TOP OF THE WEEK: Program Entaskan Kemiskinan hingga Pajak RI Tak Seksi

Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Diantaranya ada beberapa program sinergi yang bakal dijalankan pemerintah.

Di sisi lain, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali naik pitam lantaran lamanya pembuatan sertifikat tanah. Hal ini dia temukan saat melakukan kunjungan ke Brebes.

Selain itu, Okezone telah merangkum tiga berita yang paling banyak dibaca oleh pembaca Bisnis Okezone pada pekan ini:

1. Berantas Kemiskinan, Ini Daftar Program Sinergi Aksi Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo bertolak ke Brebes, Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan Helikopter Super Puma TNI AU dari Pangkalan TNI AU Atang Sandjaja, Kabupaten Bogor.

Dalam kunjungan kerja ke Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Brebes, Jawa Tengah, Presiden Jokowi akan meluncurkan Program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat. Program ini bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup pelaku usaha di pedesaan, dengan cara memberikan kesempatan bekerja atau berusaha yang layak bagi petani, peternak, dan nelayan.

Seperti yang disampaikan Tim Komunikasi Presiden, Jakarta, Senin (11/4/2016), program ini dilaksanakan di bawah koordinasi Kementerian Koordinator bidang Perekonomian dengan melibatkan banyak kementerian, yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kementeian Koperasi dan UKM), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes), serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Adapun dalam kegiatan ini, program yang akan disinergikan untuk memberikan kesempatan bekerja atau berusaha yang layak bagi petani, peternak, dan nelayan tersebut adalah, satu, program sertifikasi tanah atau lahan bagi para petani melalui Kementerian ATR/BPN dan Kementerian BUMN serta Bank BUMN.

Progran lainnya adalah sinergi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan Program Inklusi atau pendalaman pasar keuangan. Sinergi ini bertujuan memudahkan pelaku usaha dalam mengakses layanan keuangan di pedesaan. Program ini merupakan sinergi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Koperasi dan UKM serta perbankan.

Program ini memberikan kemudahan kepada pelaku usaha yang berada di daerah karena tidak perlu lagi mencairkan kreditnya dengan mendatangi bank-bank di kota, tapi cukup mencairkan melalui penyalur-penyalur yang disebut sebagai agen laku pandai sebagai perpanjangan tangan perbankan di daerah-daerah.

Sinergi dalam bidang produksi meliputi sarana dan prasarana, bibit, pupuk, serta penyuluh yang akan melibatkan sinergi dua kementerian yaitu Kementan dan Kementerian PUPR.

Dalam hal pemasaran, pemerintah juga akan mulai mengenalkan sistem pemasaran produk hasil pertanian dengan sistem online (e-commerce) melalui pengembangan sarana dan prasarana IT sebagai upaya untuk memangkas rantai distribusi hasil produksi dari petani kepada konsumen. Tujuannya adalah untuk menjaga ketersediaan komoditas pangan dan stabilitas harga sampai pada tingkat konsumen.

Contoh aplikasi e-commerce yang digunakan adalah aplikasi info pasar, market place seperti limkilo.id, kumis.com, dan sebagainya. Sinergi pemasaran ini melibatkan tiga kementerian yaitu Kementerian Kominfo, Kemendag, dan Kementerian Koperasi dan UKM.

Pada siklus distribusi petani memerlukan gudang sebagai tempat penampungan produk, pasar, dan kurir. Lebih dari itu semua, transportasi desa menjadi jantung yang akan menggerakkan perekonomian masyarakat desa.

Adapun, hal paling mendasar dalam memberikan kesempatan bekerja/berusaha yang layak bagi petani, peternak, dan nelayan adalah memiliki aset berupa tanah. Karena itu sertifikasi hak atas tanah (SHAT) menjadi siklus pertama.

SHAT dimaksudkan untuk pertama, memberikan kekuatan hukum atas kepemilikan hak atas tanah. Kedua, memfasilitasi penyediaan aset yang dapat digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh modal usaha. Ketiga, meningkatkan kepastian keberlangsungan usaha penerimaan manfaat.

Sementara tujuan SHAT adalah, pertama, memberikan kepastian/status hukum atas kekayaan (aset) milik masyarakat para peserta program. Kedua, memberikan jaminan para peserta program untuk meningkatkan kualitas lingkungan sosial dan ekonomi yang layak, permanen, dan sehat. Ketiga, meningkatkan kepastian usaha peserta program melalui kepemilikan aset berupa tanah yang dapat digunakan sebagai agunan untuk mengakses sumber-sumber permodalan.

