PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2010Kamis 30 Des 2010 13:56Ridha Anantidibaca 3202 kaliPeraturan Pajak - KUP

TENTANG PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN.  selengkapnya

 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1997Kamis 29 Mei 1997 16:02Ridha Anantidibaca 2308 kaliPeraturan Pajak - PPh Pasal 4 ayat (2)

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 1994 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK  selengkapnya

 Memaksakan Kepatuhan Wajib PajakSenin 7 Mar 2016 16:33Administratordibaca 4484 kaliArtikel PajakMemaksakan Kepatuhan Wajib Pajak

Dengan diberlakukannya KSWP pada setiap layanan publik, maka akan muncul ‘Kepatuhan’ karena setiap orang yang akan memanfaatkan layanan publik akan terlebih dahulu ‘mengurus’ atau menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Bahkan akan muncul istilah “Urus dulu pajakmu sebelum mengurus lainnya”. Jika kepatuhan telah mendekati sempurna, diyakini kesadaran mandiri masyarakat akan mengikuti.  selengkapnya

 Lihatlah, Ibumu! (Sistem Perpajakan Kita Memberatkan Perempuan?)Kamis 28 Jan 2016 23:11Administratordibaca 2911 kaliArtikel Pajak

Menjelang musim penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi, wacana tentang perlakuan pajak bagi wanita kawin yang memilih ber-NPWP sendiri kembali hangat diperbincangkan. Tiap kali isu ketidakadilan diangkat, dan aneka kerumitan administrasi hingga ketakmasukakalan peraturan pajak terkait ini digugat.  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 258/PMK.03/2008Selasa 13 Okt 2015 13:50Oktalista Putridibaca 5615 kaliPeraturan Pajak - PPh 26

PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 ATAS PENGHASILAN DARI PENJUALAN ATAU PENGALIHAN SAHAM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 18 AYAT (3c) UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK LUAR NEGERI  selengkapnya


 

ARTIKEL TERPOPULER


Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANselengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya

Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeriselengkapnya

Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badanselengkapnya

Kode Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23selengkapnya



ARTIKEL ARSIP




KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :

penghasilan (7) peraturan (5) peraturan pajak (4) pajak penghasilan (4) peraturan pajak - (3) nomor tahun (3) kepatuhan (3) nomor tahun tentang (2) atas penghasilan dari (2) tahun tentang (2) atas penghasilan (2) penghasilan dari (2) artikel pajak (2) wajib pajak (2) layanan publik (2) akan muncul (2) penjualan (2) artikel (2) layanan (2) publik (2) muncul (2) mengurus (2) pp nomor tahun tentang (1) nomor tahun tentang penghitungan (1) tahun tentang penghitungan penghasilan (1) tentang penghitungan penghasilan kena (1) penghitungan penghasilan kena pajak (1) penghasilan kena pajak dan (1) kena pajak dan pelunasan (1) pajak dan pelunasan pajak (1) dan pelunasan pajak penghasilan (1) pelunasan pajak penghasilan dalam (1) pajak penghasilan dalam tahun (1) penghasilan dalam tahun berjalan (1) dalam tahun berjalan peraturan (1) tahun berjalan peraturan pajak (1) berjalan peraturan pajak - (1) pp nomor tahun perubahan (1) nomor tahun perubahan atas (1) tahun perubahan atas peraturan (1) perubahan atas peraturan pemerintah (1) atas peraturan pemerintah nomor (1) peraturan pemerintah nomor tahun (1) pemerintah nomor tahun tentang (1) nomor tahun tentang pajak (1) tahun tentang pajak penghasilan (1) tentang pajak penghasilan atas (1) pajak penghasilan atas penghasilan (1) penghasilan atas penghasilan dari (1) atas penghasilan dari transaksi (1) penghasilan dari transaksi penjualan (1) dari transaksi penjualan saham (1)