PEMBANGUNAN PASAR KLEWER : Ini Syarat Pemkot Kepada Pedagang Pasar Klewer untuk Tempati Kios dan Los

Jumat 18 Mar 2016 18:21Administratordibaca 1439 kaliSemua Kategori

solopos 001

Pemkot Solo akan mensyaratkan bagi seluruh pedagang Pasar Klewer memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta melunasi pajak.

Syarat tersebut akan diterapkan Pemkot saat penempatan kios di pasar baru nanti. Bagi pedagang yang tak memenuhi syarat, maka Pemkot akan mencoret pedagang dari daftar penerima kios. Hal itu disampaikan Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo ketika dijumpai wartawan di sela-sela inspeksi mendadak (sidak) ke pembangunan Pasar Klewer, Kamis (17/3/2016). Dalam sidak tersebut, Wali Kota didampingi sejumlah pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemkot.

 

“Kalau belum punya NPWP, harus segera diurus. Apalagi pajak belum lunas maka pedagang akan kita coret,” kata Rudy sapaan akrab Wali Kota.


Rudy mengatakan saat ini  pembangunan Pasar Klewer yang terbakar akhir 2014 lalu akan dilanjutkan. Rudy menargetkan akhir 2016 pembangunan kembali pasar tekstil terbesar di Jawa Tengah telah selesai, sehingga awal 2017 pasar kembali ditempati dan dipakai aktivitas pedagang. Rudy mewanti-wanti kepada pedagang Pasar Klewer agar tertib pajak. “Sebelum diberi kunci kios atau los, mereka harus sudah memiliki NPWP serta melunasi pajak,” imbuhnya.

 

Rudy mengungkapkan nantinya Pasar Klewer dibangun lebih nyaman untuk transaksi jual beli. Berbagai fasilitas pendukung disediakan mulai hidran untuk antisipasi kebakaran hingga genset ketika mati lampu. Mengenai pembagian kios, sejauh ini sudah disosialisasikan dan disetujui para pedagang. Pembangunan Pasar Klewer tahap kedua kini telah memasuki tahap lelang. Ditargetkan, pembangunan pasar bisa berjalan sembilan bulan atau 30 Desember mendatang.

 

“Dana pembangunan tahap kedua Rp96 miliar dari APBN. Pada tahap pertama, pembangunan juga dibiayai melalui APBN Rp61,8 miliar,” katanya.

Dalam proyek tahap pertama, pembangunan Pasar Klewer meliputi struktur bangunan empat lantai, yakni basement, semi basement, lantai satu dan dua. Sedangkan tahap kedua finalisasi pembangunan pasar.

 

Terpisah Pejabat Humas Himpunan Pedagang Pasar Klewer (HPPK) Kusbani meminta Pemkot mengkaji ulang kebijakan kewajiban para pedagang membayar pajak sebagai syarat menempati los dan kios. Pemkot diharapkan memberikan kelonggaran mengingat para pedagang baru saja kena musibah kebakaran dan kondisi ekonominya belum sepenuhnya pulih. Bahkan sebagian besar ekonominya menjadi terpuruk setelah barang dagangannya ludes terbakar.

 

“Kami minta Pemkot memberikan suntikan modal bagi pedagang agar bisa kembali bangkit. Bukan lantas dibebani dengan syarat tersebut,” kata Kusbani.

  

Sumber : solopos.com (Solo/17 Maret 2016)
Foto : vanovich Aldino/JIBI/Solopos




BERITA TERKAIT
 

Pedagang Pasar Klewer Wajib Memiliki SHP dan NPWPPedagang Pasar Klewer Wajib Memiliki SHP dan NPWP

Ribuan pedagang yang akan masuk Pasar Klewer wajib memiliki Surat Hak Penempatan (SHP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Mereka juga diwajibkan mengikuti program e-Retribusi yang diterapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo.selengkapnya

60 Persen Pedagang Pasar Klewer Belum Punya NPWP60 Persen Pedagang Pasar Klewer Belum Punya NPWP

Sekitar 60 persen pedagang di Pasar Klewer Solo masih belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Padahal hal tersebut merupakan persyaratan untuk mendapatkan kios di Pasar Klewer yang kini tengah dibangun akibat terbakar habis akhir tahun 2014.selengkapnya

Tax Amnesty Banyak Dimanfaatkan Pedagang Pasar KlewerTax Amnesty Banyak Dimanfaatkan Pedagang Pasar Klewer

Kesadaran para pedagang di Pasar Klewer dalam melakukan pembayaran pajak meningkat sejak adanya program tax amnesty. Untuk mendorong kepatuhan tersebut, Himpunan Pedagang Pasar Klewer (HPPK) bersama dengan otoritas pajak terkait terus melakukan sosialisasi kepada pedagang.selengkapnya

Ditjen Pajak Incar Pedagang Pasar, Apa yang Diincar?Ditjen Pajak Incar Pedagang Pasar, Apa yang Diincar?

