Amnesti Pajak: Sarana Menuju Kemandirian BangsaJumat 15 Jul 2016 13:54Administratordibaca 6702 kaliArtikel PajakAmnesti Pajak: Sarana Menuju Kemandirian Bangsa

Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu berdiri di atas kaki sendiri. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, yang anugerahi Allah Yang Maha Kuasa dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia melimpah. Sudah sepatutnyalah bangsa yang besar ini menampakkan kemandiriannya, mengurangi bahkan melepaskan diri dari ketergantungan pada bangsa lain.  selengkapnya

 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER - 44/PJ./2009Rabu 2 Sep 2015 12:27Oktalista Putridibaca 5891 kaliPeraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

PELAKSANAAN PENGAKUAN SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK PENGHASILAN  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80/PMK.03/2009Senin 7 Sep 2015 12:29Oktalista Putridibaca 1238 kaliPeraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK PENGHASILAN  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83/PMK.03/2009Kamis 10 Sep 2015 12:31Oktalista Putridibaca 1816 kaliPeraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN BAGI SELURUH PEGAWAI SERTA PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN DI DAERAH TERTENTU DAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO PEMBERI KERJA  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 192/PMK.03/2015Selasa 5 Jan 2016 16:39Oktalista Putridibaca 2276 kaliPeraturan Pajak - PPN

TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI PPN YANG SEHARUSNYA TIDAK MENDAPAT FASILITAS TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU YANG TELAH MENDAPAT FASILITAS TIDAK DIPUNGUT PPN YANG DIGUNAKAN TIDAK SESUAI DENGAN TUJUAN SEMULA ATAU DIPINDAHTANGANKAN KEPADA PIHAK LAIN BAIK SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA SERTA PENGENAAN SANKSI ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PPN  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 76/PMK.03/2011Selasa 3 Nov 2015 12:42Oktalista Putridibaca 3420 kaliPeraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

TATA CARA PENCATATAN DAN PELAPORAN SUMBANGAN PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL, SUMBANGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, SUMBANGAN FASILITAS PENDIDIKAN, SUMBANGAN PEMBINAAN OLAHRAGA, DAN BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SOSIAL YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO  selengkapnya

 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2015Kamis 7 Jan 2016 13:53Oktalista Putridibaca 5838 kaliPeraturan Pajak - PPN

TENTANG IMPOR DAN PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU DAN PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU YANG TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.  selengkapnya

 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2010Rabu 14 Okt 2015 12:37Oktalista Putridibaca 1402 kaliPeraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

SUMBANGAN PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL, SUMBANGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, SUMBANGAN FASILITAS PENDIDIKAN, SUMBANGAN PEMBINAAN OLAHRAGA, DAN BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SOSIAL YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 193/PMK.03/2015Selasa 5 Jan 2016 16:59Oktalista Putridibaca 15735 kaliPeraturan Pajak - PPN

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU DAN PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU.  selengkapnya

 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1995Rabu 8 Feb 1995 15:58Ridha Anantidibaca 1415 kaliPeraturan Pajak - PPh Pasal 4 ayat (2)

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM ATAU PENGALIHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN PASANGAN USAHANYA  selengkapnya


 

ARTIKEL TERPOPULER


Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANselengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya

Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeriselengkapnya

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141/PMK.03/2015

JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008selengkapnya

Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badanselengkapnya



ARTIKEL ARSIP




KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :

peraturan pajak (9) peraturan (9) peraturan pajak - (9) sumbangan (8) bangsa (7) penghasilan (7) tertentu (6) alat angkutan (5) penyerahan (5) fasilitas (5) angkutan (5) angkutan tertentu (5) alat angkutan tertentu (5) peraturan pajak - pmk (4) bangsa yang (4) dan pengembangan (4) penelitian dan (4) dipungut (4) pengembangan (4) penelitian (4) pendidikan (4) bidang (4) penelitian dan pengembangan (4) tidak dipungut (4) dari penghasilan bruto (3) dikurangkan (3) pajak pertambahan nilai (3) dipungut pajak (3) dipungut pajak pertambahan (3) tidak dipungut pajak (3) fasilitas tidak dipungut (3) fasilitas tidak (3) pajak pertambahan (3) dari penghasilan (3) pertambahan nilai (3) penyerahan alat (3) dikurangkan dari penghasilan (3) penghasilan bruto (3) dikurangkan dari (3) yang dapat dikurangkan (3) pajak penghasilan (3) bangsa yang besar (3) dan penyerahan (3) nomor tahun (3) dapat dikurangkan (3) dapat dikurangkan dari (3) tertentu dan (3) penyerahan alat angkutan (3) sumbangan penelitian (2) bencana nasional (2) pajak terkait (2) yang bergerak dalam (2)