SPT Tahunan Wajib Pajak Orang PribadiKamis 31 Des 2015 12:41Administratordibaca 23204 kaliSPT Tahunan

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Dasar Hukum : PER 36/PJ/2015 Berlaku : tahun pajak 2015  selengkapnya

 SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2)Rabu 30 Des 2015 14:02Administratordibaca 69942 kaliSPT Masa

SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Dasar Hukum : PER 53/PJ/2009 Berlaku : mulai 1 Nopember 2009  selengkapnya

 SPT Tahunan Wajib Pajak BadanRabu 30 Des 2015 12:39Administratordibaca 20010 kaliSPT Tahunan

SPT Tahunan PPh Badan Dasar Hukum : PER 36/PJ/2015 Berlaku : tahun pajak 2015  selengkapnya

 SPT Masa PPh Pasal 21/26Selasa 29 Des 2015 14:00Administratordibaca 56889 kaliSPT Masa

SPT Masa PPh 21/26 Tahun Pajak 2014 Dasar Hukum : PER 14/PJ/2013 Berlaku : 1 Januari 2014  selengkapnya

 SPT Masa PPh Pasal 22Senin 28 Des 2015 13:03Administratordibaca 50282 kaliSPT Masa

SPT Masa PPh 22 Dasar Hukum : PER 53/PJ/2009 Berlaku : 1 Nopember 2009  selengkapnya

 SPT Masa PPh Pasal 23/26Jumat 25 Des 2015 13:10Administratordibaca 95304 kaliSPT Masa

SPT Masa PPh Pasal 23/26 Dasar Hukum : PER 53/PJ/2009 Berlaku : Nopember 2009  selengkapnya

 SPT Masa PPh Pasal 15Rabu 23 Des 2015 13:18Administratordibaca 18064 kaliSPT Masa

SPT Masa PPh 15 Dasar Hukum : PER 53/PJ/2009 Berlaku : mulai 1 Nopember 2009  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19/PMK.03/2018Senin 19 Feb 2018 14:06Ridha Anantidibaca 6901 kaliAturan Pajak Lainnya

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/PMK.03/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS MENGENAI AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70/PMK.03/2017Jumat 2 Jun 2017 10:11Ridha Anantidibaca 1845 kaliAturan Pajak Lainnya

PETUNJUK TEKNIS MENGENAI AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN  selengkapnya

 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 42/PJ/2013Senin 2 Sep 2013 13:57Ridha Anantidibaca 2527 kaliPeraturan Pajak - KUP

PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU  selengkapnya


 

ARTIKEL TERPOPULER


Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANselengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya

Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeriselengkapnya

Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badanselengkapnya

Kode Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23selengkapnya



ARTIKEL ARSIP




KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :

formulir pajak - (7) formulir pajak (7) dasar hukum (7) formulir (7) berlaku (7) peraturan (5) spt tahunan (4) tahunan (4) nopember (4) keuangan (4) nopember formulir pajak (3) peraturan pajak - (3) petunjuk teknis mengenai (3) teknis mengenai akses (3) mengenai akses informasi (3) akses informasi keuangan (3) informasi keuangan untuk (3) keuangan untuk kepentingan (3) untuk kepentingan perpajakan (3) tahun pajak (3) nopember formulir (3) peraturan pajak (3) petunjuk teknis (3) teknis mengenai (3) mengenai akses (3) akses informasi (3) informasi keuangan (3) keuangan untuk (3) untuk kepentingan (3) kepentingan perpajakan (3) petunjuk (3) teknis (3) mengenai (3) informasi (3) kepentingan (3) perpajakan (3) nopember formulir pajak - (2) petunjuk teknis mengenai akses (2) teknis mengenai akses informasi (2) mengenai akses informasi keuangan (2) akses informasi keuangan untuk (2) informasi keuangan untuk kepentingan (2) keuangan untuk kepentingan perpajakan (2) pj berlaku tahun (2) berlaku tahun pajak (2) tahun pajak formulir (2) pajak formulir pajak (2) pj berlaku mulai (2) berlaku mulai nopember (2) pj berlaku nopember (2) berlaku nopember formulir (2) nomor pmk tentang (2)