PEMBANGUNAN PASAR KLEWER : Ini Syarat Pemkot Kepada Pedagang Pasar Klewer untuk Tempati Kios dan Los

Jumat 18 Mar 2016 18:21Administratordibaca 1060 kaliSemua Kategori

solopos 001

Pemkot Solo akan mensyaratkan bagi seluruh pedagang Pasar Klewer memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta melunasi pajak.

Syarat tersebut akan diterapkan Pemkot saat penempatan kios di pasar baru nanti. Bagi pedagang yang tak memenuhi syarat, maka Pemkot akan mencoret pedagang dari daftar penerima kios. Hal itu disampaikan Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo ketika dijumpai wartawan di sela-sela inspeksi mendadak (sidak) ke pembangunan Pasar Klewer, Kamis (17/3/2016). Dalam sidak tersebut, Wali Kota didampingi sejumlah pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemkot.

 

“Kalau belum punya NPWP, harus segera diurus. Apalagi pajak belum lunas maka pedagang akan kita coret,” kata Rudy sapaan akrab Wali Kota.


Rudy mengatakan saat ini  pembangunan Pasar Klewer yang terbakar akhir 2014 lalu akan dilanjutkan. Rudy menargetkan akhir 2016 pembangunan kembali pasar tekstil terbesar di Jawa Tengah telah selesai, sehingga awal 2017 pasar kembali ditempati dan dipakai aktivitas pedagang. Rudy mewanti-wanti kepada pedagang Pasar Klewer agar tertib pajak. “Sebelum diberi kunci kios atau los, mereka harus sudah memiliki NPWP serta melunasi pajak,” imbuhnya.

 

Rudy mengungkapkan nantinya Pasar Klewer dibangun lebih nyaman untuk transaksi jual beli. Berbagai fasilitas pendukung disediakan mulai hidran untuk antisipasi kebakaran hingga genset ketika mati lampu. Mengenai pembagian kios, sejauh ini sudah disosialisasikan dan disetujui para pedagang. Pembangunan Pasar Klewer tahap kedua kini telah memasuki tahap lelang. Ditargetkan, pembangunan pasar bisa berjalan sembilan bulan atau 30 Desember mendatang.

 

“Dana pembangunan tahap kedua Rp96 miliar dari APBN. Pada tahap pertama, pembangunan juga dibiayai melalui APBN Rp61,8 miliar,” katanya.

Dalam proyek tahap pertama, pembangunan Pasar Klewer meliputi struktur bangunan empat lantai, yakni basement, semi basement, lantai satu dan dua. Sedangkan tahap kedua finalisasi pembangunan pasar.

 

Terpisah Pejabat Humas Himpunan Pedagang Pasar Klewer (HPPK) Kusbani meminta Pemkot mengkaji ulang kebijakan kewajiban para pedagang membayar pajak sebagai syarat menempati los dan kios. Pemkot diharapkan memberikan kelonggaran mengingat para pedagang baru saja kena musibah kebakaran dan kondisi ekonominya belum sepenuhnya pulih. Bahkan sebagian besar ekonominya menjadi terpuruk setelah barang dagangannya ludes terbakar.

 

“Kami minta Pemkot memberikan suntikan modal bagi pedagang agar bisa kembali bangkit. Bukan lantas dibebani dengan syarat tersebut,” kata Kusbani.

  

Sumber : solopos.com (Solo/17 Maret 2016)
Foto : vanovich Aldino/JIBI/Solopos




BERITA TERKAIT
 

Pedagang Pasar Klewer Wajib Memiliki SHP dan NPWPPedagang Pasar Klewer Wajib Memiliki SHP dan NPWP

Ribuan pedagang yang akan masuk Pasar Klewer wajib memiliki Surat Hak Penempatan (SHP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Mereka juga diwajibkan mengikuti program e-Retribusi yang diterapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo.selengkapnya

60 Persen Pedagang Pasar Klewer Belum Punya NPWP60 Persen Pedagang Pasar Klewer Belum Punya NPWP

Sekitar 60 persen pedagang di Pasar Klewer Solo masih belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Padahal hal tersebut merupakan persyaratan untuk mendapatkan kios di Pasar Klewer yang kini tengah dibangun akibat terbakar habis akhir tahun 2014.selengkapnya

Tax Amnesty Banyak Dimanfaatkan Pedagang Pasar KlewerTax Amnesty Banyak Dimanfaatkan Pedagang Pasar Klewer

Kesadaran para pedagang di Pasar Klewer dalam melakukan pembayaran pajak meningkat sejak adanya program tax amnesty. Untuk mendorong kepatuhan tersebut, Himpunan Pedagang Pasar Klewer (HPPK) bersama dengan otoritas pajak terkait terus melakukan sosialisasi kepada pedagang.selengkapnya

Ditjen Pajak Incar Pedagang Pasar, Apa yang Diincar?Ditjen Pajak Incar Pedagang Pasar, Apa yang Diincar?

