`Mengejar` Wajib Pajak Kelas Kakap Ikut Tax Amnesty

Kamis 8 Sep 2016 17:19Administratordibaca 359 kaliSemua Kategori

antara 230

Jumat sore, 2 September 2016, ada pemandangan tak biasa di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Di mana seorang pengusaha nasional James Riady, pemilik group Lippo, menyatakan akan mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty.  

Kehadiran James Riady sedikit memberikan gambaran positif bahwa Wajib Pajak (WB) besar seperti dirinya ternyata berminat dalam program pengampunan pajak tahap pertama yang berlangsung sejak 18 Juli 2016 hingga 30 September 2016 atau kurang dari tiga minggu lagi berakhir.


Selain James, Mantan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi, juga turut melakukan pelaporan harta dan aset secara pribadi kepada negara dalam program tax amnesty tersebut. Kedua pengusaha itu mengakui langkah yang dilakukannya adalah wujud tanggung jawab sebagai warga negara.


Kedatangan dua pengusaha kakap itu, tentunya sangat disyukuri oleh otoritas pajak Indonesia. Sebab dua pengusaha tersebut memberikan angin segar dan contoh positif bagi para pengusaha atau WP besar lainnya untuk mau berpartisipasi dalam program istimewa ini.


Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi, mengakui, dalam mengejar target tax amnesty tahun ini, dia terus merayu para WP besar untuk ikut serta. Bahkan, dia tak segan-segan untuk berkomunikasi langsung melalui telepon setiap hari untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi para WP besar agar mengikuti program itu.  


Dia mengungkapkan, upaya melakukan komunikasi secara langsung kepada WP besar memang karena minat mengikuti tax amnesty sangat tinggi. Bahkan, Ken mengaku, para pengusaha saling berkomunikasi satu sama lain mengenai program tax amnesty ini. 

Payung Hukum

Hal itu pun juga tercermin dari permintaan para pengusaha untuk dibuatkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.010/2016 tentang Pengampunan Pajak berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak bagi WP yang Memiliki Harta Tidak Langsung melalui Special Purpose Vehicle (SPV).

Realisasi amnesti pajak tak semulus asumsi dan kalkulasi.


Mantan Ketua Umum Apindo, Sofjan Wanandi, mengungkapkan langkahnya ikut program tax amnesty sengaja dilakukan untuk menjadi contoh bagi para pengusaha lain di Indonesia. Terlebih dia tahu akan ada era keterbukaan informasi keuangan dunia pada 2018 nanti.


Menurut dia, program ini memberikan kesempatan bagi para pengusaha yang memang belum atau lupa untuk mencantumkan hartanya selama ini. Sebab, pengusaha besar di Indonesia memang banyak menjalankan bisnis tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri, sehingga merasa sudah membayarkan pajaknya dengan benar.


“Banyak pengalaman pengusaha Indonesia, mereka tidak terpikirkan seperti saat ini. Mereka buat perusahaan di luar agar permudah mendapatkan pendanaan dan mencari pajak yang kecil, jadi dengan tax amnesty mereka akan clear kan dan mau buat ekonomi gerak lagi, bukan karena APBN,” jelas Sofjan kepada VIVA.co.id, Rabu 7 September 2016.


Dia mengungkapkan, masih rendahnya dana deklarasi harga di luar negeri maupun dana repatriasi saat ini bukan karena para pengusaha tersebut tidak berminat. Melainkan mereka masih mencarikan pendanaan untuk membayar tarif tebusan yang sesuai dengan aturan tax amnesty.


Selama ini, lanjut Sofjan, para pengusaha membutuhkan waktu lebih panjang untuk mencari pendanaan uang tebusan. Terlebih banyak dana yang di luar negeri juga terkait dengan pinjaman uang dari jaminan, sehingga mereka tidak siapkan cash flow dengan cepat. Untuk itu, butuh waktu lebih panjang terkait hal ini.


“Jadi bukan mereka tak berminat, tapi ini terkait dengan menyiapkan cash flow dan banyak dari mereka tidak siapkan cepat. Mereka juga mencari dana terhambat masalah legal di luar negeri, karena harus bayar utang dulu  baru uang bisa keluar,” tegasnya.

Baru 3,9 Persen

Dikutip VIVA.co.id dari data monitoring pengampunan pajak di situs resmi Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan (pajak.go.id), pada 7 September 2016 tercatat total tebusan baru sebesar Rp6,43 triliun atau 3,9 persen dari target tax amnesty tahun ini yang sebesar Rp165 triliun.


