PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83/PMK.03/2009Kamis 10 Sep 2015 12:31Oktalista Putridibaca 1816 kaliPeraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN BAGI SELURUH PEGAWAI SERTA PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN DI DAERAH TERTENTU DAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO PEMBERI KERJA  selengkapnya

 Suami-Istri Beda NPWP, Awas Kena Pajak BerlipatKamis 28 Jan 2016 22:45Administratordibaca 14540 kaliArtikel Pajak

"Ini seperti jebakan batman" keluhnya. Pria paruh baya berpenampilan necis itu, sebut saja namanya Rico, mulai berkeluh-kesah. Sebagai seorang pegawai di sebuah perusahaan swasta, dia dan istrinya telah dipotong pajak oleh perusahaan tempat kerja mereka. Dia menunjukkan formulir 1721-A1 sebagai bukti atas penghasilannya dan istri telah dipotong pajak.  selengkapnya

 Menyongsong Tahun 2016 sebagai Tahun Penegakan Hukum bagi Wajib PajakSabtu 9 Jan 2016 13:05Administratordibaca 10730 kaliArtikel PajakMenyongsong Tahun 2016 sebagai Tahun Penegakan Hukum bagi Wajib Pajak

Tahun 2016 yang merupakan program Tahun Penegakan Hukum bagi Wajib Pajak, aparat penegak hukum Direktorat Jenderal Pajak sudah mulai melakukan konsolidasi sejak pertengahan tahun 2015 dimana digelar Rapat Kerja Teknis Penegakan Hukum Pajak yang berlangsung pada tanggal 8-12 Juni 2015.  selengkapnya

 Pajak Penghasilan Pasal 21Senin 28 Des 2015 11:19Ridha Anantidibaca 34941 kaliPajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan Pasal 21   Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) adalah pajak penghasilan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.   Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Pemberi Kerja, yang terdiri dari Orang  selengkapnya

 Update DPP PPh Pasal 21Kamis 24 Des 2015 14:35Oktalista Putridibaca 4371 kaliUpdate Aturan Pajak

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan pemotongan PPh Pasal 21 terbaru berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-32/PJ/2015  selengkapnya

 Bayar Pajak Dengan e-Billing Mudah dan PraktisKamis 28 Jul 2016 11:15Administratordibaca 9500 kaliArtikel PajakBayar Pajak Dengan e-Billing Mudah dan Praktis

Pada 1 Juli 2016 ini, sistem penerimaan negara secara resmi menggunakan Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN G2). Sistem ini merubah pola pembayaran dari sistem manual ke billing system melalui layanan online.  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15/PMK.03/2018Selasa 13 Feb 2018 10:41Ridha Anantidibaca 1883 kaliPeraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

TENTANG CARA LAIN UNTUK MENGHITUNG PEREDARAN BRUTO  selengkapnya

 Pajak Penghasilan Pasal 25Rabu 23 Des 2015 16:19Administratordibaca 26364 kaliPajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) adalah pembayaran Pajak Penghasilan secara angsuran.  selengkapnya

 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER - 31/PJ/2012Senin 30 Nov 2015 13:59Oktalista Putridibaca 1813 kaliPeraturan Pajak - PPh 21

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI  selengkapnya

 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 32/PJ/2015Selasa 5 Jan 2016 11:56Ridha Anantidibaca 18408 kaliPeraturan Pajak - PPh 21

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI  selengkapnya


 

ARTIKEL TERPOPULER


Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANselengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya

Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeriselengkapnya

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141/PMK.03/2015

JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008selengkapnya

Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badanselengkapnya



ARTIKEL ARSIP




KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :

penghasilan (12) pajak penghasilan (10) pajak penghasilan pasal (8) penghasilan pasal (8) peraturan (6) peraturan pajak (5) peraturan pajak - (5) pekerjaan (4) dengan pekerjaan (3) kegiatan (3) penegakan (3) pembayaran (3) pemotongan (3) dan kegiatan (3) teknis (3) sehubungan dengan pekerjaan (3) jasa dan kegiatan (3) sistem (3) sehubungan dengan (3) sehubungan (3) orang pribadi (3) artikel pajak (3) wajib pajak (3) penegakan hukum (3) artikel (3) pedoman teknis (2) penerimaan negara (2) pj pedoman teknis (2) teknis tata (2) cara pemotongan (2) pelaporan (2) pemotongan penyetoran (2) penyetoran dan (2) dan pelaporan (2) pelaporan pajak (2) pasal sehubungan (2) kegiatan orang (2) telah dipotong pajak (2) pegawai (2) pekerjaan jasa (2) pelaporan pajak penghasilan (2) pedoman teknis tata (2) dengan pekerjaan jasa (2) telah dipotong (2) tahun penegakan (2) jenderal pajak (2) pemberi kerja (2) pasal pajak (2) kegiatan orang pribadi (2) dan kegiatan orang (2) pekerjaan jasa dan (2) pasal sehubungan dengan (2)