PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN ELEKTRONIK PER 03/PJ/2015Ahad 1 Mar 2015 12:54Ridha Anantidibaca 5455 kali

PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN ELEKTRONIK  selengkapnya

 KEWAJIBAN PELAPORAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK PENGGUNA E-FAKTURSabtu 30 Apr 2016 12:50Oktalista Putridibaca 2850 kali

KEWAJIBAN PELAPORAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK PENGGUNA E-FAKTUR  selengkapnya

 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 01/PJ/2017Senin 23 Jan 2017 09:21Ridha Anantidibaca 3785 kali

PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN ELEKTRONIK  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02/PMK.03/2010Kamis 8 Okt 2015 12:35Oktalista Putridibaca 14115 kali

BIAYA PROMOSI YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO  selengkapnya

 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2018Jumat 8 Jun 2018 15:09Ridha Anantidibaca 34445 kali

TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU  selengkapnya

 SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 421/PJ.03/2018Senin 23 Jul 2018 16:15Ridha Anantidibaca 5145 kali

PEDOMAN TERKAIT SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK YANG DIKENAI PP NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU YANG DIGANTIKAN DENGAN PP NOMOR 23 TAHUN 2018  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35/PMK.010/2018Rabu 4 Apr 2018 16:03Ridha Anantidibaca 5091 kali

PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15/PMK.03/2018Selasa 13 Feb 2018 10:41Ridha Anantidibaca 1883 kali

TENTANG CARA LAIN UNTUK MENGHITUNG PEREDARAN BRUTO  selengkapnya

 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 11/PJ/2017Kamis 22 Jun 2017 14:29Ridha Anantidibaca 1610 kali

BADAN/LEMBAGA YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103/PMK.010/2016Kamis 30 Jun 2016 17:45Ridha Anantidibaca 2461 kali

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 159/PMK.010/2015 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN  selengkapnya


 

ARTIKEL TERPOPULER


PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTUselengkapnya

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 220/PJ./2002

PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BIAYA PEMAKAIAN TELEPON SELULER DAN KENDARAAN PERUSAHAANselengkapnya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 17/PJ/2015

NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETOselengkapnya

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02/PMK.03/2010

BIAYA PROMOSI YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTOselengkapnya

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1169/KMK.01/1991

KEGIATAN SEWA GUNA USAHA (LEASING)selengkapnya



ARTIKEL ARSIP




KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :

peraturan (11) peraturan pajak (10) peraturan pajak - (10) penghasilan (9) pajak penghasilan (5) nomor tahun (4) peredaran bruto (3) wajib pajak (3) bruto peraturan (3) wajib pajak yang (3) peredaran (3) bruto peraturan pajak (3) elektronik (3) surat pemberitahuan (2) penyampaian surat (2) elektronik peraturan (2) dapat dikurangkan (2) dikurangkan dari (2) pj penyampaian (2) dari penghasilan (2) pemberitahuan elektronik (2) peraturan pajak - per (2) penghasilan bruto (2) tahun tentang (2) penghasilan atas (2) atas penghasilan (2) penghasilan dari (2) yang diterima (2) atau diperoleh (2) diperoleh wajib (2) yang memiliki (2) memiliki peredaran (2) bruto tertentu (2) pemberian fasilitas (2) fasilitas pengurangan (2) pengurangan pajak (2) tentang pajak (2) penyampaian surat pemberitahuan (2) pj penyampaian surat (2) usaha yang diterima (2) pemberian fasilitas pengurangan (2) fasilitas pengurangan pajak (2) pengurangan pajak penghasilan (2) pajak penghasilan badan (2) nomor pmk tentang (2) peredaran bruto tertentu (2) memiliki peredaran bruto (2) yang memiliki peredaran (2) pajak yang memiliki (2) diperoleh wajib pajak (2) atau diperoleh wajib (2) diterima atau diperoleh (2)