PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 187/PMK.03/2015Rabu 6 Jan 2016 12:00Oktalista Putridibaca 6646 kaliPeraturan Pajak - KUP

TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.  selengkapnya

 Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam NegeriJumat 1 Jan 2016 05:40Administratordibaca 135205 kaliAdministrasi Perpajakan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9/PMK.03/2018Jumat 26 Jan 2018 14:51Ridha Anantidibaca 26992 kaliPeraturan Pajak - KUP

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 243/PMK.03/2014 TENTANG SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)  selengkapnya

 Undang-Undang Pajak PenghasilanKamis 31 Des 2015 13:07Administratordibaca 4972 kaliUU Pajak Penghasilan

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 118/PMK.03/2016Rabu 20 Jul 2016 12:29Administratordibaca 24676 kaliPeraturan Pengampunan Pajak

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK  selengkapnya

 Kode Akun Pajak 411212 Untuk Jenis Pajak PPN ImporJumat 1 Jan 2016 04:49Administratordibaca 11845 kaliAdministrasi Perpajakan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411212 Untuk Jenis Pajak PPN Impor  selengkapnya

 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara PerpajakanRabu 6 Jan 2016 12:08Oktalista Putridibaca 216737 kaliUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN  selengkapnya

 Undang-Undang Pajak Pertambahan NilaiKamis 31 Des 2015 10:20Administratordibaca 44275 kaliUU Pajak Pertambahan Nilai

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1983 TENTANG PPN BARANG DAN JASA & PPnBM STDD UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 2009  selengkapnya

 Kode Akun Pajak 411219 Untuk Jenis Pajak PPN LainnyaJumat 1 Jan 2016 03:59Administratordibaca 11107 kaliAdministrasi Perpajakan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411219 Untuk Jenis Pajak PPN Lainnya  selengkapnya

 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016Rabu 20 Jul 2016 13:31Administratordibaca 2942 kaliPeraturan Pengampunan Pajak

PENGAMPUNAN PAJAK  selengkapnya


 

ARTIKEL TERPOPULER


Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANselengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya

Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeriselengkapnya

Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badanselengkapnya

Kode Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23selengkapnya



ARTIKEL ARSIP




KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :

kode jenis setoran (6) jenis setoran akun (6) setoran akun pajak (6) akun pajak untuk (6) pajak untuk jenis (6) untuk jenis pajak (6) jenis setoran (6) setoran akun (6) untuk jenis (6) jenis pajak (6) peraturan (6) setoran (6) kode jenis setoran akun (5) jenis setoran akun pajak (5) setoran akun pajak untuk (5) akun pajak untuk jenis (5) pajak untuk jenis pajak (5) untuk jenis pajak ppn (5) peraturan pajak - (5) peraturan pajak (5) perpajakan (5) undang-undang (5) administrasi perpajakan - (3) perpajakan - kode (3) administrasi perpajakan (3) perpajakan - (3) tahun tentang (3) administrasi (3) administrasi perpajakan - kode (2) perpajakan - kode jenis (2) nomor pmk tentang (2) ppn dalam negeri (2) undang-undang nomor tahun (2) nomor tahun tentang (2) ketentuan umum dan (2) tata cara perpajakan (2) undang-undang no tahun (2) pajak ppn lainnya (2) pmk tentang (2) menteri keuangan (2) dalam negeri (2) pajak penghasilan (2) undang-undang nomor (2) nomor tahun (2) tax amnesty (2) pengampunan pajak (2) ketentuan umum (2) cara perpajakan (2) undang-undang no (2) ppn lainnya (2) menteri (2) keuangan (2)