Pajak adalah keseharian masyarakat Indonesia. Sehingga jika adaperubahan-perubahan dalam perpajakan Indonesia, masyarakat akan langsung bereaksi karena langsung menyangkut pada dirinya.
Sepanjang 2017, perpajakan Indonesia begitu ramai dengan pemberitaan dan selalu menjadi sorotan.
Di satu sisi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan punya target penerimaan pajak yang sedemikian tinggi, sehingga mereka terus menegakkan kesadaran taat pajak masyarakat disamping mencoba menciptakan pajak-pajak baru.
Di sisi lain, masyarakat pun beragam dalam menerima aturan perpajakan lama yang ditegakkan kembali, atau aturan baru pajak.
Berikut kilas balik bidang perpajakan di Indonesia sepanjang 2017 yang dirangkum Kompas.com serta pekerjaan rumah di bidang perpajakan Indonesia pada tahun 2018 yang tinggal menghitung hari.
1. Tax Amnesty
Pada 2017, merupakan tahun berakhirnya program tax amnesty dan tidak akan diulang lagi. Program tax amnesty atau amesti pajak ini telah berjalan dari Juli 2016 dan berakhir pada 31 Maret 2017.
Program tax amnesty ini diakui oleh dunia internasional sebagai pelaksanaan pengampunan pajak yang terbaik.
Meski begitu, capaian dari program tersebut masih belum memuaskan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, tingkat partisipasi wajib pajak yang mengikuti program ini masih jauh di bawah harapan, bahkan belum mencapai angka 1 juta orang.
Terlepas ketidakpuasan dari sisi partisipasi wajib pajak, program tax amnesty dapat memunculkan 48.000 wajib pajak baru yang selama ini tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Berangkat dari hal tersebut, program tax amnesty dinilai bermanfaat untuk menyempurnakan database perpajakan di Indonesia.
2. Dirjen Pajak Baru
Dari topik program tax amnesty, peristiwa penting lainnya soal perpajakan adalah penggantian pimpinan tertinggi DJP, Direktur Jenderal Pajak, dari Ken Dwijugiasteadi ke Robert Pakpahan.
Bergantinya kepemimpinan karena Ken memasuki usia pensiun dan Presiden Joko Widodo memilih Robert yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan.
Ketika hendak mengakhiri masa baktinya pada 30 November 2017 lalu, Ken mengungkapkan penerimaan negara dari sektor pajak sudah mencapai 78 persen.
Dia juga menyebut akan mengisi masa pensiunnya setelah puluhan tahun mengabdi di Kementerian Keuangan dengan menjadi sopir taksi online di Jakarta Selatan.
3. Reformasi Perpajakan
Sementara itu, sejumlah harapan tertuju pada Robert sebagai Dirjen Pajak yang baru. Robert memastikan, untuk jangka pendek, dia akan memaksimalkan target penerimaan pajak hingga akhir tahun 2017.
Kemudian, dia akan mempersiapkan berbagai hal sebagai langkah reformasi perpajakan serta memperbaiki DJP secara kelembagaan, mulai dari layanan terhadap masyarakat hingga internal kepegawaian.
4. Google Bayar Pajak
Masih berkaitan dengan topik soal Dirjen Pajak, sebelum pensiun, Ken mengumumkan perusahaan teknologi internasional, Google, telah melunasi pembayaran pajaknya. Pembayaran dari Google adalah untuk pajak sebagai Badan Usaha Tetap (BUT) tahun 2015.
Sampai saat ini, baru ada tiga negara yang telah memungut pajak dari Google selain Indonesia, yaitu Inggris, Australia, dan India.
Melalui pembayaran pajak oleh Google, Sri Mulyani menyebut itu sebagai contoh yang baik dan berharap BUT sejenis di Indonesia bisa meniru sikap Google yang sudah taat aturan pajak.
5. PR Besar: Pajak E-Commerce dan AEoI, Revisi UU Pajak
Untuk tahun 2018, DJP tengah menyiapkan beberapa hal untuk dikerjakan, di antaranya menyelesaikan pembahasan revisi Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) bersama DPR.
Kemudian, menyiapkan aturan pajak e-commerce, serta mempersiapkan keterlibatan Indonesia dalam Automatic Exchange of Information (AEoI).
Terakhir, memperbaiki sistem informasi DJP guna memudahkan pengaturan data para wajib pajak.
Jika semua berjalan lancar, harapannya masalah seputar perpajakan di Indonesia bisa ditangani lebih baik lagi. Seperti mereka yang menyembunyikan hartanya dari petugas pajak di negara suaka pajak, dengan AEoI, hal itu bisa diketahui dan diambil tindakan tegas.
Begitupun dengan pajak e-commerce yang secara jelas mengatur ketentuan jual-beli secara elektronik maupun online, di mana sampai hari ini masih belum dikenakan pajak.
Revisi UU Perpajakan akan berguna agar aturan perpajakan yang ada menjadi lebih mudah dipahami.
Sehingga dapat membantu masyarakat untuk bisa sampai pada kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri, seperti konsep self assessment yang diterapkan di Indonesia.
Sumber : kompas.com (Jakarta, 29 Desember 2017)
Foto : Kompas
Presiden Joko Widodo Hadiri Rapat Pimpinan Nasional III Direktorat Jenderal PajakPresiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menyempatkan diri hadir di Rapat Pimpinan Nasional III Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengarahan terkait kesiapan Ditjen Pajak mengamankan target penerimaan pada tahun 2016 ini. Sebelumnya, Jokowi juga telah menyampaikan SPT Tahunannya melalui e-filing.selengkapnya
Ini Beberapa Hal Perlu Diketahui Saat Mengisi SPTDirektorat Jenderal Pajak mengimbau wajib pajak untuk lebih awal melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan.selengkapnya
Indonesia Komitmen Implementasikan Automatic Exchange of Information Tentang PerpajakanDirektorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menggelar Seminar Nasional Komitmen Indonesia atas Implementasi Automatic Exchange of Information Tahun 2018, di Jakarta, Jumat (3/3). Kegiatan ini untuk mengkaji implementasi dan antisipasi yang perlu dilakukan dalam pertukaran informasi secara otomatis mengenai perpajakan di berbagai negara pada tahun 2018 mendatang.selengkapnya
Ini Alasan Pemerintah Memilih Tax Amnesty Ketimbang Automatic ExchangePengajuan Rancangan Undang-undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty akhirnya disahkan oleh DPR. Pengesahan ini sah setelah sembilan Fraksi, kecuali Fraksi PKS‎ menyetujui adanya Tax Amensty.selengkapnya
Soal Ramai-Ramai Boikot Bayar Pajak, DJP: Tindakan Salah dan BerbahayaRiuh rendah soal melakukan pembangkangan sipil dengan tidak membayar pajak mendapat tanggapan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).selengkapnya
Selain Mengisi SPT, Wajib Pajak Juga Perlu Memperhatikan Kewajiban IniSelain bersiap menyiapkan ubo rampe untuk pelaporan SPT, ada baiknya para wajib pajak mencermati setiap kebijakan yang akan diterapkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dalam waktu dekat ini. Sebab, tanpa persiapan, bisa jadi kebijakan-kebijakan ini akan merepotkan wajib pajak di kemudian hari.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
