Regulasi Terkait PPh 22Senin 28 Des 2015 22:23Administratordibaca 1874 kaliLain-Lain

Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Menteri Keuangan terkait dengan PPh 22 Peraturan Menteri Keuangan-253/PMK.03/2008 Wajib Pajak Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan Dari Pembeli Atas Penjualan Barang Yang Tergolong Sangat Mewah   Peraturan Menteri Keuangan -90/PMK.03/2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri  selengkapnya

 Regulasi Terkait PPh 21Selasa 29 Des 2015 22:21Administratordibaca 3266 kaliLain-Lain

Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Menteri Keuangan terkait dengan PPh 21   Peraturan Direktur Jenderal Pajak- PER - 31/Pj/2012   Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi   Peraturan Direktur Jenderal  selengkapnya

 Regulasi Terkait KUPKamis 31 Des 2015 22:26Administratordibaca 1579 kaliLain-Lain

Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, dan Peraturan Menteri Keuangan terkait dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Peraturan Menteri Keuangan-242/PMK.03/2014 Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak   Peraturan Pemerintah-Nomor 94 Tahun 2010 Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan Peraturan Menteri Keuangan-215/PMK.03/2008  selengkapnya

 Regulasi Terkait PPh 23Senin 21 Des 2015 22:23Administratordibaca 2939 kaliLain-Lain

Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Menteri Keuangan terkait dengan PPh 23 Peraturan Menteri Keuangan-244/PMK.03/2008   Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008    selengkapnya

 Regulasi Terkait PPh 26Senin 7 Des 2015 22:22Administratordibaca 5075 kaliLain-Lain

Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Menteri Keuangan terkait dengan PPh 26 Keputusan Menteri Keuangan-624/KMK.04/1994 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 Atas Penghasilan Berupa Premi Asuransi Dan Premi Reasuransi Yang Dibayar Kepada Perusahaan Asuransi Di Luar Negeri   Keputusan Menteri Keuangan-434/KMK.04/1999 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26  selengkapnya

 Regulasi Terkait PPh Pasal 4 ayat (2)Kamis 31 Des 2015 22:22Administratordibaca 5325 kaliLain-Lain

Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Menteri Keuangan terkait dengan PPh Pasal 4 ayat (2)     Peraturan Pemerintah – Nomor 131 Tahun 2000 Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia   Peraturan Pemerintah Nomor 131 tahun 2000 ini terkait dengan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan  selengkapnya

 Regulasi Terkait Pajak Pertambahan NilaiKamis 31 Des 2015 15:16Administratordibaca 1894 kaliLain-Lain

Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Menteri Keuangan terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai   Peraturan Menteri Keuangan – 193/PMK.03/2015 Tata Cara Pemberian Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Dan/atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu     Peraturan Menteri  selengkapnya

 Update Aturan Pajak PER - 01/PJ/2016Rabu 20 Jan 2016 19:11Oktalista Putridibaca 3750 kaliUpdate Aturan Pajak

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 01/PJ/2016 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN  selengkapnya

 Update Aturan Pajak PER - 16/PJ/2016Rabu 6 Des 2017 09:23Ridha Anantidibaca 14605 kaliUpdate Aturan Pajak

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PER - 16/PJ/2016  selengkapnya

 Update Aturan Pajak PER - 01/PJ/2017Kamis 14 Des 2017 10:17Ridha Anantidibaca 4129 kaliUpdate Aturan Pajak

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PER - 01/PJ/2017  selengkapnya


 

ARTIKEL TERPOPULER


Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANselengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya

Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeriselengkapnya

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141/PMK.03/2015

JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008selengkapnya

Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badanselengkapnya



ARTIKEL ARSIP




KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :

peraturan (30) menteri (24) terkait (18) menteri keuangan (16) keuangan (16) peraturan menteri (15) penghasilan (13) pajak penghasilan (11) keputusan menteri (9) peraturan pemerintah (9) peraturan menteri keuangan (9) pemerintah (9) keputusan (9) nbsp peraturan (8) keuangan terkait (7) regulasi terkait (7) regulasi (7) keputusan menteri keuangan (7) menteri keuangan terkait (7) keuangan terkait dengan (7) pemerintah dan (6) keuangan peraturan (6) pajak penghasilan pasal (6) keuangan peraturan pemerintah (6) menteri keuangan peraturan (6) pph peraturan (6) menteri keuangan- (6) dan keputusan (6) keuangan- (6) peraturan pemerintah dan (6) penghasilan pasal (6) pemerintah dan keputusan (6) dan keputusan menteri (6) menteri keuangan terkait dengan (6) pph peraturan menteri (6) peraturan menteri keuangan peraturan (5) menteri keuangan peraturan pemerintah (5) keuangan peraturan pemerintah dan (5) pemerintah dan keputusan menteri (5) terkait dengan nbsp (5) dan keputusan menteri keuangan (5) terkait pph (5) peraturan pemerintah dan keputusan (5) dengan nbsp (5) aturan (5) keputusan menteri keuangan terkait (5) regulasi terkait pph (5) terkait dengan nbsp pph (4) peraturan menteri keuangan- (4) pemotongan (4) menteri keuangan- pmk (4) keuangan terkait dengan nbsp (4)