KEWAJIBAN PELAPORAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK PENGGUNA E-FAKTURSabtu 30 Apr 2016 12:50Oktalista Putridibaca 2850 kali

KEWAJIBAN PELAPORAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK PENGGUNA E-FAKTUR  selengkapnya

 SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 421/PJ.03/2018Senin 23 Jul 2018 16:15Ridha Anantidibaca 5143 kali

PEDOMAN TERKAIT SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK YANG DIKENAI PP NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU YANG DIGANTIKAN DENGAN PP NOMOR 23 TAHUN 2018  selengkapnya

 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 11/PJ/2017Kamis 22 Jun 2017 14:29Ridha Anantidibaca 1610 kali

BADAN/LEMBAGA YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO  selengkapnya

 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER - 33/PJ/2011Senin 2 Nov 2015 12:40Oktalista Putridibaca 2304 kali

BADAN/LEMBAGA YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO  selengkapnya

 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER - 15/PJ/2012Senin 11 Jun 2012 12:47Ridha Anantidibaca 2211 kali

PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-33/PJ/2011 TENTANG BADAN/LEMBAGA YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO  selengkapnya

 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-44/PJ/2011Senin 2 Nov 2015 12:41Administratordibaca 1425 kali

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-44/PJ/2011 TATA CARA PELAPORAN PENGGUNAAN DANA DAN REALISASI PENANAMAN MODAL BAGI WAJIB PAJAK BADAN YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN ATAU PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN  selengkapnya

 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 536/PJ./2000Rabu 19 Ags 2015 14:33Oktalista Putridibaca 5886 kali

NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK YANG DAPAT MENGHITUNG PENGHASILAN NETO DENGAN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN  selengkapnya

 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER - 44/PJ./2009Rabu 2 Sep 2015 12:27Oktalista Putridibaca 5890 kali

PELAKSANAAN PENGAKUAN SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK PENGHASILAN  selengkapnya

 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 01/PJ/2017Senin 23 Jan 2017 09:21Ridha Anantidibaca 3785 kali

PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN ELEKTRONIK  selengkapnya

 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 17/PJ/2015Jumat 1 Jan 2016 13:17Oktalista Putridibaca 17208 kali

NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO  selengkapnya


 

ARTIKEL TERPOPULER


PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTUselengkapnya

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 220/PJ./2002

PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BIAYA PEMAKAIAN TELEPON SELULER DAN KENDARAAN PERUSAHAANselengkapnya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 17/PJ/2015

NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETOselengkapnya

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02/PMK.03/2010

BIAYA PROMOSI YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTOselengkapnya

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1169/KMK.01/1991

KEGIATAN SEWA GUNA USAHA (LEASING)selengkapnya



ARTIKEL ARSIP




KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :

peraturan (12) penghasilan (11) peraturan pajak - (10) peraturan pajak (10) peraturan pajak - per (6) lembaga (4) pajak penghasilan (4) wajib pajak (4) pajak nomor (3) badan lembaga (3) lembaga yang (3) yang dibentuk (3) dibentuk atau (3) atau disahkan (3) disahkan oleh (3) oleh pemerintah (3) yang dapat dikurangkan (3) pemerintah yang (3) ditetapkan sebagai (3) sebagai penerima (3) penerima zakat (3) atau sumbangan (3) keagamaan yang (3) yang sifatnya (3) sifatnya wajib (3) dapat dikurangkan (3) dikurangkan dari (3) dari penghasilan (3) penghasilan bruto (3) bruto peraturan (3) norma penghitungan (3) yang ditetapkan (3) direktur jenderal (3) jenderal pajak (3) penerima zakat atau (3) bruto peraturan pajak (3) penghasilan bruto peraturan (3) dari penghasilan bruto (3) dikurangkan dari penghasilan (3) dapat dikurangkan dari (3) wajib yang dapat (3) sifatnya wajib yang (3) yang sifatnya wajib (3) keagamaan yang sifatnya (3) sumbangan keagamaan yang (3) atau sumbangan keagamaan (3) zakat atau sumbangan (3) sebagai penerima zakat (3) direktur jenderal pajak (3) ditetapkan sebagai penerima (3) yang ditetapkan sebagai (3) pemerintah yang ditetapkan (3)