`Todongan` Jokowi saat Santap Malam yang Memanen Duit Tebusan

Jumat 30 Sep 2016 06:48Administratordibaca 289 kaliSemua Kategori

katadata 129

Undangan makan malam Presiden Joko Widodo kepada para konglomerat di Istana Negara, Jakarta, Kamis (22/9) pekan lalu, telah membuahkan kesuksesan besar bagi program pengampunan pajak (tax amnesty). Sepanjang pekan ini, para pengusaha kakap berdatangan ke kantor pajak untuk mengikuti program tersebut. Alhasil, perolehan dana tax amnesty melonjak drastis.


Direktorat Jenderal Pajak mencatat, penambahan total aset deklarasi dan repatriasi lebih dari Rp 1.700 triliun dari peserta tax amnesty, hanya dalam waktu sepekan terakhir ini. Sedangkan uang tebusan bertambah dua kali lipat hingga menyentuh Rp 80 triliun.

Pagi hari sebelum makan malam bersama para pengusaha di Istana Negara, Jokowi mengungkapkan aset deklarasi dan repatriasi dalam program tax amnesty baru mencapai Rp 1.029 triliun. “Sampai hari ini paling tidak tebusan kita sudah mencapai Rp 33 triliun lebih dan sudah lebih dari 90 ribu orang yang ikut tax amnesty,” kata Jokowi saat bertemu sejumlah ekonom dan asosiasi pengusaha di Istana Medeka, Kamis (22/9).


Saat itu perolehan uang tebusan masih cukup rendah, hanya 20 persen dari target. Pemerintah menargetkan uang tebusan dari tax amnesty bisa mencapai Rp 165 triliun. Prediksinya, uang tebusan yang masuk akan lebih banyak di periode pertama yang tarifnya paling rendah. Sementara batas akhir termin I ini akan habis akhir bulan ini.


Pemerintah sudah terlanjur mengaku sangat optimistis, program pengampunan pajak ini sukses. Bahkan, Direktur Jenderal Ken Dwijugiasteadi berani pasang badan target tax amnesty bisa tercapai. Dia siap melepas menerima sanksi, hingga mencopot jabatannya jika target ini tidak tercapai.


Jokowi sering mengatakan bahwa telah punya data para pengusaha Indonesia yang menyimpan dananya di luar negeri. Bahkan, data yang dipegangnya lebih banyak dari data yang tercatat di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Namun, dia menyatakan, tidak bisa memaksa pengusaha mengikuti program tersebut.


Yang jelas, Jokowi dan Kementerian Keuangan akhirnya mengumpulkan pengusaha untuk membahas perkembangan amnesti pajak sembari makan malam di Istana Negara, Jumat pekan lalu. Hampir 100 pengusaha besar nasional hadir memenuhi undangan tersebut. Beberapa di antaranya, pemilik Media Group Surya Paloh, bos Grup Indofood Franciscus Weilirang, Erwin Aksa dari Bosowa, dan pemilik perusahaan besar lainnya.


Sumber Katadata yang ikut dalam persamuhan tersebut mengatakan, para pengusaha langsung "ditodong" oleh Presiden. Semua pengusaha yang hadir diminta ikut berpartisipasi program pengampunan pajak dengan menyebutkan jumlahnya.


"Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat menyentil Franky Widjaja (bos Grup Sinarmas), yang kabarnya belum ikutan tax amnesty. Tapi Franky menjawab sudah," kata sumber tersebut. Yang jelas, empat hari berselang setelah acara itu atau tepatnya Selasa lalu (27/9), Franky kembali mendaftar program ini bersama para pengusaha Kadin Indonesia.


Dalam acara makan malam tersebut, pemilik Grup Medco Arifin Panigoro mengakui ditagih Jokowi mengikuti tax amnesty. "Aku sudah ditodong hari Selasa (27/9), aku harus," ujarnya. Lantaran harus berangkat ke luar negeri, Arifin baru bisa menepati janjinya kepada Jokowi dnegan mendatangi kantor pajak hari Kamis ini *29/9).


