Pajak Penghasilan Pasal 21Senin 28 Des 2015 11:19Ridha Anantidibaca 37413 kaliPajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan Pasal 21   Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) adalah pajak penghasilan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.   Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Pemberi Kerja, yang terdiri dari Orang  selengkapnya

 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016Rabu 20 Jul 2016 13:31Administratordibaca 2958 kaliPeraturan Pengampunan Pajak

PENGAMPUNAN PAJAK  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 118/PMK.03/2016Rabu 20 Jul 2016 12:29Administratordibaca 24695 kaliPeraturan Pengampunan Pajak

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK  selengkapnya

 Pajak Penghasilan Pasal 22Ahad 27 Des 2015 11:34Ridha Anantidibaca 33318 kaliPajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan Pasal 22   Menurut hukum Indonesia, Nomor 36 tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap Wajib Pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang.  selengkapnya

 Update Tarif PPh Pasal 21Kamis 24 Des 2015 14:30Oktalista Putridibaca 6373 kaliUpdate Aturan Pajak

Menteri Keuangan mengubah peraturan mengenai tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 122/PMK010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), diikuti dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-32/PJ/2015.  selengkapnya

 Undang-Undang Pajak PenghasilanKamis 31 Des 2015 13:07Administratordibaca 4994 kaliUU Pajak Penghasilan

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN  selengkapnya

 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131 TAHUN 2000Jumat 15 Des 2000 14:25Ridha Anantidibaca 1443 kaliPeraturan Pajak - PPh Pasal 4 ayat (2)

PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11/PMK.07/2010Senin 16 Feb 2015 09:56Oktalista Putridibaca 2058 kaliAturan Pajak Lainnya

TATA CARA PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN DI BIDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 123/PMK.08/2016Rabu 20 Jul 2016 12:23Administratordibaca 2426 kaliPeraturan Pengampunan Pajak

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 119/PMK.08/2016 TENTANG TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENEMPATAN PADA INSTRUMEN INVESTASI DI PASAR KEUANGAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK  selengkapnya

 Frequenty Asked Question Pengampunan Pajak Update 1Kamis 21 Jul 2016 20:23Administratordibaca 12030 kaliPengampunan PajakFrequenty Asked Question Pengampunan Pajak Update 1

Frequenty Asked Question Pengampunan Pajak Update 1  selengkapnya


 

ARTIKEL TERPOPULER


Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANselengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya

Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeriselengkapnya

Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badanselengkapnya

Kode Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23selengkapnya



ARTIKEL ARSIP




KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :

penghasilan (12) pajak penghasilan (9) peraturan (8) pajak penghasilan pasal (5) penghasilan pasal (5) tax amnesty (5) nomor tahun (5) amnesty (5) peraturan pajak - (4) pengampunan pajak (4) peraturan pajak (4) pengampunan (4) update (4) keuangan (4) wajib pajak (3) menteri keuangan (3) undang-undang (3) indonesia (3) menteri (3) daerah (3) pasal pajak penghasilan (2) penghasilan pasal nbsp (2) penghasilan pasal pph (2) pajak penghasilan atas (2) pengampunan pajak tax (2) pajak tax amnesty (2) undang-undang nomor tahun (2) nomor tahun tentang (2) nomor tahun pajak (2) tahun pajak penghasilan (2) penghasilan tidak kena (2) tidak kena pajak (2) peraturan menteri keuangan (2) pasal pajak (2) penghasilan atas (2) undang-undang nomor (2) tahun tentang (2) tahun pajak (2) penghasilan tidak (2) peraturan menteri (2) pmk tentang (2) pajak daerah (2) kegiatan (2) terhadap (2) perubahan (2) pph pasal pajak penghasilan (1) pasal pajak penghasilan pasal (1) pajak penghasilan pasal nbsp (1) penghasilan pasal nbsp pajak (1) pasal nbsp pajak penghasilan (1) nbsp pajak penghasilan pasal (1) pajak penghasilan pasal pph (1)