Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara PerpajakanRabu 6 Jan 2016 12:08Oktalista Putridibaca 215077 kaliUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN  selengkapnya

 e-SPTKamis 22 Okt 2015 17:22Administratordibaca 13688 kaliQ & A Pajak

Apa itu E-Spt? Apa kelebihan dari e-Spt? Kapan ketentuan e-SPT ini dimulai? Bagaimana tata cara penggunaan e-SPT?  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11/PMK.07/2010Senin 16 Feb 2015 09:56Oktalista Putridibaca 1747 kaliAturan Pajak Lainnya

TATA CARA PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN DI BIDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17/PMK.07/2016Selasa 16 Feb 2016 16:43Oktalista Putridibaca 3722 kaliAturan Pajak Lainnya

PENCABUTAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 11/PMK.07/2010 TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN DI BIDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 244/PMK.03/2008Rabu 9 Des 2015 14:10Oktalista Putridibaca 6075 kaliPeraturan Pajak - PPh 23

JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141/PMK.03/2015Kamis 7 Jan 2016 11:50Oktalista Putridibaca 105053 kaliPeraturan Pajak - PPh 23

JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008  selengkapnya

 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 09/PJ/2018Kamis 29 Mar 2018 09:53Ridha Anantidibaca 2821 kaliPajak Pertambahan Nilai (PPN)

PENUNDAAN PEMBERLAKUAN KETENTUAN PENCANTUMAN IDENTITAS PEMBELI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 4A PER-16/PJ/2014 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PELAPORAN FAKTUR PAJAK BERBENTUK ELEKTRONIK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-31/PJ/2017  selengkapnya

 Revaluasi Aset, Sekali Dayung Enam-Tujuh Pulau TerlampauiRabu 3 Feb 2016 09:40Administratordibaca 4056 kaliArtikel PajakRevaluasi Aset, Sekali Dayung Enam-Tujuh Pulau Terlampaui

“Aset melonjak Rp800 triliun”,judul satu harian nasional pekan silam. Angka ini adalah jumlah kenaikan aset BUMN sepanjang 2015. Sumbangan terbesar atas lonjakan aset itu diperoleh dari revaluasi aset 43 BUMN dan 19 anak perusahaannya. Seperti diketahui, pada paket deregulasi ekonomi jilid 5, 19 Oktober 2015, pemerintah memberi insentif perpajakan bagi perusahaan yang bermaksud melakukan  selengkapnya

 Siap-Siap 1 Juli 2016, Bayar Pajak Harus Dengan e-BillingKamis 2 Jun 2016 22:04Administratordibaca 4794 kaliArtikel PajakSiap-Siap 1 Juli 2016, Bayar Pajak Harus Dengan e-Billing

Tinggal sebulan lagi, Wajib Pajak harus bayar pajak dengan Billing System atau lebih populer dengan istilah e-Billing per 1 Juli 2016. Melalui e-Billing, pembayaran pajak dilakukan secara elektronik dengan menggunakan Kode Billing, berupa 15 digit kode angka, yang diterbitkan melalui sistem billing pajak. Untuk itu, kepada semua Wajib Pajak disarankan untuk segera mencoba menggunakan e-Billing d  selengkapnya

 Regulasi Terkait PPh 23Senin 21 Des 2015 22:23Administratordibaca 2918 kaliLain-Lain

Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Menteri Keuangan terkait dengan PPh 23 Peraturan Menteri Keuangan-244/PMK.03/2008   Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008    selengkapnya


 

ARTIKEL TERPOPULER


Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANselengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya

Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeriselengkapnya

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141/PMK.03/2015

JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008selengkapnya

Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badanselengkapnya



ARTIKEL ARSIP




KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :

peraturan (12) sebagaimana (8) peraturan pajak - (6) peraturan pajak (6) undang-undang nomor (6) nomor tahun (6) undang-undang (6) undang-undang nomor tahun (6) ketentuan (6) menteri (5) daerah (5) keuangan (4) dimaksud (4) menteri keuangan (4) diubah (4) diubah terakhir dengan (4) dimaksud dalam pasal (4) sebagaimana dimaksud dalam (4) terakhir (4) peraturan menteri (4) diubah terakhir (4) e-billing (4) sebagaimana dimaksud (4) terakhir dengan (4) sebagaimana telah (4) dalam pasal (4) dimaksud dalam (4) lain sebagaimana dimaksud (3) telah beberapa (3) jasa lain sebagaimana (3) penghasilan (3) tentang pajak (3) pajak penghasilan (3) penghasilan sebagaimana (3) peraturan menteri keuangan (3) dalam pasal ayat (3) pasal ayat huruf (3) lain sebagaimana (3) tentang pajak penghasilan (3) pajak penghasilan sebagaimana (3) penghasilan sebagaimana telah (3) telah beberapa kali (3) sebagaimana telah beberapa (3) beberapa kali (3) dengan undang-undang nomor (3) billing (3) perpajakan (3) kali diubah (3) dengan undang-undang (3) beberapa kali diubah (3) sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) pajak daerah (3)