`Senayan` Antusias Ikut Amnesti

Senin 5 Sep 2016 14:10Administratordibaca 180 kaliSemua Kategori

antara 180

Program amnesti pajak yang dicanangkan oleh pemerintah sejak Juli silam rupanya tidak hanya menarik antusias dari kalangan pengusaha. Sejumlah anggota parlemen yang turut menggodog undang-undang itu pun rupanya tertarik untuk mengikuti program tersebut.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Azis Syamsudin, mengaku sudah sejak awal mendaftar program tersebut.


“Sudah sejak bulan lalu (Agustus) saya ikut amnesti pajak, mumpung cuma 2%,” ujarnya kepada Bisnis.


Selain Azis, kader partai berlambang pohon beringin yang juga berminat ikut amnesti pajak adalah Eni Maulani Saragih. Sebagai anggota komisi VII yang juga me rang kap sebagai anggota badan anggaran dirinya juga berencana akan mengikuti program tax amnesty.


Pasalnya, sebagai warga negara, dirinya merasa memiliki kewajiban untuk melaporkan hartanya secara benar.


“Saya lagi lihat-lihat, apakah ada yang belum saya laporkan ya nanti ikut tax amnesty,” ujar politisi Partai Golkar itu. Eni juga mengungkapkan dirinya juga mendorong teman-temannya untuk mengikuti program tersebut mengingat mayoritas kader Gol kar adalah pengusaha.


Selain Eni, politisi Partai Nasdem Johnny G. Plate juga turut antusias dengan program tersebut. Namun, dia tidak ingin mengungkapkan rencana untuk ikut atau tidaknya.


“Sesuai undang-undang yang mensyaratkan kerahasiaan,” ujarnya melalui pesan Whatsapp.


Kendati tak mengaku, namun Johnny mengungkapkan banyak dari anggota DPR maupun sesama kader Nasdem yang ingin mengikuti tax amnesty.


“Saya kira banyak yang akan ikut. Mereka pasti berkeinginan agar kewajiban pajak dan laporan pajak bisa dilakukan dengan benar. Saya kira banyak yang menyadari bahwa tax base kita belum betul dan tax ratio kita terlampau kecil dan untuk tahun selanjutnya itu per lu diperbaiki,” tukasnya.


Sementara itu, meski sebagian anggota DPR mengaku tertarik namun ada pula yang tidak berkenan untuk ikut amnesti pajak. Seperti pengakuan dari Ketua Pan ja Undang-Undang No. 11/2016 tentang pengampunan pa jak, Soepriyatno,yang meng aku tidak bermi nat untuk ikut program tersebut.


“Apa nya yang mau di ikut kan tax amnesty, semua (harta) sudah sesuai SPT dan LHKPN,” tuturnya.


Senada dengan nya, Wakil Ketua Komisi XI Hafidz Thohir juga mengaku belum berminat untuk mengikuti amnesti pajak.


“Apa yang mau saya laporkan? wong harta saya cuma segitu segitunya dan sudah dilaporkan semua,” ujar Hafiz.


Terlepas dari minat dan tidaknya para anggota parlemen, anggota Komisi XI DPR dari fraksi Gerindra, Kardaya Warnika, menilai permasalahan utama program amnesti pa jak ada di tahap implementasi.


Ibarat air, kata dia, implementasi ke bijakan baru itu sudah telanjur keruh.


“Sekarang yang terjadi airnya itu sudah keruh, kita tidak tahu ikannya dapat atau tidak,” ujar Kardaya.


Meskipun pemerintah sudah menyosialisasikan program amnesti pajak baik melalui media masa maupun roadshow ke sejumlah daerah serta membuka call center khusus amnesti pajak untuk pelayanan, dirinya menilai sosialisasi yang diberikan ke masyakarat belum maksimal.


Dia juga memandang sejauh ini pemahaman masyarakat terhadap program amnesti pajak masih ren dah. Dari sisi pelayanan, masyarakat juga banyak mengeluhkan susah nya menghubungi call center amnesti pajak untuk mencari informasi langsung dari Direktorat Jenderal Pajak. 


Hal-hal itu pun diakui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengatakan sosialisasi dan pelayanan amnesti pajak belum berjalan baik sehingga implementasi kebijakan menjadi belum maksimal.


DPR sendiri, lanjut Kardaya, sudah sering mengingatkan pemerintah tentang sejumlah hal krusial sejak Undang-Undang Nomor 11 Ta hun 2016 tentang Pengampunan Pajak masih dalam pembahasan di dewan.


Oleh karena itu, DPR meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara serius agar target-target program amnesti pajak yang sudah ditetapkan bisa tercapai.


