`Mengejar` Wajib Pajak Kelas Kakap Ikut Tax Amnesty

Kamis 8 Sep 2016 17:19Administratordibaca 269 kaliSemua Kategori

antara 230

Jumat sore, 2 September 2016, ada pemandangan tak biasa di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Di mana seorang pengusaha nasional James Riady, pemilik group Lippo, menyatakan akan mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty.  

Kehadiran James Riady sedikit memberikan gambaran positif bahwa Wajib Pajak (WB) besar seperti dirinya ternyata berminat dalam program pengampunan pajak tahap pertama yang berlangsung sejak 18 Juli 2016 hingga 30 September 2016 atau kurang dari tiga minggu lagi berakhir.


Selain James, Mantan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi, juga turut melakukan pelaporan harta dan aset secara pribadi kepada negara dalam program tax amnesty tersebut. Kedua pengusaha itu mengakui langkah yang dilakukannya adalah wujud tanggung jawab sebagai warga negara.


Kedatangan dua pengusaha kakap itu, tentunya sangat disyukuri oleh otoritas pajak Indonesia. Sebab dua pengusaha tersebut memberikan angin segar dan contoh positif bagi para pengusaha atau WP besar lainnya untuk mau berpartisipasi dalam program istimewa ini.


Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi, mengakui, dalam mengejar target tax amnesty tahun ini, dia terus merayu para WP besar untuk ikut serta. Bahkan, dia tak segan-segan untuk berkomunikasi langsung melalui telepon setiap hari untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi para WP besar agar mengikuti program itu.  


Dia mengungkapkan, upaya melakukan komunikasi secara langsung kepada WP besar memang karena minat mengikuti tax amnesty sangat tinggi. Bahkan, Ken mengaku, para pengusaha saling berkomunikasi satu sama lain mengenai program tax amnesty ini. 

Payung Hukum

Hal itu pun juga tercermin dari permintaan para pengusaha untuk dibuatkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.010/2016 tentang Pengampunan Pajak berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak bagi WP yang Memiliki Harta Tidak Langsung melalui Special Purpose Vehicle (SPV).

Realisasi amnesti pajak tak semulus asumsi dan kalkulasi.


Mantan Ketua Umum Apindo, Sofjan Wanandi, mengungkapkan langkahnya ikut program tax amnesty sengaja dilakukan untuk menjadi contoh bagi para pengusaha lain di Indonesia. Terlebih dia tahu akan ada era keterbukaan informasi keuangan dunia pada 2018 nanti.


Menurut dia, program ini memberikan kesempatan bagi para pengusaha yang memang belum atau lupa untuk mencantumkan hartanya selama ini. Sebab, pengusaha besar di Indonesia memang banyak menjalankan bisnis tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri, sehingga merasa sudah membayarkan pajaknya dengan benar.


“Banyak pengalaman pengusaha Indonesia, mereka tidak terpikirkan seperti saat ini. Mereka buat perusahaan di luar agar permudah mendapatkan pendanaan dan mencari pajak yang kecil, jadi dengan tax amnesty mereka akan clear kan dan mau buat ekonomi gerak lagi, bukan karena APBN,” jelas Sofjan kepada VIVA.co.id, Rabu 7 September 2016.


Dia mengungkapkan, masih rendahnya dana deklarasi harga di luar negeri maupun dana repatriasi saat ini bukan karena para pengusaha tersebut tidak berminat. Melainkan mereka masih mencarikan pendanaan untuk membayar tarif tebusan yang sesuai dengan aturan tax amnesty.


Selama ini, lanjut Sofjan, para pengusaha membutuhkan waktu lebih panjang untuk mencari pendanaan uang tebusan. Terlebih banyak dana yang di luar negeri juga terkait dengan pinjaman uang dari jaminan, sehingga mereka tidak siapkan cash flow dengan cepat. Untuk itu, butuh waktu lebih panjang terkait hal ini.


“Jadi bukan mereka tak berminat, tapi ini terkait dengan menyiapkan cash flow dan banyak dari mereka tidak siapkan cepat. Mereka juga mencari dana terhambat masalah legal di luar negeri, karena harus bayar utang dulu  baru uang bisa keluar,” tegasnya.

Baru 3,9 Persen

Dikutip VIVA.co.id dari data monitoring pengampunan pajak di situs resmi Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan (pajak.go.id), pada 7 September 2016 tercatat total tebusan baru sebesar Rp6,43 triliun atau 3,9 persen dari target tax amnesty tahun ini yang sebesar Rp165 triliun.


Mayoritas uang tebusan berasal dari wajib pajak (WP) Orang Pribadi (OP) Non Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mencapai Rp5,45 triliun. Disusul dengan WP Badan non UMKM yang berkontribusi sebesar Rp625,6 miliar.

