`Diserang` Pejabat Indonesia, Singapura Bantah Jegal Tax Amnesty

Senin 25 Jul 2016 15:58Administratordibaca 303 kaliSemua Kategori

katadata 074

Pemerintah Singapura membantah telah melakukan upaya-upaya yang dapat menghambat jalannya kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) di Indonesia. Bantahan negeri jiran tersebut untuk menjawab tudingan sejumlah pejabat Indonesia sebelumnya.

“Belakangan ada yang menyatakan Singapura mengimplementasikan kebijakan untuk ‘menggagalkan’ program tax amnesty Indonesia. Itu tidak benar,” kata Kedutaan Besar Singapura untuk Indonesia melalui pernyataan resminya, seperti dilansir The Strait Times, Sabtu (23/7).


Sikap yang dikemukakan oleh kedutaan tersebut disusul oleh pernyataan resmi bersama dari Kementerian Keuangan serta otoritas moneter Singapura yang dikirim kepada The Straits Times.

Selain itu, Kedutaan Besar Singapura mengklaim negaranya tidak memiliki kepentingan untuk melindungi uang gelap dari pajak. “Kami mematuhi standar internasional yang disepakati, termasuk untuk hal pencucian uang dan pertukaran informasi,” katanya. Jika ada dugaan penghindaran pajak lintas batas negara, pemerintah negara lain bisa bekerja sama dengan Singapura untuk mengatasinya. 


Sebelumnya, pada Sabtu pekan lalu, Menteri Dalam Negeri dan Hukum Singapura K. Shanmugam menulis di laman  akun Facebook-nya. Ia menyebut Singapura dan Indonesia telah menjalin hubungan baik yang saling menguntungkan kedua negara dalam 50 tahun terakhir.


Namun, Shanmugam merasa heran dengan upaya yang dinilainya menjatuhkan Singapura dan mengejeknya sebagai negara kecil. “Kami memang kecil. Namun kami dihormati dan menjadi negara yang sukses. Masyarakat kami hidup dengan baik dan tidak berada di dalam tekanan siapa pun,” ujar Shanmugam.


Berbagai pernyataan dari pemerintah Singapura itu dikeluarkan setelah sejumlah media massa di Indonesia mempublikasikan kabar bahwa Singapura berupaya mencegah kembalinya uang dari bank-bank di sana ke Indonesia. Caranya dengan memberikan insentif, seperti pembebasan pajak, tawaran izin tinggal permanen, hingga lain sebagainya.


Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan akan melakukan serangkaian langkah meyakinkan pelaku usaha untuk mengikuti program pengampunan pajak. Hal ini dilakukan sebagai balasan atas upaya Singapura menahan dana warga Indonesia tetap berdiam di negara tersebut.


“Biarkan saja, saya tidak takut sama Singapura. Apa sih negara kecil begitu,” kata Bambang usai rapat kerja dengan Komisi Keuangan di kompleks DPR, Jakarta, Senin pekan lalu.


Dalam pemberitaan itu, Straits Times juga menulis, sejumlah pejabat di Indonesia menyebut Singapura cemas kehilangan miliaran dolar akibat tax amnesty. Sebab, banyak warga Indonesia yang menyimpan uang di bank-bank negara tersebut.


Salah satunya ialah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ade Komarudin. Ia meminta Singapura tidak menyabotase skema tax amnesty yang baru diimplementasikan pemerintah Indonesia. Pernyataan ini dimuat di Bisnis Indonesia.


Ade mengeluarkan komentar tersebut setelah rumor merebak selama beberapa minggu mengenai bank-bank di Singapura yang diduga menawarkan insentif khusus bagi nasabah Indonesia agar bersedia mempertahankan aset mereka di sana.


“Saya harap itu tidak benar, karena hal tersebut bisa menghambat keberhasilan Undang-Undang Tax Amnesty,” kata Ade.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo seperti dilansir Jakarta Globe pada Jumat pekan lalu menyebut sejumlah pengusaha Indonesia bercerita kepadanya mengenai adanya pendekatan secara individu dari bank-bank di Singapura.


Prastowo memang tidak menyebutkan nama bank maupun pengusaha yang dimaksudnya. Namun pernyataan itu dengan cepat mendapat tanggapan dari media maupun politikus Indonesia.


Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengaku telah mendapat informasi mengenai upaya dari pihak luar negeri tersebut. “Ada yang menawarkan tingkat keuntungan lebih besar dibandingkan tarif tebusan tax amnesty,” katanya.


Sedangkan Wakil Presiden Jusuf Kalla pun menilai ketakutan Singapura atas uang yang keluar dari negara itu akibat tax amnesty pemerintah Indonesia membuktikan bahwa sebangian besar uang yang disimpan di Singapura memang berasal dari Indonesia. Pernyataan Kalla ini dimuat oleh Jakarta Globe.