Mayoritas uang tebusan berasal dari wajib pajak (WP) Orang Pribadi (OP) Non Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mencapai Rp5,45 triliun. Disusul dengan WP Badan non UMKM yang berkontribusi sebesar Rp625,6 miliar.

Kemudian, dari WP OP UMKM dan WP Badan UMKM yang masing-masing sebesar Rp336,3 miliar dan Rp12,6 miliar. Sementara dari komposisi harta, jumlah deklarasi dalam negeri sampai saat ini masih mendominasi komposisi harta.


Tercatat hingga kini, deklarasi yang berasal dari dalam negeri mencapai Rp212,2 triliun, jauh lebih tinggi dari kontribusi deklarasi yang berasal dari luar negeri yang hanya mencapai Rp59,4 triliun. Sedangkan repatriasi baru sebesar Rp14,7 triliun. Sehingga, totalnya menjadi Rp286,3 triliun.


Besarnya deklarasi harta luar negeri tersebut jika dibanding dengan peserta yang ikut repatriasi menunjukkan bahwa orang kaya Indonesia masih betah menaruh uangnya di luar negeri. 

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi.


Sementara itu, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo, mengatakan perlu upaya lebih keras lagi meyakinkan dan “mengejar” pengusaha Indonesia untuk ikut berpartisipasi dalam program pengampunan pajak.


Menurut dia, sejumlah pengusaha besar Indonesia dinilai masih ragu untuk memulangkan aset kekayaan mereka kembali ke Tanah Air meskipun pemerintah telah menyiapkan tampungan investasi. Dia juga berharap dilakukan pendekatan pada level lebih tinggi terkait kepastian hukum dan bisnis.


“Saya kira sudah harus pendekatan high level. Perlu kepastian hukum, kepastian bisnis. Presiden sudah bisa memanggil pengusaha ini yang ditawarkan hal yang konkret, dengan proyek di Indonesia. Jadi ini saatnya sudah harus memberikan prospektus bisnis yang konkret,” kata dia kepada VIVA.co.id.

Yustinus menjabarkan, kepastian hukum harus selaras untuk mendukung proyek-proyek bisnis investasi. Para penengak hukum harus benar-benar memahami tujuan dari program tax amnesty guna menghindari persoalan yang mungkin terjadi di kemudian hari.


“Mereka yang sudah ikut itu tidak akan diperiksa. Nah, seperti ini kan sudah harus diperjelas, supaya tidak menimbulkan simpang siur,” tuturnya.


Di samping itu, pemerintah daerah juga harus mendukung bisnis investasi dari segi kemudahan perizinan, logistik dan sebagainya. “Saya rasa sudah harus konkret semua sekarang,” ucapnya.


Sedangkan untuk target tax amnesty sendiri, Yustinus meramalkan, hingga Maret 2017 mendatang hanya sebesar Rp80 triliun. Menurut Yustinus, pemerintah seharusnya berpikir untuk memperluas basis pajak di mana hal itu yang menjadi tujuan tax amnesty.


“Tapi yang disasar itu menambah wajib pajak, menambah basis data, berarti data yang dilaporkan itu banyak. Ini kalau yang sudah benar kan penerimaan itu sebagai bonus, bukan sebagai target APBN. Itu untuk menjadikan tax amnesty tujuan semula, bukan menambal APBN,” ujarnya.

Sumber : viva.co.id (8 September 2016)
Foto : antara




BERITA TERKAIT
 

Merepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang TunaiMerepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang Tunai

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali mempermudah beberapa aturan terkait program pengampunan pajak (tax amnesty). Hal ini merupakan respon dari dinamika yang berkembang di masyarakat.selengkapnya

Jokowi Miliki Data Pengusaha yang Simpan Uang di Luar NegeriJokowi Miliki Data Pengusaha yang Simpan Uang di Luar Negeri

Presiden Joko Widodo mengajak para pengusaha untuk memanfaatkan kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak yang telah ditetapkan pemerintah.selengkapnya

Menteri Bambang: Masih Banyak Aset di Luar Negeri yang Harus DikejarMenteri Bambang: Masih Banyak Aset di Luar Negeri yang Harus Dikejar

