1% untuk Pajak, Ikhlas kah?Kamis 4 Feb 2016 17:31Administratordibaca 2403 kaliArtikel Pajak1% untuk Pajak, Ikhlas kah?

Darimanakah sumber dana untuk membangun negeri kita? Salah satunya dari 1% pajak yang Anda bayarkan.  selengkapnya

 Menghindari Pajak dan Zakat, Bolehkah?Jumat 15 Apr 2016 14:40Administratordibaca 2698 kaliArtikel PajakMenghindari Pajak dan Zakat, Bolehkah?

Kasus Panama Papers membuat para pemilik nama yang disebutkan dalam daftar bak kebakaran jenggot. Perdana Menteri Inggris David Cameron tak ketinggalan gusarnya ketika nama mendiang ayahnya Ian Cameron ikut disebutkan. Betapa tidak karena Cameron disangka telah mengambil keuntungan dari investasi off-shore untuk menunjang karier politiknya dengan mengelak dari membayar pajak kepada pemerintah  selengkapnya

 â€œTax Amnesty dan Revaluasi Aset” Duo Andalan Penerimaan Pajak 2016Sabtu 9 Jan 2016 12:27Administratordibaca 4091 kaliArtikel Pajak

Indonesia tetap optimis dalam penerimaan pajak di tahun 2016 dengan rencana target penerimaan pajak sebesar Rp 1.546,7 trilyun. Hal tersebut didukung dengan adanya kebijakan terkait tax amnesty dan revaluasi aset. Semoga, duo andalan penerimaan pajak tersebut dapat diimplementasikan secara bijaksana dan benar-benar menjadi faktor kesuksesan tercapainya target penerimaan pajak 2016.  selengkapnya

 Presiden Jokowi, mana Dirjen kami?Senin 1 Feb 2016 09:55Administratordibaca 1507 kaliArtikel PajakPresiden Jokowi, mana Dirjen kami?

Jika hari-hari ini adalah anomali, barangkali kegilaan memang patut ditoleransi. Dan soal ini sekali lagi saya percaya Presiden Jokowi akan membuktikan bahwa pilihannya tepat – bukan buat kepentingannya melainkan bangsa yang mulai letih namun penuh harap ini. Akhirnya ijinkan saya kembali bertanya,”Pak Jokowi, mana dirjen kami?”  selengkapnya

 Mengajukan Keberatan atau Gugatan Pajak? Mana yang Lebih Menguntungkan?Senin 14 Mar 2016 18:43Administratordibaca 13156 kaliArtikel Pajak

Seiring perkembangan waktu, dan banyaknya pemeriksaan yang dilakukan otoritas pajak dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) , semakin banyak pula pengajuan keberatan akibat tidak terjadinya kesamaan pendapat pada saat pemeriksaan antara Wajib Pajak (WP) dengan Pemeriksa Pajak.  selengkapnya

 APBN, Tax Amnesty dan Misteri Kasus JumboSelasa 12 Apr 2016 11:13Administratordibaca 3141 kaliArtikel PajakAPBN, Tax Amnesty dan Misteri Kasus Jumbo

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah tengah mengevaluasi APBN 2016. Skenario penyusunan rancangan APBN-P tanpa memasukkan perhitungan tax amnesty atau pengampunan pajak. DPR belum juga mengesahkan RUU Tax Amnesty (Republika Online, 16/3/2016). Tapi desakan pengesahan begitu hebat. Kenapa?  selengkapnya

 Tributum Ergo Sum: Aku Membayar Pajak, Maka Aku AdaSabtu 20 Feb 2016 13:23Administratordibaca 2631 kaliArtikel PajakTributum Ergo Sum: Aku Membayar Pajak, Maka Aku Ada

Pada tahun 1637 Masehi seorang Descartes pernah berujar: “Cogito Ergo Sum” atau “Aku Berpikir Maka Aku Ada”. Kala itu, mendiang Descartes mungkin tidak pernah menduga bahwa 379 tahun kemudian ujarannya itu telah menginspirasi seorang abdi negara untuk membidani lahirnya artikel “Aku Membayar Pajak Maka Aku Ada” atau “Tributum Ergo Sum”.  selengkapnya

 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 29/PJ/2017Rabu 17 Jan 2018 16:15Ridha Anantidibaca 5773 kaliAturan Pajak Lainnya

TATA CARA PENGELOLAAN LAPORAN PER NEGARA  selengkapnya

 Ada Pajak dalam Hubungan Antara Masyarakat dan PemerintahRabu 24 Feb 2016 10:01Administratordibaca 9774 kaliArtikel Pajak

Uraian kali ini disajikan oleh penulis secara tak biasa. Sengaja penulis susun dengan terbebas dari landasan yang beraroma landasan hukum dan sederet peraturan. Tujuan penulis sederhana yakni ingin mengetuk dan membangun kesadaran Wajib Pajak dengan mengedepankan logika dan filosofi yang melandasi munculnya kewajiban kita sebagai masyarakat untuk membayar pajak.  selengkapnya

 Aplikasi Ilmu Ekonomi Perilaku Untuk Meningkatkan Kepatuhan PajakSelasa 12 Jan 2016 19:56Administratordibaca 5486 kaliArtikel Pajak

Meningkatkan kepatuhan pajak (tax compliance) khususnya kepatuhan yang bersifat sukarela (voluntary) merupakan salah satu sasaran utama yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kepatuhan yang meningkat pada akhirnya akan berpengaruh secara positif terhadap penerimaan pajak.  selengkapnya


 

ARTIKEL TERPOPULER


Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANselengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya

Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeriselengkapnya

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141/PMK.03/2015

JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008selengkapnya

Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badanselengkapnya



ARTIKEL ARSIP




KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :

artikel (10) artikel pajak (9) penerimaan (6) penerimaan pajak (6) amnesty (5) tax amnesty (5) kepatuhan (4) membayar pajak (4) membayar (4) pajak artikel pajak (3) pemerintah (3) cameron (3) penulis (3) amnesty dan (3) jokowi (3) presiden (3) pajak artikel (3) tributum ergo (2) meningkatkan kepatuhan pajak (2) disebutkan (2) aku membayar (2) target (2) presiden jokowi (2) direktorat jenderal pajak (2) direktorat (2) mana dirjen (2) dirjen kami (2) tributum (2) jenderal pajak djp (2) target penerimaan (2) mendiang (2) pemeriksaan (2) jokowi mana dirjen (2) mana dirjen kami (2) keberatan (2) descartes (2) akhirnya (2) pajak artikel pajak - (2) andalan penerimaan (2) duo andalan (2) revaluasi aset (2) dan revaluasi (2) dirjen (2) revaluasi (2) andalan (2) seorang (2) jokowi mana (2) membangun (2) peraturan (2) landasan (2) wajib pajak (2) target penerimaan pajak (2)