PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER - 01/PJ/2013Jumat 1 Jan 2016 14:16Oktalista Putridibaca 2576 kaliPeraturan Pajak - PPh Dana Pensiun

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER - 01/PJ/2013  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17/PMK.07/2016Selasa 16 Feb 2016 16:43Oktalista Putridibaca 4102 kaliAturan Pajak Lainnya

PENCABUTAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 11/PMK.07/2010 TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN DI BIDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  selengkapnya

 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2008Selasa 4 Nov 2008 14:02Ridha Anantidibaca 2093 kaliPeraturan Pajak - PPh Pasal 4 ayat (2)

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN  selengkapnya

 Frequenty Asked Question Pengampunan PajakKamis 21 Jul 2016 20:25Administratordibaca 20506 kaliPengampunan PajakFrequenty Asked Question Pengampunan Pajak

Frequenty Asked Question Pengampunan Pajak  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 119/PMK.08/2016Rabu 20 Jul 2016 12:27Administratordibaca 5113 kaliPeraturan Pengampunan Pajak

TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENEMPATAN PADA INSTRUMEN INVESTASI DI PASAR  selengkapnya

 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2009Senin 19 Okt 2015 14:04Oktalista Putridibaca 2400 kaliPeraturan Pajak - PPh 21

TARIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UANG PESANGON, UANG MANFAAT PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA, DAN JAMINAN HARI TUA YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS  selengkapnya

 Regulasi Terkait Pajak Pertambahan NilaiKamis 31 Des 2015 15:16Administratordibaca 2246 kaliLain-Lain

Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Menteri Keuangan terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai   Peraturan Menteri Keuangan – 193/PMK.03/2015 Tata Cara Pemberian Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Dan/atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu     Peraturan Menteri  selengkapnya

 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2010Rabu 21 Okt 2015 14:05Oktalista Putridibaca 2543 kaliPeraturan Pajak - PPh 21

TARIF PEMOTONGAN DAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ATAU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  selengkapnya

 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2015Selasa 5 Jan 2016 13:12Oktalista Putridibaca 9024 kaliPeraturan Pajak - PPN

TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA KEPELABUHANAN TERTENTU KEPADA PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT YANG MELAKUKAN KEGIATAN ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI.  selengkapnya

 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131 TAHUN 2000Jumat 15 Des 2000 14:25Ridha Anantidibaca 1465 kaliPeraturan Pajak - PPh Pasal 4 ayat (2)

PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA  selengkapnya


 

ARTIKEL TERPOPULER


Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANselengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya

Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeriselengkapnya

Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badanselengkapnya

Kode Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23selengkapnya



ARTIKEL ARSIP




KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :

peraturan (15) peraturan pajak - (7) peraturan pajak (7) penghasilan (7) nomor tahun (6) menteri (6) peraturan menteri (5) menteri keuangan (5) keuangan (5) peraturan menteri keuangan (4) pajak pertambahan nilai (4) pajak penghasilan (4) pajak pertambahan (4) pertambahan nilai (4) angkutan (4) atas penghasilan (3) tax amnesty (3) indonesia (3) daerah (3) amnesty (3) terkait (3) penyerahan (3) tertentu (3) daerah peraturan pajak (2) nomor tahun tentang (2) pajak penghasilan atas (2) nomor tahun tarif (2) pajak penghasilan pasal (2) penghasilan pasal atas (2) pasal atas penghasilan (2) nbsp peraturan menteri (2) pertambahan nilai atas (2) alat angkutan tertentu (2) anggaran pendapatan dan (2) pendapatan dan belanja (2) pj peraturan (2) republik indonesia (2) atas peraturan (2) daerah peraturan (2) peraturan pemerintah (2) tahun tentang (2) penghasilan atas (2) tahun tarif (2) penghasilan pasal (2) nbsp peraturan (2) alat angkutan (2) angkutan tertentu (2) penyerahan jasa (2) anggaran pendapatan (2) pendapatan dan (2) dan belanja (2) angkutan laut (2)