PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013Rabu 11 Nov 2015 13:13Oktalista Putridibaca 6231 kali

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU  selengkapnya

 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2018Jumat 8 Jun 2018 15:09Ridha Anantidibaca 34452 kali

TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107/PMK.011/2013Kamis 31 Des 2015 13:15Oktalista Putridibaca 2107 kali

TATA CARA PENGHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83/PMK.03/2009Kamis 10 Sep 2015 12:31Oktalista Putridibaca 1819 kali

PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN BAGI SELURUH PEGAWAI SERTA PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN DI DAERAH TERTENTU DAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO PEMBERI KERJA  selengkapnya

 SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 421/PJ.03/2018Senin 23 Jul 2018 16:15Ridha Anantidibaca 5153 kali

PEDOMAN TERKAIT SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK YANG DIKENAI PP NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU YANG DIGANTIKAN DENGAN PP NOMOR 23 TAHUN 2018  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 255/PMK.03/2008Selasa 1 Sep 2015 12:24Oktalista Putridibaca 1007 kali

PENGHITUNGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN PAJAK BERJALAN YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK BARU, BANK, SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI, BADAN USAHA MILIK NEGARA, BADAN USAHA MILIK DAERAH, WAJIB PAJAK MASUK BURSA DAN WAJIB PAJAK LAINNYA YANG BERDASARKAN KETENTUAN DIHARUSKAN MEMBUAT LAPORAN KEUANGAN BERKALA TERMASUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 208/PMK.03/2009Rabu 9 Sep 2015 13:06Oktalista Putridibaca 2852 kali

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 255/PMK.03/2008 TENTANG PENGHITUNGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN PAJAK BERJALAN YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK BARU, BANK, SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI, BADAN USAHA MILIK NEGARA, BADAN USAHA MILIK DAERAH, WAJIB PAJAK MASUK BURSA DAN WAJIB PAJAK LAINNYA  selengkapnya

 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 220/PJ./2002Ahad 30 Ags 2015 14:16Oktalista Putridibaca 27332 kali

PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BIAYA PEMAKAIAN TELEPON SELULER DAN KENDARAAN PERUSAHAAN  selengkapnya

 PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN ELEKTRONIK PER 03/PJ/2015Ahad 1 Mar 2015 12:54Ridha Anantidibaca 5462 kali

PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN ELEKTRONIK  selengkapnya

 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 01/PJ/2017Senin 23 Jan 2017 09:21Ridha Anantidibaca 3805 kali

PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN ELEKTRONIK  selengkapnya


 

ARTIKEL TERPOPULER


PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTUselengkapnya

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 220/PJ./2002

PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BIAYA PEMAKAIAN TELEPON SELULER DAN KENDARAAN PERUSAHAANselengkapnya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 17/PJ/2015

NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETOselengkapnya

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02/PMK.03/2010

BIAYA PROMOSI YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTOselengkapnya

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1169/KMK.01/1991

KEGIATAN SEWA GUNA USAHA (LEASING)selengkapnya



ARTIKEL ARSIP




KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :

penghasilan (13) wajib pajak (12) peraturan (11) peraturan pajak (10) peraturan pajak - (10) pajak penghasilan (8) tertentu (6) wajib pajak yang (5) penghasilan atas (5) pajak penghasilan atas (5) peredaran bruto tertentu (4) yang diterima (4) atas penghasilan dari (4) penghasilan dari usaha (4) usaha yang diterima (4) yang diterima atau (4) diterima atau diperoleh (4) atau diperoleh wajib (4) diterima (4) diperoleh (4) memiliki (4) atas penghasilan (4) penghasilan dari (4) diterima atau (4) memiliki peredaran bruto (4) atau diperoleh (4) diperoleh wajib (4) diperoleh wajib pajak (4) peredaran (4) memiliki peredaran (4) peredaran bruto (4) bruto tertentu (4) tertentu peraturan (4) tertentu peraturan pajak (4) pajak yang memiliki (4) yang memiliki peredaran (4) yang memiliki (4) penghasilan atas penghasilan (4) badan usaha milik (4) usaha milik (4) badan usaha (4) pajak penghasilan atas penghasilan (3) diperoleh wajib pajak yang (3) tertentu peraturan pajak - (3) daerah (3) yang memiliki peredaran bruto (3) pajak yang memiliki peredaran (3) wajib pajak yang memiliki (3) peraturan pajak - pmk (3) atau diperoleh wajib pajak (3) memiliki peredaran bruto tertentu (3) diterima atau diperoleh wajib (3)