Sama halnya dengan Kardaya, Soepriyatno juga berharap pemerintah melakukan evaluasi terkait target dari pengampunan pajak sehingga pemerintah harus segera mengajukan evaluasi ke DPR.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 5 September 2016)
Foto : antara




BERITA TERKAIT
 

Selain Pengusaha, Anggota DPR Juga Berminat Ikut Tax AmnestySelain Pengusaha, Anggota DPR Juga Berminat Ikut Tax Amnesty

Program tax amnesty atau pengampunan pajak ditargetkan dapat menarik minat dari dunia usaha untuk mengembalikan asetnya ke Indonesia. Untuk itu, pemerintah bersama bank repatriasi yang telah ditunjuk secara gencar melakukan sosialisasi kepada para pengusaha di berbagai daerah.selengkapnya

Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakAnggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan Pajak

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya

Tahun 2016, DPR dan Pemerintah Hasilkan 10 Undang-UndangTahun 2016, DPR dan Pemerintah Hasilkan 10 Undang-Undang

Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa pada tahun 2016 ini, DPR bersama pemerintah telah mengesahkan 10 rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Antara lain Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Undang-Undang tentang Amnesti Pajak, serta Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan, dan Petambak Garam.selengkapnya

Pengusaha yang Ikut Program Tax Amnesty MembludakPengusaha yang Ikut Program Tax Amnesty Membludak

Pelaksanaan pengampunan pajak (tax amnesty) mulai berjalan sejak Senin 18 Juli 2016. Secara serentak semua kantor Pelayanan Pajak mulai melayani para pengusaha yang ingin mengikuti program tax amnestyselengkapnya

Tiga Kelompok Masyarakat yang tidak Wajib Ikut Amnesti PajakTiga Kelompok Masyarakat yang tidak Wajib Ikut Amnesti Pajak

Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Beleid ini diterbitkan salah satunya untuk menjawab keresahan masyarakat kecil atas kebijakan amnesti pajak.selengkapnya

Ini Kategori Wajib Pajak yang Tak Bisa Ikut Program Tax AmnestyIni Kategori Wajib Pajak yang Tak Bisa Ikut Program Tax Amnesty

Program pengampunan pajak (tax amnesty) berhak dimanfaatkan setiap orang maupun badan usaha, termasuk yang belum menggenggam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun pemerintah mengecualikan kebijakan tersebut untuk WP tertentu yang sedang terlilit masalah hukum pidana.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Pemerintah Akan Terus Genjot Rasio Kepatuhan Wajib PajakPemerintah Akan Terus Genjot Rasio Kepatuhan Wajib Pajak

Kementerian Keuangan akan melakukan pendataan makin sistematis bagi wajib pajak dan memperbaiki penegakan hukum untuk meningkatkan penerimaan dari pajak.selengkapnya

NPWP Multifungsi Bakal Jadi Alat Lacak Wajib Pajak NakalNPWP Multifungsi Bakal Jadi Alat Lacak Wajib Pajak Nakal

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berencana meluncurkan Kartu Indonesia Satu. Kartu ini akan diisi identitas seperti Nomor Induk Kependudukan, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Nomor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.selengkapnya

Menkeu Terapkan Langkah Hukum Usai Tax AmnestyMenkeu Terapkan Langkah Hukum Usai Tax Amnesty

Menteri Keuangan Sri Mulyani siap menerapkan langkah hukum apabila diperlukan jika amnesti pajak telah berakhir pada 31 Maret 2017 mengingat tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah.selengkapnya

Kebijakan Bebas Visa Turunkan PNBP 52%Kebijakan Bebas Visa Turunkan PNBP 52%

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mencatat kebijakan bebas visa untuk warga negara asing telah menurunkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga 52% atau senilai Rp1 triliun.selengkapnya

Likuiditas Terjamin, BI Minta Bank Tak Naikkan Bunga DepositoLikuiditas Terjamin, BI Minta Bank Tak Naikkan Bunga Deposito

BI berpendapat bank tidak perlu menaikkan bunga deposito. Alasannya, likuiditas masih terjaga. Dana operasi moneter di atas Rp 300 triliun.selengkapnya

Kapan Kartu NPWP Multifungsi Diterbitkan?Kapan Kartu NPWP Multifungsi Diterbitkan?

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berencana untuk menerbitkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak multifungsi atau Kartu Indonesia Satu. Ini merupakan strategi DJP dalam meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak.selengkapnya

25 Persen APBD Wajib Digunakan Bangun Infrastruktur di Daerah25 Persen APBD Wajib Digunakan Bangun Infrastruktur di Daerah

Pemerintah pusat dihadapkan pada tugas berat di tahun anggaran mendatang untuk merampungkan sejumlah proyek infrastruktur prioritas di tengah ruang fiskal yang masih sempit terutama lantaran penerimaan pajak yang belum kencang.selengkapnya

Tax Amnesty belum dongkrak jumlah Wajib PajakTax Amnesty belum dongkrak jumlah Wajib Pajak

Dua periode program amnesti pajak (tax amnesty) berjalan ternyata tidak mendongkrak kenaikan secara signifikan jumlah wajib pajak (WP). Jumlah WP yang tercatat per tanggal 1 Januari 2017 hanya sebanyak 35,82 juta WP.selengkapnya

Konsultasi Pajak: NPWP Salah di Faktur Pajak Pembelian RukoKonsultasi Pajak: NPWP Salah di Faktur Pajak Pembelian Ruko

Kepada tim konsultasi pajak,selengkapnya

Selain untuk BPJS dan SIM, NPWP Baru Bisa Cek Kepatuhan PajakSelain untuk BPJS dan SIM, NPWP Baru Bisa Cek Kepatuhan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) akan segera meluncurkan Kartu Indonesia 1 atau Kartin1 yang salah satunya dapat menjadi tax clearance (surat keterangan fiskal) atas kegiatan pelayanan publik. Penggunaan kartu serbaguna tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) menunaikan kewajiban membayar pajak.selengkapnya



 
TAGS # :