Sementara beberapa pengusaha lain bercerita, Jokowi dalam jamuan makan malam itu menjelaskan pentingnya tax amnesty dan meminta para pengusaha ikut program ini. Jokowi mengakui masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaan program ini. Namun, dia menjanjikan akan memberikan kemudahan bagi para pengusaha untuk ikut program ini.


Beberapa jam sebelum agenda makan malam, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia menyampaikan keluhan pengusaha mengenai teknis pelaksanaantax amnesty yang seringkali menghambat kepada Jokowi. Banyak antrean para wajib pajak yang akan mendaftar tax amnesty di setiap Kantor Pajak.


"Sempat saya mendengar di beberapa KPP (Kantor Pelayanan Pajak) itu, tiba-tiba muncul Surat Ketetapan Pajak (SKP) kurang bayar. Tadinya dicek tidak ada tunggakan, kemudian tiba-tiba muncul tunggakan," ujarnya.


Sementara Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani menyampaikan keluhan lain. Menurutnya para pengusaha sangat berminat ikut tax amnesty pada periode pertama, yang tarifnya paling rendah. Namun karena butuh waktu untuk mempersiapkan proses administrasinya, pengusaha sulit untuk bisa ikut pada periode pertama lantaran waktunya mepet.


Dia pun mengusulkan dua opsi. Memperpanjang batas waktu periode pertama hingga Desember, atau memberi kelonggaran agar pengusaha bisa mendaftar di periose pertama tapi syarat administrasinya menyusul hingga akhir tahun.  


Jokowi pun mengatakan akan menindaklanjuti hal ini. Hari itu juga Menteri Keuangan menyetujui opsi kedua dari usulan Kadin. Terkait keluhan Apindo, kemarin Jokowi melakukan inspeksi mendadak ke dua kantor pajak, yakni Kantor Pajak Madya Grogol Petamburan dan kantor pelayanan gabungan lima wilayah Jakarta di Jalan Ridwan Rais, Jakarta Pusat.


Karena komitmen Jokowi untuk menindaklanjuti semua keluhan ini, para pengusaha Kadin Indonesia pun bersepakat secara bersama-sama mendaftar tax amnesty pada 27 September. Bahkan Bos Grup Sriwijaya Air Chandra Lie mengatakan para pengusaha akan membanjiri kantor pajak untuk ikut tax amnesty. Ini merupakan hasil kesepakan dalam pertemuan para pengusaha nasional di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Sumber : katadata.co.id (29 September 2016)
Foto : katadata.co.id




BERITA TERKAIT
 

Malam ini, Jokowi Kumpulkan Pengusaha BesarMalam ini, Jokowi Kumpulkan Pengusaha Besar

Presiden Joko Widodo malam ini mengumpulkan para konglomerat di Istana. Sejumlah konglomerat yang nampak hadir antara lain; Aburizal Bakrie, Arifin Panigoro, Franciscus Welirang, Erwin Aksa, Rosan Roeslani, dan Surya Paloh.selengkapnya

DJP Benarkan Para Pengusaha Ikut Tax Amnesty Pekan DepanDJP Benarkan Para Pengusaha Ikut Tax Amnesty Pekan Depan

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Pusat Wahyu K Tumakaka membenarkan adanya informasi bahwa pada 27 September, pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, akan beramai-ramai datang ke kantor pajak Sudirman untuk melaksanakan program tax amnesty.selengkapnya

Bahas Tax Amnesty, Jokowi Makan Malam dengan Konglomerat di IstanaBahas Tax Amnesty, Jokowi Makan Malam dengan Konglomerat di Istana

Presiden Joko Widodo mengundang para pengusaha besar nasional untuk makan malam di Istana Merdeka, Kamis (22/9). Sembari menyantap makanan, mereka membahas program pengampunan pajak (tax amnesty) periode pertama yang akan habis masa berlakunya akhir bulan ini.selengkapnya

