Frequenty Asked Question Pengampunan PajakKamis 21 Jul 2016 20:25Administratordibaca 18754 kaliPengampunan PajakFrequenty Asked Question Pengampunan Pajak

Frequenty Asked Question Pengampunan Pajak  selengkapnya

 Frequenty Asked Question Pengampunan Pajak Update 1Kamis 21 Jul 2016 20:23Administratordibaca 11481 kaliPengampunan PajakFrequenty Asked Question Pengampunan Pajak Update 1

Frequenty Asked Question Pengampunan Pajak Update 1  selengkapnya

 Regulasi Terkait PPh 23Senin 21 Des 2015 22:23Administratordibaca 2918 kaliLain-Lain

Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Menteri Keuangan terkait dengan PPh 23 Peraturan Menteri Keuangan-244/PMK.03/2008   Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008    selengkapnya

 Pajak Penghasilan Pasal 23Kamis 24 Des 2015 16:19Administratordibaca 26259 kaliPajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan Pasal 23  Pajak Penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara dua pihak. Pihak yang menerima penghasilan atau penjual atau pemberi jasa akan dikenakan PPh pasal 23.  selengkapnya

 Regulasi Terkait PPh 21Selasa 29 Des 2015 22:21Administratordibaca 3246 kaliLain-Lain

Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Menteri Keuangan terkait dengan PPh 21   Peraturan Direktur Jenderal Pajak- PER - 31/Pj/2012   Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi   Peraturan Direktur Jenderal  selengkapnya

 Pajak Penghasilan Pasal 21Senin 28 Des 2015 11:19Ridha Anantidibaca 34937 kaliPajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan Pasal 21   Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) adalah pajak penghasilan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.   Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Pemberi Kerja, yang terdiri dari Orang  selengkapnya

 Regulasi Terkait PPh Pasal 4 ayat (2)Kamis 31 Des 2015 22:22Administratordibaca 5301 kaliLain-Lain

Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Menteri Keuangan terkait dengan PPh Pasal 4 ayat (2)     Peraturan Pemerintah – Nomor 131 Tahun 2000 Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia   Peraturan Pemerintah Nomor 131 tahun 2000 ini terkait dengan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan  selengkapnya

 Regulasi Terkait PPh 26Senin 7 Des 2015 22:22Administratordibaca 5057 kaliLain-Lain

Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Menteri Keuangan terkait dengan PPh 26 Keputusan Menteri Keuangan-624/KMK.04/1994 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 Atas Penghasilan Berupa Premi Asuransi Dan Premi Reasuransi Yang Dibayar Kepada Perusahaan Asuransi Di Luar Negeri   Keputusan Menteri Keuangan-434/KMK.04/1999 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26  selengkapnya

 Regulasi Terkait Pajak Pertambahan NilaiKamis 31 Des 2015 15:16Administratordibaca 1873 kaliLain-Lain

Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Menteri Keuangan terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai   Peraturan Menteri Keuangan – 193/PMK.03/2015 Tata Cara Pemberian Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Dan/atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu     Peraturan Menteri  selengkapnya

 Pajak Penghasilan Pasal 22Ahad 27 Des 2015 11:34Ridha Anantidibaca 32307 kaliPajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan Pasal 22   Menurut hukum Indonesia, Nomor 36 tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap Wajib Pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang.  selengkapnya


 

ARTIKEL TERPOPULER


Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANselengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya

Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeriselengkapnya

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141/PMK.03/2015

JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008selengkapnya

Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badanselengkapnya



ARTIKEL ARSIP




KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :

penghasilan (20) peraturan (17) menteri (15) pajak penghasilan (15) terkait (12) keuangan (11) pajak penghasilan pasal (11) penghasilan pasal (11) menteri keuangan (11) peraturan menteri (8) pemerintah (7) peraturan pemerintah (7) keputusan menteri (7) keputusan (7) peraturan menteri keuangan (6) nbsp peraturan (6) pemerintah dan keputusan (5) nomor tahun (5) regulasi (5) keuangan terkait dengan (5) regulasi terkait (5) menteri keuangan terkait (5) dan keputusan menteri (5) keputusan menteri keuangan (5) pemerintah dan (5) keuangan peraturan (5) dan keputusan (5) keuangan terkait (5) menteri keuangan peraturan (5) keuangan peraturan pemerintah (5) peraturan pemerintah dan (5) keputusan menteri keuangan terkait (4) menteri keuangan terkait dengan (4) tax amnesty (4) regulasi terkait pph (4) pemotongan (4) pph peraturan menteri (4) dengan nbsp (4) amnesty (4) pph peraturan (4) keuangan peraturan pemerintah dan (4) peraturan pemerintah dan keputusan (4) terkait pph (4) peraturan menteri keuangan peraturan (4) dan keputusan menteri keuangan (4) terkait dengan nbsp (4) menteri keuangan peraturan pemerintah (4) pemerintah dan keputusan menteri (4) penyerahan (3) pasal pajak (3) pajak pertambahan (3) keuangan- (3)