Saat ini pajak menjadi penopang keuangan negara. Untuk memperkuat penopang tersebut, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan memperluas basis pajak melalui program pengampunan pajak (tax amnesty)selengkapnya

Tax Amnesty Sasar Pedagang PasarTax Amnesty Sasar Pedagang Pasar

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah II membidik kalangan pedagang pasar untuk masuk program tax amnesty. Mereka bagian dari 120.000 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang ditargetkan masuk program pengampunan pajak.selengkapnya

DJP pada Pedagang Pasar: Orang Pajak tidak Nakutin SekarangDJP pada Pedagang Pasar: Orang Pajak tidak Nakutin Sekarang

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hari ini melakukan sosialisasi kebijakan pengampunan pajak (Tax Amnesty) kepada para pelaku usaha menengah, kecil dan mikro (UMKM). Lokasi sosialisasi hari ini dilakukan pada para pedagang di Pasar Induk Keramat Jati.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Kemenkeu Akan Naikkan Tarif Pajak Orang Kaya Hingga Lima PersenKemenkeu Akan Naikkan Tarif Pajak Orang Kaya Hingga Lima Persen

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menaikkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) untuk ‘orang kaya’.selengkapnya

Penerimaan Pajak hingga April Capai Rp374,9 TriliunPenerimaan Pajak hingga April Capai Rp374,9 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa penerimaan pajak hingga April 2021 baru mencapai Rp374,9 triliun. Realisasi ini baru mencapai 30,94 persen dari target penerimaan pajak tahun ini yang sebesar Rp1229,6 triliun.selengkapnya

Rasio Pajak Rendah, Sri Mulyani Tetap Ingin Tebar InsentifRasio Pajak Rendah, Sri Mulyani Tetap Ingin Tebar Insentif

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa rasio pajak atau tax ratio pada 2021 sudah sangat rendah, yakni di level bawah 9 persen. Tax ratio adalah perbandingan atau persentase penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB).selengkapnya

Pasar Cermati Rencana Perpanjangan Insentif PPnBM MobilPasar Cermati Rencana Perpanjangan Insentif PPnBM Mobil

Pelaku pasar mencermati keinginan Kementerian Perindustrian (Kemperin) memperpanjang masa berlaku kebijakan relaksasi pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) hingga 2022. Rencana tersebut hingga saat ini masih menjadi pembahasan secara internal dan belum diusulkan ke Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan (Kemkeu).selengkapnya

PPnBM 100% Segera Berakhir Mei 2021, tapi Masih Ada Relaksasi LanjutanPPnBM 100% Segera Berakhir Mei 2021, tapi Masih Ada Relaksasi Lanjutan

Relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) hingga 100% akan segera berakhir pada Mei 2021 ini. Tapi tenang, bagi yang belum mendapat kesempatan membeli mobil baru, masih ada relaksasi lanjutan.selengkapnya

PPnBM 100% segera Berakhir Mei 2021, Toyota Mulai Atur StrategiPPnBM 100% segera Berakhir Mei 2021, Toyota Mulai Atur Strategi

Relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah ( PPnBM ) hingga 100% akan segera berakhir pada Mei 2021 ini. Tapi tenang, bagi yang belum mendapat kesempatan membeli mobil baru, masih ada relaksasi lanjutan.selengkapnya

Pengampunan Pajak Jilid II Dikritisi, Pengamat: Blunder ke Penerimaan NegaraPengampunan Pajak Jilid II Dikritisi, Pengamat: Blunder ke Penerimaan Negara

Rencana pembentukan tax amnesty jilid II menimbulkan banyak penolakan dari sejumlah pihak. Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira mengatakan, pemulihan ekonomi tidak harus ditempuh dengan tax amnesty.selengkapnya

Kenaikan Tarif PPN Bisa Beratkan Produsen dan KonsumenKenaikan Tarif PPN Bisa Beratkan Produsen dan Konsumen

Pemerintah memastikan rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan tetap dilakukan. Hal ini dilakukan dalam rangka menggenjot penerimaan pajak untuk memulihkan perekonomian.selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Kenaikan PPN Bukan Tahun IniSri Mulyani Sebut Kenaikan PPN Bukan Tahun Ini

Pemerintah memastikan rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak akan langsung diterapkan tahun ini. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa fokus pemerintah pada tahun ini tetap mendukung pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya

Dibayangi kenaikan cukai, begini rekomendasi saham HM Sampoerna (HMSP) dari analisDibayangi kenaikan cukai, begini rekomendasi saham HM Sampoerna (HMSP) dari analis

Kinerja PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) masih tertekan sepanjang kuartal I-2021.selengkapnya



 
TAGS # :