Pengusaha yang Ikut Program Tax Amnesty MembludakPengusaha yang Ikut Program Tax Amnesty Membludak

Pelaksanaan pengampunan pajak (tax amnesty) mulai berjalan sejak Senin 18 Juli 2016. Secara serentak semua kantor Pelayanan Pajak mulai melayani para pengusaha yang ingin mengikuti program tax amnestyselengkapnya

Jokowi akan Sosialisasikan Program Amnesti Pajak Kepada 10 Ribu PengusahaJokowi akan Sosialisasikan Program Amnesti Pajak Kepada 10 Ribu Pengusaha

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diagendakan menyosialisasikan UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Amnesti Pajak di hadapan kalangan pengusaha di Hall D2 JIExpo Kemayoran Jakarta, Senin (1/8).selengkapnya

Ini Kategori Wajib Pajak yang Tak Bisa Ikut Program Tax AmnestyIni Kategori Wajib Pajak yang Tak Bisa Ikut Program Tax Amnesty

Program pengampunan pajak (tax amnesty) berhak dimanfaatkan setiap orang maupun badan usaha, termasuk yang belum menggenggam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun pemerintah mengecualikan kebijakan tersebut untuk WP tertentu yang sedang terlilit masalah hukum pidana.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Materi Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan KhususMateri Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan Khusus

Materi sadar pajak akan masuk ke kurikulum pendidikan tinggi. Materi tersebut bukan sebagai mata kuliah, melainkan disisipkan ke dalam mata kuliah wajib umum (MKWU).selengkapnya

Pungutan pajak orang kaya belum optimalPungutan pajak orang kaya belum optimal

Pemerintah mengakui kemampuan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengoleksi penerimaan negara masih kurang optimal, terutama di kelompok terkaya. Penyebabnya tak lain karena skema tarif pajak penghasilan (PPh) di Indonesia masih terlalu sederhana dan belum mencerminkan asas keadilan. Padahal, PPh saat ini memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak.selengkapnya

Pemerintah pantau terus penerimaan pajakPemerintah pantau terus penerimaan pajak

Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2017 belum juga mencapai separuh target. Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, realisasinya hingga akhir bulan lalu hanya sebesar Rp 601,1 triliun atau 46,8% dari target dalam APBN-P 2017.selengkapnya

SMI: Optimistis target pajak 2017 tercapaiSMI: Optimistis target pajak 2017 tercapai

SMI masih optimis dengan penerimaan pajak 2017selengkapnya

DJP yakin penerimaan pajak semester II-2017 meningkatDJP yakin penerimaan pajak semester II-2017 meningkat

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan meyakini penerimaan pajak akan meningkat pada semester II-2017, meski realisasi pendapatan dari sektor pajak hingga akhir Juli 2017 belum mencapai 50 persen.selengkapnya

BI: Inflasi Juli 2017 TerkendaliBI: Inflasi Juli 2017 Terkendali

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Juli 2017 tercatat sebesar 0,2 persen secara bulanan (mtm).selengkapnya

Sri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOISri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan persiapan pemerintah menuju pelaksanaan pertukaran data keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan dengan yuridiksi lain (AEOI) mulai 2018 terus dilakukan dalam berbagai tahapan.selengkapnya

Komisi XI setuju Perppu Pajak jadi UUKomisi XI setuju Perppu Pajak jadi UU

Komisi XI DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan untuk dibawa dalam rapat paripurna dan disepakati menjadi Undang-Undang.selengkapnya

DPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota IndonesiaDPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota Indonesia

Komisi XI DPR menolak dana untuk kajian rencana pemindahan ibukota Indonesia yang diajukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar Rp7 miliar dalam pembahasan APBN-P 2017.selengkapnya

Presiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokusPresiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokus

Presiden Joko Widodo meminta agar penyusunan RAPBN 2018 terfokus pada sasaran-sasaran yang ingin dicapai pemerintah yaitu bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.selengkapnya



 
TAGS # :