PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11/PMK.07/2010Senin 16 Feb 2015 09:56Oktalista Putridibaca 2073 kaliAturan Pajak Lainnya

TATA CARA PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN DI BIDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  selengkapnya

 Undang-Undang Pajak PenghasilanKamis 31 Des 2015 13:07Administratordibaca 5031 kaliUU Pajak Penghasilan

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN  selengkapnya

 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2010Kamis 30 Des 2010 13:56Ridha Anantidibaca 3240 kaliPeraturan Pajak - KUP

TENTANG PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN.  selengkapnya

 Layakkah Tarif Tebusan Tax Amnesty yang Diajukan?Kamis 2 Jun 2016 10:01Administratordibaca 4431 kaliArtikel PajakLayakkah Tarif Tebusan Tax Amnesty yang Diajukan?

Direktorat Jendral Pajak (Dirjen Pajak) menyebut tahun 2016 ini tahun penegakan hukum pajak, akan tetapi faktanya tidak demikian. Pemerintah secara resmi mengajukan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty pada April 2016 lalu.  selengkapnya

 Banyak Catatan Tax AmnestySelasa 16 Feb 2016 04:30Administratordibaca 4425 kaliArtikel PajakBanyak Catatan Tax Amnesty

Substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty telah disepakati oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sekarang masalahnya tinggal bagaimana sosialisasinya ke masyarakat.  selengkapnya

 APBN, Tax Amnesty dan Misteri Kasus JumboSelasa 12 Apr 2016 11:13Administratordibaca 3396 kaliArtikel PajakAPBN, Tax Amnesty dan Misteri Kasus Jumbo

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah tengah mengevaluasi APBN 2016. Skenario penyusunan rancangan APBN-P tanpa memasukkan perhitungan tax amnesty atau pengampunan pajak. DPR belum juga mengesahkan RUU Tax Amnesty (Republika Online, 16/3/2016). Tapi desakan pengesahan begitu hebat. Kenapa?  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 244/PMK.03/2015Selasa 29 Des 2015 14:47Ridha Anantidibaca 7729 kaliPeraturan Pajak - KUP

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK  selengkapnya

 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016Rabu 20 Jul 2016 13:31Administratordibaca 2975 kaliPeraturan Pengampunan Pajak

PENGAMPUNAN PAJAK  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 118/PMK.03/2016Rabu 20 Jul 2016 12:29Administratordibaca 24713 kaliPeraturan Pengampunan Pajak

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 210/PMK.010/2018Senin 31 Des 2018 15:13Ridha Anantidibaca 3557 kaliPeraturan Pajak - PPN

TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (E-COMMERCE)  selengkapnya


 

ARTIKEL TERPOPULER


Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANselengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya

Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeriselengkapnya

Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badanselengkapnya

Kode Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23selengkapnya



ARTIKEL ARSIP




KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :

tax amnesty (9) amnesty (9) peraturan pajak - (5) peraturan pajak (5) pengampunan pajak (5) peraturan (5) undang-undang (5) pengampunan (5) penghasilan (4) nomor tahun tentang (3) pajak penghasilan (3) nomor tahun (3) tahun tentang (3) artikel pajak (3) daerah (3) artikel (3) pemerintah (3) rancangan (3) undang-undang nomor tahun (2) pengampunan pajak atau (2) atau tax amnesty (2) pajak tax amnesty (2) pajak daerah (2) undang-undang nomor (2) rancangan undang-undang (2) penghitungan (2) peraturan pajak - pajak (1) pajak daerah pmk nomor (1) pmk tata cara pengenaan (1) tata cara pengenaan sanksi (1) cara pengenaan sanksi terhadap (1) pengenaan sanksi terhadap pelanggaran (1) sanksi terhadap pelanggaran ketentuan (1) terhadap pelanggaran ketentuan di (1) pelanggaran ketentuan di bidang (1) ketentuan di bidang pajak (1) di bidang pajak daerah (1) bidang pajak daerah dan (1) pajak daerah dan retribusi (1) daerah dan retribusi daerah (1) dan retribusi daerah peraturan (1) retribusi daerah peraturan pajak (1) daerah peraturan pajak - (1) peraturan pajak - undang-undang (1) pajak - undang-undang pajak (1) - undang-undang pajak penghasilan (1) undang-undang pajak penghasilan perubahan (1) pajak penghasilan perubahan keempat (1) penghasilan perubahan keempat atas (1) perubahan keempat atas undang-undang (1) keempat atas undang-undang nomor (1) atas undang-undang nomor tahun (1)