Kemudian, dari WP OP UMKM dan WP Badan UMKM yang masing-masing sebesar Rp336,3 miliar dan Rp12,6 miliar. Sementara dari komposisi harta, jumlah deklarasi dalam negeri sampai saat ini masih mendominasi komposisi harta.


Tercatat hingga kini, deklarasi yang berasal dari dalam negeri mencapai Rp212,2 triliun, jauh lebih tinggi dari kontribusi deklarasi yang berasal dari luar negeri yang hanya mencapai Rp59,4 triliun. Sedangkan repatriasi baru sebesar Rp14,7 triliun. Sehingga, totalnya menjadi Rp286,3 triliun.


Besarnya deklarasi harta luar negeri tersebut jika dibanding dengan peserta yang ikut repatriasi menunjukkan bahwa orang kaya Indonesia masih betah menaruh uangnya di luar negeri. 

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi.


Sementara itu, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo, mengatakan perlu upaya lebih keras lagi meyakinkan dan “mengejar” pengusaha Indonesia untuk ikut berpartisipasi dalam program pengampunan pajak.


Menurut dia, sejumlah pengusaha besar Indonesia dinilai masih ragu untuk memulangkan aset kekayaan mereka kembali ke Tanah Air meskipun pemerintah telah menyiapkan tampungan investasi. Dia juga berharap dilakukan pendekatan pada level lebih tinggi terkait kepastian hukum dan bisnis.


“Saya kira sudah harus pendekatan high level. Perlu kepastian hukum, kepastian bisnis. Presiden sudah bisa memanggil pengusaha ini yang ditawarkan hal yang konkret, dengan proyek di Indonesia. Jadi ini saatnya sudah harus memberikan prospektus bisnis yang konkret,” kata dia kepada VIVA.co.id.

Yustinus menjabarkan, kepastian hukum harus selaras untuk mendukung proyek-proyek bisnis investasi. Para penengak hukum harus benar-benar memahami tujuan dari program tax amnesty guna menghindari persoalan yang mungkin terjadi di kemudian hari.


“Mereka yang sudah ikut itu tidak akan diperiksa. Nah, seperti ini kan sudah harus diperjelas, supaya tidak menimbulkan simpang siur,” tuturnya.


Di samping itu, pemerintah daerah juga harus mendukung bisnis investasi dari segi kemudahan perizinan, logistik dan sebagainya. “Saya rasa sudah harus konkret semua sekarang,” ucapnya.


Sedangkan untuk target tax amnesty sendiri, Yustinus meramalkan, hingga Maret 2017 mendatang hanya sebesar Rp80 triliun. Menurut Yustinus, pemerintah seharusnya berpikir untuk memperluas basis pajak di mana hal itu yang menjadi tujuan tax amnesty.


“Tapi yang disasar itu menambah wajib pajak, menambah basis data, berarti data yang dilaporkan itu banyak. Ini kalau yang sudah benar kan penerimaan itu sebagai bonus, bukan sebagai target APBN. Itu untuk menjadikan tax amnesty tujuan semula, bukan menambal APBN,” ujarnya.

Sumber : viva.co.id (8 September 2016)
Foto : antara




BERITA TERKAIT
 

Merepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang TunaiMerepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang Tunai

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali mempermudah beberapa aturan terkait program pengampunan pajak (tax amnesty). Hal ini merupakan respon dari dinamika yang berkembang di masyarakat.selengkapnya

Jokowi Miliki Data Pengusaha yang Simpan Uang di Luar NegeriJokowi Miliki Data Pengusaha yang Simpan Uang di Luar Negeri

Presiden Joko Widodo mengajak para pengusaha untuk memanfaatkan kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak yang telah ditetapkan pemerintah.selengkapnya

Menteri Bambang: Masih Banyak Aset di Luar Negeri yang Harus DikejarMenteri Bambang: Masih Banyak Aset di Luar Negeri yang Harus Dikejar

Periode I program pengampunan pajak alias tax amnesty terbilang berjalan sukses. Sebab perolehan dana tebusan telah mencapai lebih dari setengah dari target Rp165 triliun.selengkapnya

Ini Kategori Wajib Pajak yang Tak Bisa Ikut Program Tax AmnestyIni Kategori Wajib Pajak yang Tak Bisa Ikut Program Tax Amnesty

Program pengampunan pajak (tax amnesty) berhak dimanfaatkan setiap orang maupun badan usaha, termasuk yang belum menggenggam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun pemerintah mengecualikan kebijakan tersebut untuk WP tertentu yang sedang terlilit masalah hukum pidana.selengkapnya

Pengusaha Siap Bawa Pulang Uang dari Luar Negeri, Ini SyaratnyaPengusaha Siap Bawa Pulang Uang dari Luar Negeri, Ini Syaratnya

Pengusaha menyatakan sangat antusias membawa pulang dananya yang diparkir di luar negeri apabila pemerintah sunguh-sungguh mampu menciptakan rasa nyaman setelah uang masuk ke Indonesia. Apalagi jika pemerintah dapat menghapus bukan saja sanksi pidana pajak, tapi juga pidana hukum.selengkapnya

