PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 174/PMK.03/2015Senin 21 Sep 2015 16:35Ridha Anantidibaca 3090 kali

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 174/PMK.03/2015 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN HASIL TEMBAKAU.  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 142/PMK.010/2015Senin 27 Jul 2015 16:44Ridha Anantidibaca 5680 kali

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 231/KMK.03/2001 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK YANG DIBEBASKAN DARI PUNGUTAN BEA MASUK.  selengkapnya


 

ARTIKEL TERPOPULER


PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 193/PMK.03/2015

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU DAN PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU.selengkapnya

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2015

TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA KEPELABUHANAN TERTENTU KEPADA PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT YANG MELAKUKAN KEGIATAN ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI.selengkapnya

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2015

TENTANG IMPOR DAN PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU DAN PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU YANG TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.selengkapnya

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 142/PMK.010/2015

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 231/KMK.03/2001 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK YANG DIBEBASKAN DARI PUNGUTAN BEA MASUK.selengkapnya

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 158/PMK.010/2015

TENTANG KRITERIA JASA KESENIAN DAN HIBURAN YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.selengkapnya



ARTIKEL ARSIP




KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :

peraturan (3) peraturan pajak - (2) pajak pertambahan nilai (2) peraturan pajak (2) menteri keuangan (2) pajak pertambahan (2) pertambahan nilai (2) menteri (2) keuangan (2) barang (2) peraturan pajak - pmk (1) pmk nomor pmk peraturan (1) nomor pmk peraturan menteri (1) pmk peraturan menteri keuangan (1) peraturan menteri keuangan republik (1) menteri keuangan republik indonesia (1) keuangan republik indonesia nomor (1) republik indonesia nomor pmk (1) indonesia nomor pmk tentang (1) nomor pmk tentang tata (1) pmk tentang tata cara (1) tentang tata cara penghitungan (1) tata cara penghitungan dan (1) cara penghitungan dan pemungutan (1) penghitungan dan pemungutan pajak (1) dan pemungutan pajak pertambahan (1) pemungutan pajak pertambahan nilai (1) pajak pertambahan nilai atas (1) pertambahan nilai atas penyerahan (1) nilai atas penyerahan hasil (1) atas penyerahan hasil tembakau (1) penyerahan hasil tembakau peraturan (1) hasil tembakau peraturan pajak (1) tembakau peraturan pajak - (1) pmk nomor pmk perubahan (1) nomor pmk perubahan keempat (1) pmk perubahan keempat atas (1) perubahan keempat atas keputusan (1) keempat atas keputusan menteri (1) atas keputusan menteri keuangan (1) keputusan menteri keuangan nomor (1) menteri keuangan nomor kmk (1) keuangan nomor kmk nbsp (1) nomor kmk nbsp tentang (1) kmk nbsp tentang perlakuan (1) nbsp tentang perlakuan pajak (1) tentang perlakuan pajak pertambahan (1) perlakuan pajak pertambahan nilai (1) pajak pertambahan nilai dan (1) pertambahan nilai dan pajak (1) nilai dan pajak penjualan (1) dan pajak penjualan atas (1)