Ada Pajak dalam Hubungan Antara Masyarakat dan PemerintahRabu 24 Feb 2016 10:01Administratordibaca 10178 kaliArtikel Pajak

Uraian kali ini disajikan oleh penulis secara tak biasa. Sengaja penulis susun dengan terbebas dari landasan yang beraroma landasan hukum dan sederet peraturan. Tujuan penulis sederhana yakni ingin mengetuk dan membangun kesadaran Wajib Pajak dengan mengedepankan logika dan filosofi yang melandasi munculnya kewajiban kita sebagai masyarakat untuk membayar pajak.  selengkapnya

 Regulasi Terkait Pajak Pertambahan NilaiKamis 31 Des 2015 15:16Administratordibaca 2236 kaliLain-Lain

Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Menteri Keuangan terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai   Peraturan Menteri Keuangan – 193/PMK.03/2015 Tata Cara Pemberian Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Dan/atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu     Peraturan Menteri  selengkapnya

 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 12/PJ/2016Rabu 20 Jul 2016 10:15Administratordibaca 2577 kaliPeraturan Pengampunan Pajak

TATA CARA PENGADMINISTRASI LAPORAN GATEWAY DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 147/PMK.03/2017Selasa 31 Okt 2017 14:31Ridha Anantidibaca 20206 kaliPeraturan Pajak - KUP

TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK SERTA PENGUKUHAN DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK  selengkapnya

 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 26/PJ/2017Rabu 11 Okt 2017 13:25Ridha Anantidibaca 2461 kaliPengampunan Pajak

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBETULAN ATAS SURAT KETERANGAN PENGAMPUNAN PAJAK  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34/PMK.010/2017Rabu 1 Mar 2017 14:18Ridha Anantidibaca 6815 kaliPeraturan Pajak - PPh 22

PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN  selengkapnya

 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 32/PJ/2017Jumat 29 Des 2017 09:51Ridha Anantidibaca 2933 kaliAturan Pajak Lainnya

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK ONLINE  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 244/PMK.03/2008Rabu 9 Des 2015 14:10Oktalista Putridibaca 6712 kaliPeraturan Pajak - PPh 23

JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008  selengkapnya

 e-SPTKamis 22 Okt 2015 17:22Administratordibaca 14063 kaliQ & A Pajak

Apa itu E-Spt? Apa kelebihan dari e-Spt? Kapan ketentuan e-SPT ini dimulai? Bagaimana tata cara penggunaan e-SPT?  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 123/PMK.08/2016Rabu 20 Jul 2016 12:23Administratordibaca 2427 kaliPeraturan Pengampunan Pajak

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 119/PMK.08/2016 TENTANG TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENEMPATAN PADA INSTRUMEN INVESTASI DI PASAR KEUANGAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK  selengkapnya


 

ARTIKEL TERPOPULER


Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANselengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya

Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeriselengkapnya

Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badanselengkapnya

Kode Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23selengkapnya



ARTIKEL ARSIP




KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :

peraturan (12) peraturan pajak - (5) peraturan pajak (5) menteri (5) keuangan (5) wajib pajak (4) peraturan menteri (4) menteri keuangan (4) pajak pertambahan nilai (3) peraturan menteri keuangan (3) pajak peraturan pajak (3) pajak pertambahan (3) pertambahan nilai (3) pengampunan pajak (3) pajak peraturan (3) nomor tahun (3) penulis (3) terkait (3) penyerahan (3) pengampunan (3) pajak peraturan pajak - (2) nbsp peraturan menteri (2) alat angkutan tertentu (2) dalam rangka pengampunan (2) rangka pengampunan pajak (2) pengampunan pajak peraturan (2) perubahan atas peraturan (2) undang-undang nomor tahun (2) nbsp peraturan (2) alat angkutan (2) angkutan tertentu (2) tax amnesty (2) dalam rangka (2) rangka pengampunan (2) pajak penghasilan (2) perubahan atas (2) atas peraturan (2) undang-undang nomor (2) masyarakat (2) pemerintah (2) landasan (2) angkutan (2) tertentu (2) amnesty (2) rangka (2) pengukuhan (2) penghasilan (2) kegiatan (2) bidang (2) perubahan (2) sebagaimana (2) undang-undang (2)