PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER - 31/PJ/2012Senin 30 Nov 2015 13:59Oktalista Putridibaca 2176 kali

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 162/PMK.011/2012Senin 30 Nov 2015 13:58Administratordibaca 2612 kali

PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 262/PMK.03/2010Senin 23 Nov 2015 14:03Oktalista Putridibaca 5461 kali

TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI, ANGGOTA POLRI, DAN PENSIUNANNYA ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ATAU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  selengkapnya

 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2010Rabu 21 Okt 2015 14:05Oktalista Putridibaca 2539 kali

TARIF PEMOTONGAN DAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ATAU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  selengkapnya

 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2009Senin 19 Okt 2015 14:04Oktalista Putridibaca 2392 kali

TARIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UANG PESANGON, UANG MANFAAT PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA, DAN JAMINAN HARI TUA YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS  selengkapnya


 

ARTIKEL TERPOPULER


PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101/PMK.010/2016

PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAKselengkapnya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 32/PJ/2015

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADIselengkapnya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER - 16/PJ/2016

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADIselengkapnya

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122/PMK.010/2015

PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAKselengkapnya

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 102/PMK.010/2016

PENETAPAN BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA YANG TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILANselengkapnya



ARTIKEL ARSIP




KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :

penghasilan (9) peraturan pajak - (5) pajak penghasilan pasal (5) peraturan pajak (5) pajak penghasilan (5) penghasilan pasal (5) peraturan (5) anggaran pendapatan dan (4) pendapatan dan belanja (4) anggaran pendapatan (4) pendapatan dan (4) dan belanja (4) anggaran (4) pendapatan (4) belanja (4) anggaran pendapatan dan belanja (3) atas penghasilan (3) pemotongan (3) negara (3) tata cara pemotongan (2) atas penghasilan yang (2) penghasilan yang menjadi (2) yang menjadi beban (2) menjadi beban anggaran (2) beban anggaran pendapatan (2) dan belanja negara (2) belanja negara atau (2) negara atau anggaran (2) atau anggaran pendapatan (2) dan belanja daerah (2) belanja daerah peraturan (2) daerah peraturan pajak (2) nomor tahun tarif (2) penghasilan pasal atas (2) pasal atas penghasilan (2) cara pemotongan (2) penghasilan yang (2) yang menjadi (2) menjadi beban (2) beban anggaran (2) belanja negara (2) negara atau (2) atau anggaran (2) belanja daerah (2) daerah peraturan (2) nomor tahun (2) tahun tarif (2) daerah (2) peraturan pajak - per (1) pj pedoman teknis tata (1) pedoman teknis tata cara (1) teknis tata cara pemotongan (1)