DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP) PPNSabtu 2 Jan 2016 16:04Administratordibaca 12983 kaliPajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dasar Pengenaan Pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang, berupa: Jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.  selengkapnya

 Update DPP PPh Pasal 21Kamis 24 Des 2015 14:35Oktalista Putridibaca 5212 kaliUpdate Aturan Pajak

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan pemotongan PPh Pasal 21 terbaru berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-32/PJ/2015  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11/PMK.07/2010Senin 16 Feb 2015 09:56Oktalista Putridibaca 1981 kaliAturan Pajak Lainnya

TATA CARA PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN DI BIDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  selengkapnya

 Faktur PajakRabu 6 Jan 2016 14:59Administratordibaca 4578 kaliFormulir Pajak

Faktur Pajak Dasar Hukum : PER 24/PJ/2012 Berlaku : 1 April 2013  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17/PMK.07/2016Selasa 16 Feb 2016 16:43Oktalista Putridibaca 3884 kaliAturan Pajak Lainnya

PENCABUTAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 11/PMK.07/2010 TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN DI BIDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  selengkapnya

 SPT Tahunan Wajib Pajak BadanRabu 30 Des 2015 12:39Administratordibaca 19802 kaliSPT Tahunan

SPT Tahunan PPh Badan Dasar Hukum : PER 36/PJ/2015 Berlaku : tahun pajak 2015  selengkapnya

 SPT Masa PPh Pasal 15Rabu 23 Des 2015 13:18Administratordibaca 17770 kaliSPT Masa

SPT Masa PPh 15 Dasar Hukum : PER 53/PJ/2009 Berlaku : mulai 1 Nopember 2009  selengkapnya

 SPT Masa PPNSelasa 15 Des 2015 13:36Administratordibaca 47067 kaliSPT Masa

SPT Masa PPN Dasar Hukum : PER 44/PJ/2010 & PER 45/PJ/2010 Berlaku : Januari 2011  selengkapnya

 SPT Masa PPh Pasal 23/26Jumat 25 Des 2015 13:10Administratordibaca 95169 kaliSPT Masa

SPT Masa PPh Pasal 23/26 Dasar Hukum : PER 53/PJ/2009 Berlaku : Nopember 2009  selengkapnya

 SPT Masa PPh Pasal 21/26Selasa 29 Des 2015 14:00Administratordibaca 56672 kaliSPT Masa

SPT Masa PPh 21/26 Tahun Pajak 2014 Dasar Hukum : PER 14/PJ/2013 Berlaku : 1 Januari 2014  selengkapnya

12345

 

ARTIKEL TERPOPULER


Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANselengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya

Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeriselengkapnya

Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badanselengkapnya

Kode Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23selengkapnya



ARTIKEL ARSIP


2020 (2)
2019 (4)
2018 (23)
2017 (28)
2016 (143)
2015 (91)
2014 (4)
2013 (4)
2012 (1)
2010 (2)
2009 (3)
2008 (3)
2002 (1)
2000 (2)
1999 (1)
1997 (1)
1996 (2)
1995 (1)
1994 (1)


KATEGORI ARTIKEL :


Artikel PajakPengantarPajak Penghasilan (PPh)Pajak Pertambahan Nilai (PPN)Administrasi PerpajakanPenghitungan PajakUpdate Aturan PajakUU Pajak PenghasilanPeraturan Pajak - PPh 21Peraturan Pajak - PPh 22Peraturan Pajak - PPh 23Peraturan Pajak - PPh 26Peraturan Pajak - PPh Pasal 4 ayat (2)Peraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang PribadiPeraturan Pajak - PPh Dana PensiunUU Pajak Pertambahan NilaiPeraturan Pajak - PPNUU Ketentuan Umum dan Tata Cara PerpajakanPeraturan Pajak - KUPAturan Pajak LainnyaSPT MasaSPT TahunanFormulir PajakPengampunan PajakPeraturan Pengampunan PajakInfografis Pengampunan PajakQ & A PajakLain-Lain

TAGS # :

peraturan (7) formulir pajak - (6) formulir pajak (6) dasar hukum (6) formulir (6) berlaku (6) daerah (5) pengenaan (4) peraturan menteri keuangan (3) peraturan pajak - (3) peraturan menteri (3) menteri keuangan (3) peraturan pajak (3) pajak daerah (3) menteri (3) keuangan (3) dasar pengenaan pajak (2) tata cara pengenaan (2) cara pengenaan sanksi (2) pengenaan sanksi terhadap (2) sanksi terhadap pelanggaran (2) terhadap pelanggaran ketentuan (2) pelanggaran ketentuan di (2) ketentuan di bidang (2) bidang pajak daerah (2) pajak daerah dan (2) daerah dan retribusi (2) dan retribusi daerah (2) retribusi daerah formulir (2) daerah formulir pajak (2) pajak dasar hukum (2) nopember formulir pajak (2) pj berlaku januari (2) dasar pengenaan (2) pengenaan pajak (2) pasal dasar (2) cara pengenaan (2) pengenaan sanksi (2) sanksi terhadap (2) terhadap pelanggaran (2) pelanggaran ketentuan (2) ketentuan di (2) bidang pajak (2) dan retribusi (2) retribusi daerah (2) daerah formulir (2) faktur pajak (2) pajak dasar (2) spt tahunan (2) tahun pajak (2) nopember formulir (2) berlaku januari (2)