10 Undang-Undang Disahkan Tahun Ini, Jokowi Puji DPR

Selasa 16 Ags 2016 11:23Administratordibaca 493 kaliSemua Kategori

katadata 047

Presiden Joko Widodo memberikan apresiasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang telah mengesahkan 10 Undang-Undang (UU) sepanjang tahun ini. Salah satunya adalah pengesahan UU Pengampunan Pajak (tax amnesty) pada akhir Juni lalu.

Sejumlah beleid tersebut adalah UU Tabungan Perumahan Rakyat yang menjamin upaya pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang layak dan terjangkau bagi rakyat. Sedangkan UU tentang amnesti pajak untuk mendukung sumber penerimaan negara. Pemerintah menargetkan ada tambahan penerimaan pajak sebesar Rp 165 triliun dari uang tebusan amnesti pajak pada tahun ini.


Selain itu, UU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garam sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan nelayan serta sektor kemaritiman di tanah air.

Dalam hal pelaksanaan fungsi anggaran, saat ini pemerintah bersama parlemen juga tengah membahas Rancangan UU tentang APBN Tahun Anggaran 2017 dan RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN 2015.


”Kami berkomitmen memastikan bahwa anggaran tahun 2017 disusun dengan cermat demi peningkatan kesejahteraan rakyat. Anggaran itu harus mengikuti program prioritas. Tidak boleh lagi sekadar dibagi rata ke unit-unit kerja,” kata Jokowi dalam pidato penyampaian RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 beserta nota keuangannya di sidang paripurna DPR, Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (16/8).


Di sisi lain, dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, menurut Jokowi, DPR telah mendorong optimalisasi pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuagan (BPK), serta peran komisi dan anggota dewan. DPR juga telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap para pejabat negara yang diajukan pemerintah.


Pada kesempatan itu, Jokowi juga menyampaikan apresiasinya atas upaya sosialisasi dan penyerapan aspirasi masyarakat tentang implementasi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.


Selain itu, pemerintah menyambut baik gagasan MPR untuk mengkaji sistem perencanaan pembangunan nasional jangka panjang. “Dalam era kompetisi global sekarang ini, kajian seperti itu kami harapkan dapat mendukung perencanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, berwawasan ke depan, dan berkesinambungan,” ujar dia.

Sumber : katadata.co.id (16 Agustus 2016)
Foto : katadata.co.id




BERITA TERKAIT
 

Tahun 2016, DPR dan Pemerintah Hasilkan 10 Undang-UndangTahun 2016, DPR dan Pemerintah Hasilkan 10 Undang-Undang

Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa pada tahun 2016 ini, DPR bersama pemerintah telah mengesahkan 10 rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Antara lain Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Undang-Undang tentang Amnesti Pajak, serta Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan, dan Petambak Garam.selengkapnya

Target DPR, Terbit 15 Undang-Undang dalam 69 HariTarget DPR, Terbit 15 Undang-Undang dalam 69 Hari

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Badan Legislasi optimistis pada masa sidang ini bisa menyelesaikan pembahasan banyak undang-undang. Supratman Andi Agtas, Ketua Badan Legislasi bahkan yakin akan ada puluhan undang-undang yang dihasilkan dalam masa Sidang V yang dimulai 17 Mei hingga 28 Juli mendatang atau sekitar 69 hari kerja.selengkapnya

Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakAnggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan Pajak

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya

Sri Mulyani: Undang-Undang Bukan untuk Persulit HidupSri Mulyani: Undang-Undang Bukan untuk Persulit Hidup

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengharapkan agar pengusaha dapat ikut berpartisipasi dalam program pengampunan pajak (tax amnesty). Kebijakan ini dijalankan agar pemerintah dapat memperluas basis pajak.selengkapnya

Pajak yang Hendak Dihilangkan PT EK Prima Ekspor Indonesia Adalah PPn dan Bunga Tahun 2014-2015Pajak yang Hendak Dihilangkan PT EK Prima Ekspor Indonesia Adalah PPn dan Bunga Tahun 2014-2015

PT EK Prima Ekspor Indonesia memiliki surat tagihan pajak Rp 78 miliar.selengkapnya

