20 Peserta Tax Amnesty Deklarasikan Harta Rp400 Miliar

Sabtu 23 Jul 2016 08:48Administratordibaca 234 kaliSemua Kategori

viva 039

Penerapan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty telah berlaku efektif sejak Senin 18 Juli 2016. Animo seluruh masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan ini pun hingga saat ini mulai terlihat. Hal ini tercermin dari dari jumlah Wajib Pajak (WP) yang telah mendeklarasikan hartanya.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, sampai dengan hari ini, Jum’at 22 Juli 2016, tercatat setidaknya ada 20 WP yang telah menyertakan Surat Penyertaan Harta (SPh) kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk mengikuti program kebijakan tax amnesty pemerintah.


“Sudah lebih dari Rp400 miliar (harta yang dideklarasikan). SPh sudah lebih dari 20 WP. Nanti akan di update lagi,” ujar Mardiasmo saat ditemui di kawasan Menteng Jakarta Pusat.


Menurut Mardiasmo, angka tersebut sudah jauh lebih meningkat dibandingkan beberapa hari yang lalu. Sebelumnya, Mardiasmo sempat menyebutkan bahwa ada satu WP yang telah mendeklarasikan hartanya sebesar Rp100 miliar. Namun, ia enggan mengungkap siapa WP tersebut.


“Sejak kemarin sudah naik tiga kali lipat,” ungkap Mardiasmo.


Sebagai informasi, sebelumnya Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pun mengaku kaget dengan animo masyarakat terhadap pembukaan pendaftaran pertama program tax amnestysecara serentak yang dilakukan di seluruh Kantor Pelayanan Pajak Indonesia.


Setidaknya, ada 149 WP, baik itu WP Orang Pribadi maupun WP Badan yang telah menyatakan ikut serta dalam program tax amnesty di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara. Dari jumlah tersebut, yang telah membayar uang tebusan tercatat sebanyak ada 11 WP.


“Saya surprise, sudah ada yang bayar uang tebusan langsung. Sistem IT kami sudah berjalan. Nanti akan kami lihat semua,” katanya.

Sumber : viva.co.id (22 Juli 2016)
Foto : viva.co.id




BERITA TERKAIT
 

Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakAnggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan Pajak

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya

Menkeu Kaget Sudah Ada Wajib Pajak yang Bayar Tebusan Tax AmnestyMenkeu Kaget Sudah Ada Wajib Pajak yang Bayar Tebusan Tax Amnesty

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro cukup kaget dengan antusiasme Warga Negara Indonesia (WNI) untuk mendukung program pengampunan pajak atau tax amnesty. Sejauh ini sudah ada 11 Wajib Pajak (WP) yang mendaftar sebagai peserta tax amnesty, bahkan menyetor uang tebusan atas deklarasi hartanya.selengkapnya

Google: Kami Sudah Bayar Semua Pajak yang Berlaku di IndonesiaGoogle: Kami Sudah Bayar Semua Pajak yang Berlaku di Indonesia

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan bahwa perwakilan Google di Indonesia tidak patuh dalam membayar pajak. Namun perusahaan raksasa dibidang teknologi itu membantahnya.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Proyek Yang Ditawarkan dari Uang Tax AmnestyIni Proyek Yang Ditawarkan dari Uang Tax Amnesty

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap menawarkan sejumlah proyek infrastruktur kepada para pemilik modal yang ikut pengampunan pajak. Pasalnya,kebijakan ini diperkirakan mampu menarik dana sekitar Rp 1.000 triliun dari repatriasi aset Warga Negara Indonesia (WNI) yang selama ini bersarang di luar negeri, terutama negara-negara surga pajak.selengkapnya

Kejari Jaksel Setor Rp 10 Miliar dari Uang yang Disita ke Kas NegaraKejari Jaksel Setor Rp 10 Miliar dari Uang yang Disita ke Kas Negara

Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menyetorkan Rp 10 miliar kepada kas negara dari kasus yang telah diputus oleh pengadilan. Dua kasus tersebut yakni tindak pidana pelanggaran SOP kasus perbankan oleh Ricky Donal dan tindak pidana korupsi pencucian uang yang dilakukan Ditjen Pajak Dhana Widyatmika.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Tingkatkan Efisiensi, Kemenhub Gandeng Bank MandiriTingkatkan Efisiensi, Kemenhub Gandeng Bank Mandiri

Kementerian Perhubungan dan PT Bank Mandiri (Persero) melakukan penandatangan kesepakatan bersama penyediaan dan pemanfaatan jasa layanan perbankan di Kementerian Perhubungan.selengkapnya

Bank Mandiri Layani Transaksi PNBP KemenhubBank Mandiri Layani Transaksi PNBP Kemenhub

Bank Mandiri menyediakan layanan perbankan untuk memudahkan transaksi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kementerian Perhubungan. Layanan ini dapat mempercepat transaksi pembayaran bagi pengguna jasa di lingkup Kementerian Perhubungan.selengkapnya

Mengangkat PPh NonkaryawanMengangkat PPh Nonkaryawan

Fungsi pajak sebagai redistribusi pendapatan bisa jadi memang masih jauh dari harapan. Di tengah penerimaan total pajak nonmigas yang terkontraksi tipis, pos pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi nonkaryawan ikut terkoreksi.selengkapnya

Mengangkat PPh NonkaryawanMengangkat PPh Nonkaryawan

Fungsi pajak sebagai redistribusi pendapatan bisa jadi memang masih jauh dari harapan. Di tengah penerimaan total pajak nonmigas yang terkontraksi tipis, pos pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi nonkaryawan ikut terkoreksi.selengkapnya

Tuntutan Transparansi atas Perusahaan MultinasionalTuntutan Transparansi atas Perusahaan Multinasional

Kini kita berada pada era transparansi sektor pajak. Transparansi pajak pada hakikatnya mencakup tiga dimensi (Owens, 2013). Pertama, akses otoritas atas informasi yang berkaitan dengan pajak. Kedua, terbukanya data pembayaran pajak dari suatu perusahaan kepada publik, misalkan dalam Extractive Industries Transparency Initiative (EITI).selengkapnya

Ditjen Pajak resmi pengadopsian CbCRDitjen Pajak resmi pengadopsian CbCR

Direktorat Jenderal Pajak akan menandatangani perjanjian laporan per negara (Country by Country Reporting/CbCR) Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) di Kantor Pusat Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) di Paris, Prancis pada tanggal 26 Januari 2017.selengkapnya

Jika Negosiasi Gagal, Ditjen Pajak Harus Bawa Google ke Ranah HukumJika Negosiasi Gagal, Ditjen Pajak Harus Bawa Google ke Ranah Hukum

Pemerintah telah melakukan pendekatan dengan Google untuk membahas mengenai masalah perpajakan. Namun, hingga saat ini belum terdapat titik terang dari Google mengenai utang pajak yang harus dibayarkan.selengkapnya

Kasus Google Bukti Lemahnya UU Pajak IndonesiaKasus Google Bukti Lemahnya UU Pajak Indonesia

Google hingga saat ini tetap belum bersedia untuk membayar pajak seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Padahal, potensi pajak Google terbilang sangat besar mengingat pesatnya penggunaan internet di Indonesia. Jumlahnya pun mencapai Rp5 triliun.selengkapnya

Wikileaks Tantang Donald Trump Beberkan Catatan PajakWikileaks Tantang Donald Trump Beberkan Catatan Pajak

Setelah pernah dituding antek Rusia yang turut menyebarkan informasi diduga hasil peretasan Rusia terhadap email Hillary Clinton yang telah menguntungkan posisi Donald Trump, WikiLeaks balik menyerang Trump setelah kabinet Trump bersikeras tidak akan membeberkan catatan pajak Presiden Amerika Serikat itu.selengkapnya

Trump Pangkas Pajak, Fiskal dalam Ancaman BesarTrump Pangkas Pajak, Fiskal dalam Ancaman Besar

Presiden AS Donald John Trump bakal menurunkan beban pajak penghasilan pribadi dan korporasi di negerinya. Kebijakan ini mengandung bahaya besar bagi fiskal AS.selengkapnya



 
TAGS # :