Periode I program pengampunan pajak alias tax amnesty terbilang berjalan sukses. Sebab perolehan dana tebusan telah mencapai lebih dari setengah dari target Rp165 triliun.selengkapnya

Ini Kategori Wajib Pajak yang Tak Bisa Ikut Program Tax AmnestyIni Kategori Wajib Pajak yang Tak Bisa Ikut Program Tax Amnesty

Program pengampunan pajak (tax amnesty) berhak dimanfaatkan setiap orang maupun badan usaha, termasuk yang belum menggenggam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun pemerintah mengecualikan kebijakan tersebut untuk WP tertentu yang sedang terlilit masalah hukum pidana.selengkapnya

Pengusaha Siap Bawa Pulang Uang dari Luar Negeri, Ini SyaratnyaPengusaha Siap Bawa Pulang Uang dari Luar Negeri, Ini Syaratnya

Pengusaha menyatakan sangat antusias membawa pulang dananya yang diparkir di luar negeri apabila pemerintah sunguh-sungguh mampu menciptakan rasa nyaman setelah uang masuk ke Indonesia. Apalagi jika pemerintah dapat menghapus bukan saja sanksi pidana pajak, tapi juga pidana hukum.selengkapnya

Ini Proyek Yang Ditawarkan dari Uang Tax AmnestyIni Proyek Yang Ditawarkan dari Uang Tax Amnesty

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap menawarkan sejumlah proyek infrastruktur kepada para pemilik modal yang ikut pengampunan pajak. Pasalnya,kebijakan ini diperkirakan mampu menarik dana sekitar Rp 1.000 triliun dari repatriasi aset Warga Negara Indonesia (WNI) yang selama ini bersarang di luar negeri, terutama negara-negara surga pajak.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


BI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persenBI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persen

Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memprediksi bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,3-5,7 persen pada 2019, dan manfaat ekonomi dari reformasi struktural yang saat ini sedang berjalan, akan terasa signifikan.selengkapnya

Menteri: `doubel tax deduction` dorong investasi risetMenteri: `doubel tax deduction` dorong investasi riset

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P Soemantri Brodjonegoro mengatakan penerapan "double tax deduction" menjadi cara terbaik untuk mendorong sektor swasta melakukan investasi riset.selengkapnya

DJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajakDJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan akan memanfaatkan penguatan basis data dan sistem informasi perpajakan untuk mengejar penerimaan pajak di 2018.selengkapnya

Cara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan MewahCara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan Mewah

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta akan mengundang 15 asosiasi pemilik kendaraan mewah. Hal itu didasari adanya 1.700 kendaraan roda empat ataupun roda dua yang nunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).selengkapnya

Sri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan PencitraanSri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan Pencitraan

Pemerintah menaikkan anggaran subsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Jika dalam outlook 2017 dipatok Rp 168,87 triliun, pada tahun depan anggaran subsidi dinaikkan menjadi Rp 172,4 triliun.selengkapnya

Usai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi PajakUsai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi Pajak

Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan 7-Days Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,5 persen. Upaya ini dinilai pengusaha belum cukup untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Masih ada permintaan dari pelaku usaha, salah satunya relaksasi pajak.selengkapnya

Materi Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan KhususMateri Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan Khusus

Materi sadar pajak akan masuk ke kurikulum pendidikan tinggi. Materi tersebut bukan sebagai mata kuliah, melainkan disisipkan ke dalam mata kuliah wajib umum (MKWU).selengkapnya

Pungutan pajak orang kaya belum optimalPungutan pajak orang kaya belum optimal

Pemerintah mengakui kemampuan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengoleksi penerimaan negara masih kurang optimal, terutama di kelompok terkaya. Penyebabnya tak lain karena skema tarif pajak penghasilan (PPh) di Indonesia masih terlalu sederhana dan belum mencerminkan asas keadilan. Padahal, PPh saat ini memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak.selengkapnya

Pemerintah pantau terus penerimaan pajakPemerintah pantau terus penerimaan pajak

Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2017 belum juga mencapai separuh target. Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, realisasinya hingga akhir bulan lalu hanya sebesar Rp 601,1 triliun atau 46,8% dari target dalam APBN-P 2017.selengkapnya

SMI: Optimistis target pajak 2017 tercapaiSMI: Optimistis target pajak 2017 tercapai

SMI masih optimis dengan penerimaan pajak 2017selengkapnya



 
TAGS # :