukan mengingat potensi dana yang masuk masih sangat besar.selengkapnya



 
TAGS # :