Sumber : katadata.co.id (25 Juli 2016)
Foto : katadata.co.id




BERITA TERKAIT
 

Ini Kata Menteri Singapura Soal Program Pengampunan Pajak IndonesiaIni Kata Menteri Singapura Soal Program Pengampunan Pajak Indonesia

Pemerintah Singapura mendukung kebijakan pengampunan pajak yang dijalankan Pemerintah Indonesia. Demikian diungkapkan kata Menteri Negara untuk Luar Negeri Singapura Maliki Osman dalam kunjungan di Batam Kepulauan Riau, Rabu (3/8).selengkapnya

Program Tax Amnesty Indonesia Bakal Dijegal Singapura, Ini Tanggapan ApindoProgram Tax Amnesty Indonesia Bakal Dijegal Singapura, Ini Tanggapan Apindo

‎Sejumlah bank di Singapura disebut melakukan 'penjegalan' atas program pengampunan pajak atau tax amnesty yang sudah disahkan oleh DPR. Hal ini dilakukan karena likuiditas perbankan Singapura dinilai akan menipis seiring dana yang keluar dari bank-bank tersebut menuju ke Indonesia.selengkapnya

Singapura Sudah Banyak Nikmati Uang Orang IndonesiaSingapura Sudah Banyak Nikmati Uang Orang Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, menyebut upaya Pemerintah Singapura menjegal pelaksanaan program pengampunan pajak Pemerintah Indonesia sebagai hal yang wajar.selengkapnya

Kebijakan Tax Amnesty Indonesia, Perbankan Singapura Kelabakan?Kebijakan Tax Amnesty Indonesia, Perbankan Singapura Kelabakan?

Perbankan Singapura diklaim mulai khawatir dengan kebijakan tax amnesty di Indonesia. Informasi menyebut, mereka kekurangan dana segar untuk memenuhi keperluan jangka pendek.selengkapnya

Singapura Siapkan Kebijakan Lawan Tax Amnesty IndonesiaSingapura Siapkan Kebijakan Lawan Tax Amnesty Indonesia

Pemerintah masih menunggu keputusan dari anggota legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera menerapkan program pengampunan pajak (Tax Amnesty). Rencananya keputusan kebijakan ini akan bisa diberlakukan atau tidak‎, baru diketahui pada April setelah pihak DPR melakukan rapat usai reses. Pengamat Ekonomi Aviliani menjelaskan, pemerintah dan DPR baiknya mempercepat pemberlakuanselengkapnya

Tingkatkan Penerimaan Pajak, Indonesia Butuh 10 Tahun Bisa seperti SingapuraTingkatkan Penerimaan Pajak, Indonesia Butuh 10 Tahun Bisa seperti Singapura

Penerimaan pajak di Indonesia setiap tahunnya dipatok cukup tinggi. Namun, tingginya target penerimaan pajak tidak diiringi oleh jumlah pegawai pajak yang melayani para wajib pajak.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Sri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOISri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan persiapan pemerintah menuju pelaksanaan pertukaran data keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan dengan yuridiksi lain (AEOI) mulai 2018 terus dilakukan dalam berbagai tahapan.selengkapnya

Komisi XI setuju Perppu Pajak jadi UUKomisi XI setuju Perppu Pajak jadi UU

Komisi XI DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan untuk dibawa dalam rapat paripurna dan disepakati menjadi Undang-Undang.selengkapnya

DPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota IndonesiaDPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota Indonesia

Komisi XI DPR menolak dana untuk kajian rencana pemindahan ibukota Indonesia yang diajukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar Rp7 miliar dalam pembahasan APBN-P 2017.selengkapnya

Presiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokusPresiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokus

Presiden Joko Widodo meminta agar penyusunan RAPBN 2018 terfokus pada sasaran-sasaran yang ingin dicapai pemerintah yaitu bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.selengkapnya

Buruh tolak rencana penurunan PTKPBuruh tolak rencana penurunan PTKP

Kalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak rencana pemerintah menurunkan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) karena akan makin membebani rakyat berpenghasilan rendah dan buruh.selengkapnya

DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menjanjikan adanya tambahan penerimaan sebanyak Rp20 triliun dari upaya penegakan dan penindakan hukum di postur sementara RAPBN-P 2017.selengkapnya

BI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persenBI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persen

Bank Indonesia optimistis pertumbuhan ekonomi domestik pada semester II-2017 akan lebih baik dibandingkan semester I dan bisa mencapai 5,3 persen.selengkapnya

Menkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baikMenkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baik

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelaksanaan APBN pada semester I-2017 menunjukkan kinerja baik dibandingkan periode sama tahun lalu, baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan.selengkapnya

Ditjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECDDitjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECD

Indonesia harus memenuhi syarat lainnya untuk menjalankan Automatic Exchange of Information (AEoI), yakni akses terhadap beneficial owner. Head of Global Forum on Transparency and Exchange of Information OECD Monica Bhatia mengatakan, terkait hal ini Indonesia akan segera direview oleh OECD.selengkapnya

Diversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDBDiversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDB

Pemerintah pusat hari ini mengadakan rapat koordinasi pusat dan daerah di Balikpapan, Jumat (14/7). Dalam rapat koordinasi (rakor) ini pemerintah akan memulai strategi diversifikasi sumber perekonomian baru untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.selengkapnya



 
TAGS # :