PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2010Rabu 21 Okt 2015 14:05Oktalista Putridibaca 2543 kaliPeraturan Pajak - PPh 21

TARIF PEMOTONGAN DAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ATAU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  selengkapnya

 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 52/PJ/2009Senin 23 Nov 2015 14:14Oktalista Putridibaca 2523 kaliPeraturan Pajak - PPh 26

PENUNJUKAN PEMOTONG, TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 ATAS PENGHASILAN DARI PENJUALAN ATAU PENGALIHAN HARTA DI INDONESIA, KECUALI YANG DIATUR DALAM PASAL 4 AYAT (2) UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK LUAR NEGERI SELAIN BENTUK USAHA TETAP DI INDONESIA  selengkapnya

 Taxatio, Ecce Homo! Selasa 9 Feb 2016 09:16Administratordibaca 3578 kaliArtikel Pajak

Taxatio, Ecce Homo! Melalui pajak, lihatlah peradaban manusia.  selengkapnya

 Update Tarif PPh Pasal 21Kamis 24 Des 2015 14:30Oktalista Putridibaca 6382 kaliUpdate Aturan Pajak

Menteri Keuangan mengubah peraturan mengenai tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 122/PMK010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), diikuti dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-32/PJ/2015.  selengkapnya

 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 434/KMK.04/1999Senin 14 Sep 2015 13:52Oktalista Putridibaca 4320 kaliPeraturan Pajak - PPh 26

PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK LUAR NEGERI SELAIN BENTUK USAHA TETAP ATAS PENGHASILAN BERUPA KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN SAHAM  selengkapnya

 5 Hal Untuk Antisipasi Tahun Penegakan HukumRabu 13 Jan 2016 10:53Administratordibaca 3361 kaliArtikel Pajak5 Hal Untuk Antisipasi Tahun Penegakan Hukum

DJP telah mencanangkan tahun itu sebagai tahun penegakan hukum sebagai cerminan keadilan. Tahun yang memberikan pesan kepada Wajib Pajak agar melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar.  selengkapnya

 Layakkah Tarif Tebusan Tax Amnesty yang Diajukan?Kamis 2 Jun 2016 10:01Administratordibaca 4431 kaliArtikel PajakLayakkah Tarif Tebusan Tax Amnesty yang Diajukan?

Direktorat Jendral Pajak (Dirjen Pajak) menyebut tahun 2016 ini tahun penegakan hukum pajak, akan tetapi faktanya tidak demikian. Pemerintah secara resmi mengajukan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty pada April 2016 lalu.  selengkapnya

 Pengetahuan Umum PajakSelasa 22 Des 2015 15:30Administratordibaca 19002 kaliPengantar

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.  selengkapnya

 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)Sabtu 26 Des 2015 11:59Administratordibaca 29202 kaliPajak Penghasilan (PPh)

PPh Final atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia   Objek PPh adalah Penghasilan berupa buna deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia termasuk bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri  selengkapnya

 Regulasi Terkait PPh Pasal 4 ayat (2)Kamis 31 Des 2015 22:22Administratordibaca 5735 kaliLain-Lain

Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Menteri Keuangan terkait dengan PPh Pasal 4 ayat (2)     Peraturan Pemerintah – Nomor 131 Tahun 2000 Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia   Peraturan Pemerintah Nomor 131 tahun 2000 ini terkait dengan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan  selengkapnya


 

ARTIKEL TERPOPULER


Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANselengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya

Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeriselengkapnya

Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badanselengkapnya

Kode Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23selengkapnya



ARTIKEL ARSIP




KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :

penghasilan (13) peraturan (11) pajak penghasilan (6) indonesia (6) deposito dan tabungan (5) deposito dan (5) dan tabungan (5) deposito (5) tabungan (5) peraturan pajak - (4) peraturan pajak (4) atas penghasilan (4) luar negeri (4) menteri keuangan (4) negeri (4) menteri (4) keuangan (4) pemerintah (4) pajak penghasilan pasal (3) penghasilan pasal atas (3) pasal atas penghasilan (3) yang diterima atau (3) diterima atau diperoleh (3) tahun penegakan hukum (3) atas bunga deposito (3) bunga deposito dan (3) dan tabungan serta (3) tabungan serta diskonto (3) serta diskonto sertifikat (3) diskonto sertifikat bank (3) sertifikat bank indonesia (3) nomor tahun (3) penghasilan pasal (3) penghasilan yang (3) di indonesia (3) yang diterima (3) diterima atau (3) atau diperoleh (3) wajib pajak (3) artikel pajak (3) tahun penegakan (3) penegakan hukum (3) bunga deposito (3) tabungan serta (3) serta diskonto (3) diskonto sertifikat (3) sertifikat bank (3) bank indonesia (3) peraturan pemerintah (3) pemotongan (3) negara (3) undang-undang (3)