Selain itu, pemerintah menunjuk Brebes sebagai proyek percontohan pengentasan kemiskinan. Ada beberapa alasan mengapa Brebes dipilih menjadi tempat protek percontohan pengentadan kemiskinan. Pertama, karena Brebes merupakan sentra produksi bawang Indonesia, dan bawang adalah komoditi yang berkontribusi cukup besar pada inflasi. Tetapi faktanya kesejahteraan petani bawang relatif rendah, sebab sebagian besar keuntungan dinikmati pedagang perantara. Melalui peluncuran program ini diharapkan kesejahteraan petani bawang dapat meningkat dan menjadi contoh bagi pelaku usaha di daerah lainnya.

2. Alasan Pajak di Indonesia Tak 'Seksi' di Mata Pengusaha

Para pengusaha di Indonesia saat ini masih enggan untuk membayar pajak badan, baik pengusaha dalam negeri maupun pengusaha asing yang membuka usaha di Indonesia. Bahkan, menurut Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro, saat ini terdapat 2.000 perusahaan yang tidak membayar pajak selama hampir 10 tahun dengan potensi kerugian rata-rata sebesar Rp25 miliar per tahun.

Menurut Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo, pemerintah seharusnya dapat menikmati besarnya potensi pajak dari perusahaan yang selama ini tidak membayar pajak. Namun, saat ini pajak yang ditetapkan oleh pemerintah masih dianggap kurang ‘seksi’ untuk dilirik bagi para pengusaha. Hal inilah yang menyebabkan, terdapat beberapa pengusaha di Indonesia yang memutuskan untuk membuka perusahaan di negara-negara yang bebas pajak.

“Meraka ingin memanfaatkan insentif. Di negara sana (tax haven country) pajak lebih rendah,” kata Yustinus kepada Okezone, Kamis (7/4/2016).

Rendahnya pajak ini menjadi salah satu penyebab dari dipilihnya negara-negara seperti Singapura dan British Virgin Island untuk menjadi tujuan pengusaha asal Indonesia untuk mendirikan perusahaan di luar negeri. Hal inilah yang selama ini menjadi kendala bagi pemerintah untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak.

“Mereka ingin uangnya aman lalu tidak terkena pajak sama sekali. Selain itu juga bisa terlindungi karena di sana (tax haven country) rezimnya adalah rezim kerahasiaan,” ungkapnya.

Untuk itu, pemerintah perlu memberikan insentif pajak bagi dunia usaha di Indonesia. Sehingga, para pengusaha yang diperkirakan melakukan pengemplangan pajak dalam Panama Papers pun juga dapat kembali membuka usahanya di Indonesia.

“Saya kira memang tren tarif pajak dunia turun, walaupun tidak dapat turun terlalu dalam. Memang pekerjaan rumah dari pemerintah adalah melakukan kajian agar tarif efektif saat ini ideal,” imbuhnya.

3. Kemarahan Jokowi Soal Lamanya Urus Sertifikat!

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, selama ini masyarakat masih selalu mengalami kesulitan untuk mengurus sertifikat tanah. Selain karena mahalnya biaya yang dibutuhkan, hal ini juga disebabkan karena lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mengurus sertifikat tanah.

Dalam sambutan pada acara peresmian program sinergi aksi untuk ekonomi rakyat di Kabupaten Brebes, Jokowi pun sempat menyinggung Badan Pertanahan Nasional yang masih 'ruwet' dalam pengurusan sertifikat. (Baca juga: 5.200 Sertifikat Tanah Siap Diberikan Kepada Masyarakat Brebes)

"Untuk urusan sertifikat yang selama ini ruwet, jangan lagi ruwet. Dari saya lahir sampai sekarang urus sertifikat lama. Apa-apaan ini. Enggak ada lagi urusan bertahun-tahun berbulan-bulan," kata Jokowi saat meresmikan program sinergi aksi untuk ekonomi rakyat di Sub Terminal Agropolitan, Brebes, Senin 11 April 2016.

Untuk itu, Jokowi pun berharap agar BPN dapat mempersingkat waktu pengurusan tanah. Sebab, selama ini masih ada laporan masyarakat yang menyatakan bahwa perlu dana hingga jutaan rupiah untuk mengurus sertifikat tanah. Bahkan, jumlah masyarakat yang masih belum memiliki sertifikat pun mencapai jutaan masyarakat. (Baca juga: Hak Pengelolaan Lahan Batam Diambil Alih Dewan Kawasan)

"Masih ada jutaan yang belum karena ruwetnya masalah di BPN. Ini harus diselesaikan," tukas Jokowi yang diiringi tepuk tangan pada tamu undangan.

Sumber : okezone.com (Jakarta, 18 April 206)
Foto : okezone.com