Bayar Pajak Dengan e-Billing Mudah dan PraktisKamis 28 Jul 2016 11:15Administratordibaca 10052 kaliArtikel PajakBayar Pajak Dengan e-Billing Mudah dan Praktis

Pada 1 Juli 2016 ini, sistem penerimaan negara secara resmi menggunakan Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN G2). Sistem ini merubah pola pembayaran dari sistem manual ke billing system melalui layanan online.  selengkapnya

 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 11/PJ/2016Rabu 30 Mar 2016 10:46Oktalista Putridibaca 5140 kaliUpdate Aturan Pajak

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 11/PJ/2016 TENTANG PANDUAN TEKNIS PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK  selengkapnya

 Pajak Penghasilan Pasal 25Rabu 23 Des 2015 16:19Administratordibaca 28424 kaliPajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) adalah pembayaran Pajak Penghasilan secara angsuran.  selengkapnya

 Undang-Undang Pajak PenghasilanKamis 31 Des 2015 13:07Administratordibaca 4992 kaliUU Pajak Penghasilan

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN  selengkapnya

 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016Rabu 20 Jul 2016 13:31Administratordibaca 2956 kaliPeraturan Pengampunan Pajak

PENGAMPUNAN PAJAK  selengkapnya

 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 29/PJ/2017Rabu 17 Jan 2018 16:15Ridha Anantidibaca 6306 kaliAturan Pajak Lainnya

TATA CARA PENGELOLAAN LAPORAN PER NEGARA  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 118/PMK.03/2016Rabu 20 Jul 2016 12:29Administratordibaca 24691 kaliPeraturan Pengampunan Pajak

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 262/PMK.03/2010Senin 23 Nov 2015 14:03Oktalista Putridibaca 5448 kaliPeraturan Pajak - PPh 21

TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI, ANGGOTA POLRI, DAN PENSIUNANNYA ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ATAU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  selengkapnya

 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2010Rabu 21 Okt 2015 14:05Oktalista Putridibaca 2526 kaliPeraturan Pajak - PPh 21

TARIF PEMOTONGAN DAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ATAU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  selengkapnya

 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 28/PJ/2017Jumat 29 Des 2017 11:43Ridha Anantidibaca 3477 kaliAturan Pajak Lainnya

TATA CARA PERTUKARAN INFORMASI BERDASARKAN PERMINTAAN DALAM RANGKA MELAKSANAKAN PERJANJIAN INTERNASIONAL  selengkapnya


 

ARTIKEL TERPOPULER


Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANselengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya

Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeriselengkapnya

Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badanselengkapnya

Kode Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23selengkapnya



ARTIKEL ARSIP




KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :

penghasilan (8) peraturan pajak - (6) peraturan pajak (6) pajak penghasilan (6) negara (6) peraturan (6) anggaran pendapatan dan (4) pendapatan dan belanja (4) anggaran pendapatan (4) pendapatan dan (4) dan belanja (4) sistem (4) anggaran (4) pendapatan (4) belanja (4) anggaran pendapatan dan belanja (3) pajak penghasilan pasal (3) penghasilan pasal (3) nomor tahun (3) pembayaran (3) undang-undang (3) undang-undang nomor tahun (2) nomor tahun tentang (2) pengampunan pajak peraturan (2) pajak peraturan pajak (2) atas penghasilan yang (2) penghasilan yang menjadi (2) yang menjadi beban (2) menjadi beban anggaran (2) beban anggaran pendapatan (2) dan belanja negara (2) belanja negara atau (2) negara atau anggaran (2) atau anggaran pendapatan (2) dan belanja daerah (2) belanja daerah peraturan (2) daerah peraturan pajak (2) tata cara pertukaran (2) cara pertukaran informasi (2) pertukaran informasi berdasarkan (2) informasi berdasarkan permintaan (2) berdasarkan permintaan dalam (2) permintaan dalam rangka (2) dalam rangka melaksanakan (2) rangka melaksanakan perjanjian (2) melaksanakan perjanjian internasional (2) penerimaan negara (2) pembayaran pajak (2) undang-undang nomor (2) tahun tentang (2) tax amnesty (2) pengampunan pajak (2)