Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara PerpajakanRabu 6 Jan 2016 12:08Oktalista Putridibaca 215075 kaliUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN  selengkapnya

 e-SPTKamis 22 Okt 2015 17:22Administratordibaca 13688 kaliQ & A Pajak

Apa itu E-Spt? Apa kelebihan dari e-Spt? Kapan ketentuan e-SPT ini dimulai? Bagaimana tata cara penggunaan e-SPT?  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11/PMK.07/2010Senin 16 Feb 2015 09:56Oktalista Putridibaca 1746 kaliAturan Pajak Lainnya

TATA CARA PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN DI BIDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17/PMK.07/2016Selasa 16 Feb 2016 16:43Oktalista Putridibaca 3722 kaliAturan Pajak Lainnya

PENCABUTAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 11/PMK.07/2010 TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN DI BIDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  selengkapnya

 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 09/PJ/2018Kamis 29 Mar 2018 09:53Ridha Anantidibaca 2821 kaliPajak Pertambahan Nilai (PPN)

PENUNDAAN PEMBERLAKUAN KETENTUAN PENCANTUMAN IDENTITAS PEMBELI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 4A PER-16/PJ/2014 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PELAPORAN FAKTUR PAJAK BERBENTUK ELEKTRONIK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-31/PJ/2017  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 255/PMK.03/2008Selasa 1 Sep 2015 12:24Oktalista Putridibaca 999 kaliPeraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

PENGHITUNGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN PAJAK BERJALAN YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK BARU, BANK, SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI, BADAN USAHA MILIK NEGARA, BADAN USAHA MILIK DAERAH, WAJIB PAJAK MASUK BURSA DAN WAJIB PAJAK LAINNYA YANG BERDASARKAN KETENTUAN DIHARUSKAN MEMBUAT LAPORAN KEUANGAN BERKALA TERMASUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU  selengkapnya

 Regulasi Terkait KUPKamis 31 Des 2015 22:26Administratordibaca 1562 kaliLain-Lain

Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, dan Peraturan Menteri Keuangan terkait dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Peraturan Menteri Keuangan-242/PMK.03/2014 Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak   Peraturan Pemerintah-Nomor 94 Tahun 2010 Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan Peraturan Menteri Keuangan-215/PMK.03/2008  selengkapnya

 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 10/PJ/2016Rabu 20 Jul 2016 10:19Administratordibaca 3125 kaliPeraturan Pengampunan Pajak

PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-07/PJ/2016 TENTANG DOKUMEN DAN PEDOMAN TEKNIS PENGISIAN DOKUMEN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK  selengkapnya

 Update Aturan Pajak NOMOR PER - 31/PJ/2017Senin 8 Jan 2018 10:01Ridha Anantidibaca 3945 kaliUpdate Aturan Pajak

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PER - 31/PJ/2017  selengkapnya

 Update Aturan Pajak PMK NOMOR 73/PMK.03/2017Rabu 3 Jan 2018 10:52Ridha Anantidibaca 2156 kaliUpdate Aturan Pajak

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PMK NOMOR 73/PMK.03/2017  selengkapnya


 

ARTIKEL TERPOPULER


Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANselengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya

Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeriselengkapnya

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141/PMK.03/2015

JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008selengkapnya

Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badanselengkapnya



ARTIKEL ARSIP




KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :

peraturan (17) ketentuan (8) peraturan pajak (7) peraturan pajak - (7) daerah (6) menteri (6) keuangan (6) peraturan menteri (5) perpajakan (4) wajib pajak (4) aturan (4) terkait (4) menteri keuangan (4) perubahan (4) pajak nomor (3) direktur jenderal (3) peraturan direktur (3) direktur (3) direktur jenderal pajak (3) pajak nomor per- (3) jenderal pajak nomor (3) pajak daerah (3) peraturan direktur jenderal (3) ketentuan umum dan (3) tata cara perpajakan (3) cara perpajakan (3) ketentuan umum (3) tentang tata cara (3) peraturan menteri keuangan (3) penghasilan (3) jenderal pajak (3) tentang tata (3) dan pelaporan (2) dengan terbitnya (2) update peraturan (2) faktur pajak berbentuk (2) pajak berbentuk elektronik (2) kami informasikan (2) informasikan perubahan (2) perubahan aturan (2) aturan terkait (2) terbitnya aturan (2) dan pelaporan faktur (2) badan usaha milik (2) jenderal pajak nomor per- (2) direktur jenderal pajak nomor (2) peraturan direktur jenderal pajak (2) daerah dan retribusi (2) daerah peraturan (2) pajak daerah dan (2) dalam tahun (2) penghasilan dalam (2)