JELANG TENGGAT PERIODE PERTAMA: Pekan Sibuk Amnesti

Sabtu 24 Sep 2016 15:38Administratordibaca 135 kaliSemua Kategori

pajak.go.id 026

Sepanjang pekan depan bakal menjadi waktu paling sibuk bagi petugas pajak, masyarakat, dan kalangan pengusaha yang ingin ikut program pengampunan pajak.

Selain mengejar tarif tebusan sebesar 2% hingga 30 September, tingginya keikutsertaan tersebut didorong oleh kebijakan pemerintah yang melonggarkan ketentuan administrasi. Relaksasi kebijakan yang diberikan pemerintah berupa diperbolehkannya waktu penyampaian kelengkapan administrasi dalam periode tarif tebusan terendah hingga 31 Desember 2016.


Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P. Roeslani mengatakan pihaknya sudah melayangkan surat ke seluruh anggota Kadin di Jakarta dan daerah untuk bersama-sama memanfaatkan fasilitas amnesti pajak pada 27 September 2016, sebelum tutup program periode pertama.


“Lumayan banyak yang akan ikut. Daerah juga diminta ikut. Ada beberapa daerah potensial yang akan ikut. Dari Kalimantan Timur, Makassar, Bali, Jawa terutama Semarang dan Surabaya, Medan, Palembang, dan Maluku,” katanya, Jumat (23/9).


Rosan menyatakan jumlah pengusaha yang ikut program amnesti pajak semakin banyak.


“Kemarin saya ajak beberapa konglomerat, semoga mereka bisa ikut program berbarengan dengan kami,” ungkapnya.


Satu yang ditekankan, minat pengusaha yang ikut program amnesti pajak didorong pula oleh kelonggaran pemerintah yang merestui perpanjangan tenggat penyerahan syarat administrasi menjadi Desember 2016 bagi wajib pajak yang melakukan deklarasi dan membayar tebusan 2% paling lambat 30 September 2016.


“Banyak pengusaha dan asosiasi minta perpanjangan. Jadi, ini sudah diberikan. Efeknya akan positif. September ini bayar dulu de ngan data yang belum sempurna,” kata Rosan.


Bahkan, dia optimistis program amnesti pajak yang berlangsung di Indonesia menjadi yang paling sukses di dunia. Riset institusi keuangan global JP Morgan seperti dilansir Bisnis.com, menyebut nilai pencapaian dari pelaksanaan program tax amnesty yang sedang berjalan di Indonesia telah melampaui ekspektasi awal.


Lembaga itu menyebut nilai pencapaian final pada akhir pelaksanaan amnesti pajak pada 31 Maret 2017 dapat berlipat ganda serta menghasilkan pendapatan fiskal pada kisaran 0,3%-0,5% dari total pendapatan domestik bruto (PDB).


Sejumlah insentif yang ditawarkan oleh otoritas fiskal dan otoritas pasar modal, meningkatkan kepercayaan publik untuk ikut program amnesti pajak itu.


Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio mengatakan sudah ada dua calon emiten yang memanfaatkan insentif dari bursa berupa diskon initial listing fee sebesar 50%.


Dua calon emiten itu yakni PT Aneka Gas Industri Tbk. dan PT Paramita Bangun Sarana Tbk. Keduanya bakal mencatatkan saham perdana di lantai bursa pada 28 September 2016.


Adapun, stimulus yang diberikan oleh BEI berupa pemberian diskon biaya transaksi perdagangan efek dengan skema tutup sendiri (crossing) di pasar negoisasi belum dimanfaatkan emiten.


Tito mengatakan sudah ada beberapa crossing saham, tapi tidak menggunakan insentif yang diberikan bursa. “Saham boleh di-cross sampai 31 Desember 2017, kan lumayan potongan fee,” ucapnya.


DANA DARI SINGAPURA

Ketua Dewan Komisioner Otortas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad menyatakan dalam satu minggu terakhir, dana hasil tax amnesty yang masuk ke dalam negeri meningkat pesat.


Data yang dihimpun OJK, dana tebusan yang masuk melalui tiga bank asal Singapura mencapai hampir Rp2 triliun, sedangkan hasil repatriasi mencapai nilai Rp1,2 triliun.

“Antusiasme masyarakat Indonesia yang punya aset di Singapura cukup tinggi. Menurut saya dengan antusiasme yang terus ada kami memperkirakan angka ini akan terus meningkat,” katanya.


OJK juga terus menjaga komunikasi dengan otoritas keuangan di Singapura. Apalagi belakangan berembus isu warga negara Indonesia (WNI) yang ikut tax amnesty akan dilaporkan ke kepolisian negeri jiran itu.


OJK juga sudah memanggil tiga bank asal Singa pura yakni PT Bank DBS Indonesia, PT UOB Indonesia dan PT OCBC NISP Tbk. untuk meminta penjelasan.


Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak mengatakan waktu penerbitan surat keterangan untuk peserta program am nesti pajak tetap berpatokan paling lama 10 harikerja setelah surat pernyataan harta (SPH) diterima.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 24 September 2016)
Foto : pajak.go.id




BERITA TERKAIT
 

Pengusaha yang Ikut Program Tax Amnesty MembludakPengusaha yang Ikut Program Tax Amnesty Membludak

Pelaksanaan pengampunan pajak (tax amnesty) mulai berjalan sejak Senin 18 Juli 2016. Secara serentak semua kantor Pelayanan Pajak mulai melayani para pengusaha yang ingin mengikuti program tax amnestyselengkapnya

Ini Kategori Wajib Pajak yang Tak Bisa Ikut Program Tax AmnestyIni Kategori Wajib Pajak yang Tak Bisa Ikut Program Tax Amnesty

Program pengampunan pajak (tax amnesty) berhak dimanfaatkan setiap orang maupun badan usaha, termasuk yang belum menggenggam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun pemerintah mengecualikan kebijakan tersebut untuk WP tertentu yang sedang terlilit masalah hukum pidana.selengkapnya

Tiga Kelompok Masyarakat yang tidak Wajib Ikut Amnesti PajakTiga Kelompok Masyarakat yang tidak Wajib Ikut Amnesti Pajak

Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Beleid ini diterbitkan salah satunya untuk menjawab keresahan masyarakat kecil atas kebijakan amnesti pajak.selengkapnya

OJK: Dana Repatriasi Sudah Ada Yang Mengalir Ke Pasar ModalOJK: Dana Repatriasi Sudah Ada Yang Mengalir Ke Pasar Modal

Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menyatakan dana repatriasi atau dana para wajib pajak yang dibawa balik ke Indonesia sudah ada yang masuk ke pasar modal.selengkapnya

Miris, dari 1.200 Wajib Pajak Besar di Indonesia, Baru 51 yang Ikut Amnesti PajakMiris, dari 1.200 Wajib Pajak Besar di Indonesia, Baru 51 yang Ikut Amnesti Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hingga Jumat (2/9/2016) kemarin mencatat baru 51 wajib pajak besar orang pribadi ‎yang mengikuti program amnesti pajak.selengkapnya

Masih Sedikit Direksi dan Komisaris Bank yang Ikut Tax AmnestyMasih Sedikit Direksi dan Komisaris Bank yang Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, hingga saat ini, masih sedikit pemegang saham dan pengurus perusahaan perbankan yang ikut dalam program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Pemerintah Akan Terus Genjot Rasio Kepatuhan Wajib PajakPemerintah Akan Terus Genjot Rasio Kepatuhan Wajib Pajak

Kementerian Keuangan akan melakukan pendataan makin sistematis bagi wajib pajak dan memperbaiki penegakan hukum untuk meningkatkan penerimaan dari pajak.selengkapnya

NPWP Multifungsi Bakal Jadi Alat Lacak Wajib Pajak NakalNPWP Multifungsi Bakal Jadi Alat Lacak Wajib Pajak Nakal

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berencana meluncurkan Kartu Indonesia Satu. Kartu ini akan diisi identitas seperti Nomor Induk Kependudukan, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Nomor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.selengkapnya

Menkeu Terapkan Langkah Hukum Usai Tax AmnestyMenkeu Terapkan Langkah Hukum Usai Tax Amnesty

Menteri Keuangan Sri Mulyani siap menerapkan langkah hukum apabila diperlukan jika amnesti pajak telah berakhir pada 31 Maret 2017 mengingat tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah.selengkapnya

Kebijakan Bebas Visa Turunkan PNBP 52%Kebijakan Bebas Visa Turunkan PNBP 52%

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mencatat kebijakan bebas visa untuk warga negara asing telah menurunkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga 52% atau senilai Rp1 triliun.selengkapnya

Likuiditas Terjamin, BI Minta Bank Tak Naikkan Bunga DepositoLikuiditas Terjamin, BI Minta Bank Tak Naikkan Bunga Deposito

BI berpendapat bank tidak perlu menaikkan bunga deposito. Alasannya, likuiditas masih terjaga. Dana operasi moneter di atas Rp 300 triliun.selengkapnya

Kapan Kartu NPWP Multifungsi Diterbitkan?Kapan Kartu NPWP Multifungsi Diterbitkan?

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berencana untuk menerbitkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak multifungsi atau Kartu Indonesia Satu. Ini merupakan strategi DJP dalam meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak.selengkapnya

25 Persen APBD Wajib Digunakan Bangun Infrastruktur di Daerah25 Persen APBD Wajib Digunakan Bangun Infrastruktur di Daerah

Pemerintah pusat dihadapkan pada tugas berat di tahun anggaran mendatang untuk merampungkan sejumlah proyek infrastruktur prioritas di tengah ruang fiskal yang masih sempit terutama lantaran penerimaan pajak yang belum kencang.selengkapnya

Tax Amnesty belum dongkrak jumlah Wajib PajakTax Amnesty belum dongkrak jumlah Wajib Pajak

Dua periode program amnesti pajak (tax amnesty) berjalan ternyata tidak mendongkrak kenaikan secara signifikan jumlah wajib pajak (WP). Jumlah WP yang tercatat per tanggal 1 Januari 2017 hanya sebanyak 35,82 juta WP.selengkapnya

Konsultasi Pajak: NPWP Salah di Faktur Pajak Pembelian RukoKonsultasi Pajak: NPWP Salah di Faktur Pajak Pembelian Ruko

Kepada tim konsultasi pajak,selengkapnya

Selain untuk BPJS dan SIM, NPWP Baru Bisa Cek Kepatuhan PajakSelain untuk BPJS dan SIM, NPWP Baru Bisa Cek Kepatuhan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) akan segera meluncurkan Kartu Indonesia 1 atau Kartin1 yang salah satunya dapat menjadi tax clearance (surat keterangan fiskal) atas kegiatan pelayanan publik. Penggunaan kartu serbaguna tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) menunaikan kewajiban membayar pajak.selengkapnya



 
TAGS # :