Saat ini pajak menjadi penopang keuangan negara. Untuk memperkuat penopang tersebut, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan memperluas basis pajak melalui program pengampunan pajak (tax amnesty)selengkapnya

Tax Amnesty Sasar Pedagang PasarTax Amnesty Sasar Pedagang Pasar

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah II membidik kalangan pedagang pasar untuk masuk program tax amnesty. Mereka bagian dari 120.000 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang ditargetkan masuk program pengampunan pajak.selengkapnya

Pedagang Pasar tak Keberatan Bayar Pajak, Asal...Pedagang Pasar tak Keberatan Bayar Pajak, Asal...

Dalam acara sosialisasi di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis (10/11/2016), salah seorang pedagang bernama Ahmad Wafiq Halimi (50), mengaku belum membayarkan pajak usaha yang telah dirintisnya sejak 1985.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menjanjikan adanya tambahan penerimaan sebanyak Rp20 triliun dari upaya penegakan dan penindakan hukum di postur sementara RAPBN-P 2017.selengkapnya

BI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persenBI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persen

Bank Indonesia optimistis pertumbuhan ekonomi domestik pada semester II-2017 akan lebih baik dibandingkan semester I dan bisa mencapai 5,3 persen.selengkapnya

Menkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baikMenkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baik

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelaksanaan APBN pada semester I-2017 menunjukkan kinerja baik dibandingkan periode sama tahun lalu, baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan.selengkapnya

Ditjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECDDitjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECD

Indonesia harus memenuhi syarat lainnya untuk menjalankan Automatic Exchange of Information (AEoI), yakni akses terhadap beneficial owner. Head of Global Forum on Transparency and Exchange of Information OECD Monica Bhatia mengatakan, terkait hal ini Indonesia akan segera direview oleh OECD.selengkapnya

Diversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDBDiversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDB

Pemerintah pusat hari ini mengadakan rapat koordinasi pusat dan daerah di Balikpapan, Jumat (14/7). Dalam rapat koordinasi (rakor) ini pemerintah akan memulai strategi diversifikasi sumber perekonomian baru untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.selengkapnya

Persetujuan tambahan PMN BUMN dicabutPersetujuan tambahan PMN BUMN dicabut

Badan Anggaran (Banggar) DPR akhirnya mencabut kembali persetujuan atas usulan tambahan penyertaan modal negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2017. Jumlah tambahan PMN BUMN yang disetujui, yakni sebesar Rp 2,38 triliun.selengkapnya

Menkeu naikkan target pajak non migas Rp 20 TMenkeu naikkan target pajak non migas Rp 20 T

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambah target penerimaan pajak non migas sebesar Rp 20 triliun dalam postur sementara rancangan pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2017.selengkapnya

Darmin akan libatkan koperasi di reformasi agrariaDarmin akan libatkan koperasi di reformasi agraria

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan pemerintah menyiapkan skema pengembangan dan perbaikan ekonomi rakyat di industri pertanian.selengkapnya

Darmin: Kebijakan ekonomi berkeadlian di AgustusDarmin: Kebijakan ekonomi berkeadlian di Agustus

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Darmin Nasution menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan Kebijakan Ekonomi Berkeadilan. Hal ini diungkapkan oleh Darmin dalam sambutan di kongres Koperasi ke-3 di Makassar pada Kamis (13/07).selengkapnya

IMF ragu tax ratio Indonesia bisa tumbuh 5%IMF ragu tax ratio Indonesia bisa tumbuh 5%

International Monetery Fund (IMF) menilai bahwa bila sebuah negara ingin melakukan percepatan pertumbuhan, ada rasio pajak (tax ratio) terhadap PDB minimum yang perlu dicapai. Yakni 15% dari produk domestik bruto (PDB).selengkapnya



 
TAGS # :