SOSIALISASI TAX AMNESTY II: Jokowi Undang Pengusaha Lagi ke IstanaSOSIALISASI TAX AMNESTY II: Jokowi Undang Pengusaha Lagi ke Istana

Presiden Joko Widodo akan kembali melakukan sosialisasi tax amnesty yang kedua di Istana Negara, malam ini.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Jurus Ditjen Pajak Kejar Setoran Rp 1.424 Triliun Tahun DepanJurus Ditjen Pajak Kejar Setoran Rp 1.424 Triliun Tahun Depan

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan memaksimalkan data pasca program pengampunan pajak atau tax amnesty (TA) untuk mengejar penerimaan di tahun 2018.selengkapnya

Batasan Gaji Bebas Pajak Ketinggian, Rasio Pajak RI Malah MerosotBatasan Gaji Bebas Pajak Ketinggian, Rasio Pajak RI Malah Merosot

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan memastikan batas Penerimaan Tidak Kena Pajak (PTKP) di Indonesia menjadi yang tertinggi kedua setelah Vietnam.selengkapnya

Kejar Setoran Rp 1.283 Triliun, Ditjen Pajak: Capai 100% BeratKejar Setoran Rp 1.283 Triliun, Ditjen Pajak: Capai 100% Berat

Target penerimaan pajak Rp 1.283,6 triliun pada APBNP Tahun Anggaran 2017 berat untuk direalisasikan 100% oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ini pun sebenarnya sudah diproyeksi sejak pertengahan tahun.selengkapnya

DJP Akui Realisasi Penerimaan Pajak Meleset dari TargetDJP Akui Realisasi Penerimaan Pajak Meleset dari Target

Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Yon Arsal mengatakan posisi penerimaan perpajakan hingga awal Desember 2017 masih lebih baik dibandingkan periode yang sama pada 2016.selengkapnya

Pajak BPHTB Semarang Lampaui TargetPajak BPHTB Semarang Lampaui Target

Perolehan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) mencapai Rp336 miliar pada 2017.selengkapnya

Kemenkeu: Tak Ada Perbedaan Pajak Konvensional dan OnlineKemenkeu: Tak Ada Perbedaan Pajak Konvensional dan Online

Pemerintah berjanji akan adil menerapkan pajak terhadap transaksi elektronik (e-commerce) sehingga tidak ada kesenjangan antara pelaku usaha konvensional maupun digital.selengkapnya

Kata Bos Bitcoin Indonesia soal Wajib Bayar Pajak dari TransaksiKata Bos Bitcoin Indonesia soal Wajib Bayar Pajak dari Transaksi

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mewajibkan penggunaan mata uang digital bitcoin sebagai produk investasi oleh wajib pajak yang peroleh keuntungan harus bayar pajak penghasilan (PPh) dan lapor ke surat pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh. Lalu bagaimana tanggapan CEO Bitcoin Indonesia Oscar Darmawan mengenal hal itu?selengkapnya

Sebab tax ratio Indonesia rendah dari negara lainSebab tax ratio Indonesia rendah dari negara lain

Tax ratio atau rasio pajak Indonesia yang masih di bawah 11% (dalam artian sempit) terbilang rendah dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Namun Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai, rendahnya tax ratio Indonesia lantaran basis pajak yang rendah yang juga disebabkan oleh sejumlah hal.selengkapnya

Tak mau perang tarif, Pajak perkuat sistem & SDMTak mau perang tarif, Pajak perkuat sistem & SDM

Penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan menjadi salah satu agenda reformasi perpajakan di sejumlah negara. Namun, Kementerian Keuangan (Kemkeu) memastikan menolak mengikuti tren yang tengah terjadi, terutama di benua Afrika. Pemerintah Indonesia memilih menggunakan cara lain dalam reformasi perpajakan.selengkapnya

Kemkeu segera rilis formula atasi defisit BPJSKemkeu segera rilis formula atasi defisit BPJS

Setelah mengeluarkan kebijakan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH) untuk membayar tunggakan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam waktu dekat juga akan meluncurkan skema kebijakan dua kebijakan lainnya untuk mengendalikan defisit BPJS Kesehatan.selengkapnya



 
TAGS # :