DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP) PPNSabtu 2 Jan 2016 16:04Administratordibaca 12365 kaliPajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dasar Pengenaan Pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang, berupa: Jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.  selengkapnya

 Update DPP PPh Pasal 21Kamis 24 Des 2015 14:35Oktalista Putridibaca 4363 kaliUpdate Aturan Pajak

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan pemotongan PPh Pasal 21 terbaru berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-32/PJ/2015  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11/PMK.07/2010Senin 16 Feb 2015 09:56Oktalista Putridibaca 1746 kaliAturan Pajak Lainnya

TATA CARA PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN DI BIDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  selengkapnya

 Faktur PajakRabu 6 Jan 2016 14:59Administratordibaca 4320 kaliFormulir Pajak

Faktur Pajak Dasar Hukum : PER 24/PJ/2012 Berlaku : 1 April 2013  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17/PMK.07/2016Selasa 16 Feb 2016 16:43Oktalista Putridibaca 3722 kaliAturan Pajak Lainnya

PENCABUTAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 11/PMK.07/2010 TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN DI BIDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  selengkapnya

 SPT Tahunan Wajib Pajak BadanRabu 30 Des 2015 12:39Administratordibaca 18841 kaliSPT Tahunan

SPT Tahunan PPh Badan Dasar Hukum : PER 36/PJ/2015 Berlaku : tahun pajak 2015  selengkapnya

 SPT Masa PPh Pasal 15Rabu 23 Des 2015 13:18Administratordibaca 17262 kaliSPT Masa

SPT Masa PPh 15 Dasar Hukum : PER 53/PJ/2009 Berlaku : mulai 1 Nopember 2009  selengkapnya

 SPT Masa PPNSelasa 15 Des 2015 13:36Administratordibaca 46334 kaliSPT Masa

SPT Masa PPN Dasar Hukum : PER 44/PJ/2010 & PER 45/PJ/2010 Berlaku : Januari 2011  selengkapnya

 SPT Masa PPh Pasal 23/26Jumat 25 Des 2015 13:10Administratordibaca 94179 kaliSPT Masa

SPT Masa PPh Pasal 23/26 Dasar Hukum : PER 53/PJ/2009 Berlaku : Nopember 2009  selengkapnya

 SPT Masa PPh Pasal 21/26Selasa 29 Des 2015 14:00Administratordibaca 55637 kaliSPT Masa

SPT Masa PPh 21/26 Tahun Pajak 2014 Dasar Hukum : PER 14/PJ/2013 Berlaku : 1 Januari 2014  selengkapnya


 

ARTIKEL TERPOPULER


Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANselengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya

Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeriselengkapnya

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141/PMK.03/2015

JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008selengkapnya

Jatuh Tempo Pelaporan dan Pembayaran Pajak

Sudahkah Anda mengetahui kapan Anda harus melaporkan dan membayarkan Pajak anda?selengkapnya



ARTIKEL ARSIP




KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :

peraturan (7) formulir pajak (6) berlaku (6) formulir (6) dasar hukum (6) formulir pajak - (6) daerah (5) pengenaan (4) pajak daerah (3) menteri keuangan (3) peraturan menteri (3) menteri (3) keuangan (3) peraturan menteri keuangan (3) peraturan pajak - (3) peraturan pajak (3) daerah formulir pajak (2) terhadap pelanggaran ketentuan (2) faktur pajak (2) tata cara pengenaan (2) daerah formulir (2) retribusi daerah (2) dan retribusi (2) bidang pajak (2) ketentuan di (2) pelanggaran ketentuan (2) terhadap pelanggaran (2) sanksi terhadap (2) pengenaan sanksi (2) cara pengenaan (2) sanksi terhadap pelanggaran (2) pasal dasar (2) pajak dasar hukum (2) pengenaan sanksi terhadap (2) pelanggaran ketentuan di (2) ketentuan di bidang (2) pengenaan pajak (2) dasar pengenaan (2) pj berlaku januari (2) nopember formulir pajak (2) bidang pajak daerah (2) pajak daerah dan (2) daerah dan retribusi (2) dasar pengenaan pajak (2) dan retribusi daerah (2) retribusi daerah formulir (2) pajak dasar (2) januari (2) cara pengenaan sanksi (2) pelanggaran (2) update (2) berlaku januari (2)