Tahukah, Lebih dari 84% Anggaran Negara Berasal dari PajakSabtu 9 Jan 2016 12:31Administratordibaca 2451 kaliArtikel PajakTahukah, Lebih dari 84% Anggaran Negara Berasal dari Pajak

Penerimaan Perpajakan tahun 2016 yang ditargetkan sebesar 1.546,7 triliun rupiah akan menjadi tulang punggung berjalannya APBN 2016. Penghitungan yang cermat akan mendapatkan penerimaan negara dalam postur APBN 2016 sebesar 84,86 % dari Pajak.  selengkapnya

 Pelajaran dari Pemotongan 20% Tunjangan Kinerja (Penghasilan) Pegawai PajakSenin 21 Mar 2016 09:09Administratordibaca 2437 kaliArtikel PajakPelajaran dari Pemotongan 20% Tunjangan Kinerja (Penghasilan) Pegawai Pajak

Penghasilan pegawai pajak pada tahun 2016 dipotong 20% dari tunjangan kinerja yang mereka terima setiap bulannya. Sebuah konsekuensi dari penerapan Perpres No 37 Tahun 2015 karena realisasi penerimaan hanya mencapai 81% dari target penerimaan pajak. Hal ini sepertinya luput dari perhatian publik, adem ayem, tidak ada bully, tidak ada media seperti layaknya saat ada kenaikan tunjangan kinerja.  selengkapnya

 Update Aturan Pajak PP No 40 TAHUN 2009Kamis 14 Des 2017 08:48Ridha Anantidibaca 4090 kaliUpdate Aturan Pajak

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PP No 40 TAHUN 2009  selengkapnya

 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 32/PJ/2014Rabu 17 Sep 2014 11:31Ridha Anantidibaca 1611 kaliPeraturan Pajak - KUP

PENEGASAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU  selengkapnya

 Update Aturan Pajak PMK NOMOR 196/PMK.010/2016Jumat 15 Des 2017 10:36Ridha Anantidibaca 1584 kaliUpdate Aturan Pajak

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PMK NOMOR 196/PMK.010/2016  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80/PMK.03/2009Senin 7 Sep 2015 12:29Oktalista Putridibaca 1249 kaliPeraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK PENGHASILAN  selengkapnya

 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER - 44/PJ./2009Rabu 2 Sep 2015 12:27Oktalista Putridibaca 5931 kaliPeraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

PELAKSANAAN PENGAKUAN SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK PENGHASILAN  selengkapnya

 Menghadang Efek Samping Tax AmnestySenin 25 Jul 2016 15:13Administratordibaca 3879 kaliArtikel PajakMenghadang Efek Samping Tax Amnesty

Meski mendapat sorotan karena dianggap terlalu luasnya objek pengampunan pajak, tarif tebusan yang terlampau murah, mau pun potensi pencucian uang, UU Tax Amnesty akhirnya diteken Presiden Joko Widodo pada 1 Juli 2016.  selengkapnya

 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)Sabtu 26 Des 2015 11:59Administratordibaca 28146 kaliPajak Penghasilan (PPh)

PPh Final atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia   Objek PPh adalah Penghasilan berupa buna deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia termasuk bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri  selengkapnya

 Perlukah Perppu Pengampunan Pajak?Selasa 3 Mei 2016 15:17Administratordibaca 2537 kaliArtikel PajakPerlukah Perppu Pengampunan Pajak?

Mengantisipasi gagalnya RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) atau meleset dari waktu yang diharapkan, Presiden Joko Widodo sudah menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) deklarasi pajak. PP dimaksudkan selain memperbaiki basis data juga meningkatkan pendapatan dari sektor pajak.  selengkapnya


 

ARTIKEL TERPOPULER


Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANselengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya

Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeriselengkapnya

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141/PMK.03/2015

JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008selengkapnya

Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badanselengkapnya



ARTIKEL ARSIP




KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :

penghasilan (11) peraturan (7) pajak penghasilan (6) diterima atau (5) peraturan pajak (5) yang diterima atau (5) peraturan pajak - (5) diterima atau diperoleh (5) atau diperoleh (5) yang diterima (5) diterima (5) diperoleh (5) artikel pajak (4) artikel (4) yang diterima atau diperoleh (4) aturan (4) penerimaan (4) bidang (4) pajak penghasilan atas (3) penghasilan atas penghasilan (3) amnesty (3) tunjangan kinerja (3) atas penghasilan dari (3) tentang pajak penghasilan (3) penghasilan dari usaha (3) pengampunan (3) dan tabungan (3) deposito (3) indonesia (3) tabungan (3) tentang pajak (3) kinerja (3) tunjangan (3) deposito dan tabungan (3) penghasilan atas (3) tax amnesty (3) atas penghasilan (3) deposito dan (3) penghasilan dari (3) pengampunan pajak (3) sertifikat bank indonesia (2) atau diperoleh wajib (2) diperoleh wajib pajak (2) atas penghasilan dari usaha (2) usaha yang diterima (2) diskonto sertifikat bank (2) negara (2) serta diskonto sertifikat (2) kami informasikan perubahan (2) dan tabungan serta (2) tabungan serta diskonto (2) informasikan perubahan aturan (2)