Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)Sabtu 26 Des 2015 11:59Administratordibaca 29200 kaliPajak Penghasilan (PPh)

PPh Final atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia   Objek PPh adalah Penghasilan berupa buna deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia termasuk bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri  selengkapnya

 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 1999Kamis 30 Sep 1999 14:24Ridha Anantidibaca 1297 kaliPeraturan Pajak - PPh Pasal 4 ayat (2)

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN  selengkapnya

 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 52/PJ/2009Senin 23 Nov 2015 14:14Oktalista Putridibaca 2523 kaliPeraturan Pajak - PPh 26

PENUNJUKAN PEMOTONG, TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 ATAS PENGHASILAN DARI PENJUALAN ATAU PENGALIHAN HARTA DI INDONESIA, KECUALI YANG DIATUR DALAM PASAL 4 AYAT (2) UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK LUAR NEGERI SELAIN BENTUK USAHA TETAP DI INDONESIA  selengkapnya

 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 14/PJ/2016Rabu 20 Jul 2016 10:10Administratordibaca 1334 kaliPeraturan Pengampunan Pajak

TATA CARA PENERIMAAN SURAT PERNYATAAN DALAM HAL TERJADI GANGGUAN PADA JARINGAN DAN/ATAU KEADAAN LUAR BIASA PADA AKHIR PERIODE PENYAMPAIAN SURAT PERNYATAAN  selengkapnya

 Ada Pajak dalam Hubungan Antara Masyarakat dan PemerintahRabu 24 Feb 2016 10:01Administratordibaca 10202 kaliArtikel Pajak

Uraian kali ini disajikan oleh penulis secara tak biasa. Sengaja penulis susun dengan terbebas dari landasan yang beraroma landasan hukum dan sederet peraturan. Tujuan penulis sederhana yakni ingin mengetuk dan membangun kesadaran Wajib Pajak dengan mengedepankan logika dan filosofi yang melandasi munculnya kewajiban kita sebagai masyarakat untuk membayar pajak.  selengkapnya

 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2010Rabu 21 Okt 2015 14:05Oktalista Putridibaca 2543 kaliPeraturan Pajak - PPh 21

TARIF PEMOTONGAN DAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ATAU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  selengkapnya

 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 34/PJ/2010Selasa 27 Jul 2010 11:39Ridha Anantidibaca 1330 kaliPeraturan Pajak - KUP

BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN WAJIB PAJAK BADAN BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA  selengkapnya

 Pajak Penghasilan Pasal 21Senin 28 Des 2015 11:19Ridha Anantidibaca 37454 kaliPajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan Pasal 21   Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) adalah pajak penghasilan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.   Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Pemberi Kerja, yang terdiri dari Orang  selengkapnya

 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 09/PJ/2018Kamis 29 Mar 2018 09:53Ridha Anantidibaca 3233 kaliPajak Pertambahan Nilai (PPN)

PENUNDAAN PEMBERLAKUAN KETENTUAN PENCANTUMAN IDENTITAS PEMBELI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 4A PER-16/PJ/2014 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PELAPORAN FAKTUR PAJAK BERBENTUK ELEKTRONIK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-31/PJ/2017  selengkapnya

 Bukan Soal Mengampuni PengemplangSenin 18 Jul 2016 13:44Administratordibaca 2229 kaliArtikel PajakBukan Soal Mengampuni Pengemplang

UU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty/TA) yang baru saja disahkan oleh DPR sempat menuai kontroversi. Banyak yang mendukung tapi tidak sedikit yang skeptis atau menolak. Isu yang paling sering mengemuka adalah bahwa program tersebut merupakan pengampunan kepada mereka yang selama ini mengemplang pajak, yang semestinya dianggap kriminal. Jika benar, ini tentu sangat tidak adil bagi pembayar pajak yan  selengkapnya


 

ARTIKEL TERPOPULER


Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANselengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya

Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeriselengkapnya

Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badanselengkapnya

Kode Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23selengkapnya



ARTIKEL ARSIP




KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :

penghasilan (15) pajak penghasilan (10) peraturan (8) wajib pajak (7) peraturan pajak - (5) pajak penghasilan pasal (5) peraturan pajak (5) penghasilan pasal (5) indonesia (5) atas penghasilan (4) negeri (4) deposito dan tabungan (3) yang diterima atau (3) diterima atau diperoleh (3) wajib pajak orang (3) pajak orang pribadi (3) deposito dan (3) dan tabungan (3) yang diterima (3) diterima atau (3) atau diperoleh (3) luar negeri (3) di indonesia (3) nomor tahun (3) pajak orang (3) orang pribadi (3) deposito (3) tabungan (3) diterima (3) diperoleh (3) bentuk (3) penulis (3) yang diterima atau diperoleh (2) wajib pajak orang pribadi (2) dan tabungan serta (2) tabungan serta diskonto (2) serta diskonto sertifikat (2) diskonto sertifikat bank (2) sertifikat bank indonesia (2) pajak penghasilan atas (2) penghasilan atas penghasilan (2) penghasilan pasal atas (2) pasal atas penghasilan (2) atau diperoleh wajib (2) diperoleh wajib pajak (2) anggaran pendapatan dan (2) pendapatan dan belanja (2) bentuk formulir surat (2) formulir surat pemberitahuan (2) surat pemberitahuan tahunan (2) pemberitahuan tahunan pajak (2) tahunan pajak penghasilan (2)