SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 32/PJ/2014Rabu 17 Sep 2014 11:31Ridha Anantidibaca 1575 kaliPeraturan Pajak - KUP

PENEGASAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU  selengkapnya

 Update Aturan Pajak - PMK - 34/PMK.010/2017Rabu 6 Des 2017 09:14Ridha Anantidibaca 4947 kaliUpdate Aturan Pajak

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PMK - 34/PMK.010/2017  selengkapnya

 Update Aturan Pajak PMK NOMOR 207/PMK.010/2016Kamis 14 Des 2017 15:59Ridha Anantidibaca 1312 kaliUpdate Aturan Pajak

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PMK NOMOR 207/PMK.010/2016  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 193/PMK.03/2015Selasa 5 Jan 2016 16:59Oktalista Putridibaca 15735 kaliPeraturan Pajak - PPN

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU DAN PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU.  selengkapnya

 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2015Kamis 7 Jan 2016 13:53Oktalista Putridibaca 5838 kaliPeraturan Pajak - PPN

TENTANG IMPOR DAN PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU DAN PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU YANG TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.  selengkapnya

 Peraturan Pajak TerbaruSenin 28 Des 2015 14:34Oktalista Putridibaca 8346 kaliUpdate Aturan Pajak

Peraturan Menteri Keuangan -Nomor : 193/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Dan Penyerahan Jasa Kena Pajak terkait Alat Angkutan Tertentu  selengkapnya

 Regulasi Terkait Pajak Pertambahan NilaiKamis 31 Des 2015 15:16Administratordibaca 1873 kaliLain-Lain

Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Menteri Keuangan terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai   Peraturan Menteri Keuangan – 193/PMK.03/2015 Tata Cara Pemberian Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Dan/atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu     Peraturan Menteri  selengkapnya

 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2015Selasa 5 Jan 2016 13:12Oktalista Putridibaca 8463 kaliPeraturan Pajak - PPN

TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA KEPELABUHANAN TERTENTU KEPADA PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT YANG MELAKUKAN KEGIATAN ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI.  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 192/PMK.03/2015Selasa 5 Jan 2016 16:39Oktalista Putridibaca 2276 kaliPeraturan Pajak - PPN

TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI PPN YANG SEHARUSNYA TIDAK MENDAPAT FASILITAS TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU YANG TELAH MENDAPAT FASILITAS TIDAK DIPUNGUT PPN YANG DIGUNAKAN TIDAK SESUAI DENGAN TUJUAN SEMULA ATAU DIPINDAHTANGANKAN KEPADA PIHAK LAIN BAIK SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA SERTA PENGENAAN SANKSI ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PPN  selengkapnya

 Apakah Anda PKP atau Pengusaha Kecil?Selasa 5 Jan 2016 14:44Administratordibaca 4708 kaliPajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.  selengkapnya


 

ARTIKEL TERPOPULER


Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANselengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya

Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeriselengkapnya

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141/PMK.03/2015

JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008selengkapnya

Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badanselengkapnya



ARTIKEL ARSIP




KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :

peraturan (16) penyerahan (14) tertentu (12) angkutan (11) pajak pertambahan (10) pertambahan nilai (10) pajak pertambahan nilai (10) alat angkutan (9) peraturan pajak (9) alat angkutan tertentu (9) angkutan tertentu (9) terkait (8) peraturan pajak - (8) menteri (6) penyerahan jasa (6) dipungut (6) tidak dipungut (6) pertambahan nilai atas (6) dipungut pajak (5) atau penyerahan (5) pajak pertambahan nilai atas (5) penyerahan alat (5) fasilitas (5) dan penyerahan (5) keuangan (5) menteri keuangan (5) fasilitas tidak (5) peraturan menteri (5) dan atau penyerahan (5) penyerahan jasa kena (5) penyerahan alat angkutan (5) penghasilan (5) dipungut pajak pertambahan (5) tidak dipungut pajak (5) fasilitas tidak dipungut (5) penyerahan jasa kena pajak (4) terkait alat angkutan (4) pajak terkait alat (4) kena pajak terkait (4) tidak dipungut pajak pertambahan (4) dipungut pajak pertambahan nilai (4) penyerahan alat angkutan tertentu (4) peraturan menteri keuangan (4) terkait alat (4) nilai atas impor (4) pajak terkait (4) pmk tentang (4) tertentu dan penyerahan (4) atau penyerahan alat (4) tertentu dan (4) dan penyerahan jasa (4) angkutan tertentu dan (4)