Ini Proyek Yang Ditawarkan dari Uang Tax AmnestyIni Proyek Yang Ditawarkan dari Uang Tax Amnesty

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap menawarkan sejumlah proyek infrastruktur kepada para pemilik modal yang ikut pengampunan pajak. Pasalnya,kebijakan ini diperkirakan mampu menarik dana sekitar Rp 1.000 triliun dari repatriasi aset Warga Negara Indonesia (WNI) yang selama ini bersarang di luar negeri, terutama negara-negara surga pajak.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Sri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoISri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan negara-negara anggota G20 termasuk Indonesia sepakat untuk menjalankan kerja sama pertukaran informasi perpajakan otomatis (Automatic Exchange of Information/AEOI) paling lambat September 2018. Upaya tersebut dilakukan guna mencegah berbagai praktik penghindaran pajak di dunia.selengkapnya

Ingat, Terlambat Lapor SPT Pribadi Kena Denda Rp 100 RibuIngat, Terlambat Lapor SPT Pribadi Kena Denda Rp 100 Ribu

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mengingatkan para Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) 2016 hingga batas waktu 31 Maret 2017. Apabila terlambat, denda yang harus dibayar sebesar Rp 100 ribu.selengkapnya

Ridwan Kamil: 40 Persen Warga Bandung Belum Patuh PajakRidwan Kamil: 40 Persen Warga Bandung Belum Patuh Pajak

Wajib pajak di Kota Bandung, masih banyak yang belum membayar pajak. Menurut Wali Kota Bandung M Ridwan Kamil, jumlah wajib pajak di Kota Bandung yang terdaftar berjumlah 750 ribu tetapi yang menyampaikan SPT hanya sekitar 600 ribu. Dari jumlah tersebut, yang membayar pajak hanya 60 persen dari jumlah yang menyampaikan SPT.selengkapnya

Farewell Tax AmnestyFarewell Tax Amnesty

Detik-detik penutupan program pengampunan pajak (tax amnesty) semakin dekat di pelupuk mata. Sesuai dengan rencana semula, akhir Maret ini program secara resmi berakhir.selengkapnya

Tarik Minat Bayar Pajak, Pegawai Samsat Kenakan Pakaian Adat di SamsatTarik Minat Bayar Pajak, Pegawai Samsat Kenakan Pakaian Adat di Samsat

Guna menarik minat masyarakat para pegawai di UPT Samsat Pangkalpinang menggunakan pakaian adat Khas Bangka.selengkapnya

KPK Awasi Kepatuhan Pajak Perusahaan SawitKPK Awasi Kepatuhan Pajak Perusahaan Sawit

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung utama KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Senin (13/3). Ditemui wartawan usai pertemuan, Amran menyebut KPK memberikan rekomendasi terkait pajak sawit.selengkapnya

Begini Perjuangan Indonesia Hingga Sukses Tagih Pajak GoogleBegini Perjuangan Indonesia Hingga Sukses Tagih Pajak Google

Kasus tunggakan pajak perusahaan internet raksasa asal Amerika Serikat (AS), Google mendapatkan sorotan publik selama setahun terakhir. Pemerintah melalui direktorat jenderal (ditjen) pajak berjuang keras menagihnya demi memenuhi target pundi penerimaan pajak nasional.selengkapnya

Dua bos pajak bersaksi di kasus suap pajakDua bos pajak bersaksi di kasus suap pajak

Dua pejabat Direktur Jenderal Pajak (DJP) akan bersaksi di Pengadilan Tipikor di kasus dugaan suap pajak dengan terdakwa Ramapanicker Rajamohanan Nair. Pejabat tersebut diantaranya, Ken Dwijugiasteady, Dirjen Pajak dan Muhammad Haniv, Kepala Kanwil DJP Jakarta Khselengkapnya

NIK dan NPWP terintegrasi tangkal impor ilegalNIK dan NPWP terintegrasi tangkal impor ilegal

Sinergi dua direktorat jenderal (Ditjen) di Kementerian Keuangan yang mengurusi penerimaan negara sudah terealisasi. Ditjen Bea dan Cukai (DBC) dan Ditjen Pajak (DJP) membentuk single ID yang membuat wajib pajak di kalangan importir akan semakin sulit melakukan impor ilegal.selengkapnya

Rp 9 Triliun Dana Repatriasi Mengalir ke Pasar ModalRp 9 Triliun Dana Repatriasi Mengalir ke Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat adanya peningkatan aliran dana repatriasi program amnesti pajak yang diinvestasikan di pasar modal. Bila pada pertengahan Januari 2017 nilai dana repatriasi yang masuk ke pasar modal sekitar Rp 2,5 triliun, maka per akhir Februari 2017 angkanya melonjak menjadi Rp 9 triliun.selengkapnya



 
TAGS # :