Artikel

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 32/PJ/2015Selasa 5 Jan 2016 11:56Ridha Anantidibaca 19055 kaliPeraturan Pajak - PPh 21

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI selengkapnya

Pajak Penghasilan Pasal 21Senin 28 Des 2015 11:19Ridha Anantidibaca 37433 kaliPajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan Pasal 21 Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) adalah pajak penghasilan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Pemberi Kerja, yang terdiri dari Orang selengkapnya

Pajak Penghasilan Pasal 22Ahad 27 Des 2015 11:34Ridha Anantidibaca 33329 kaliPajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan Pasal 22 Menurut hukum Indonesia, Nomor 36 tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap Wajib Pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. selengkapnya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER - 31/PJ/2012Senin 30 Nov 2015 13:59Oktalista Putridibaca 2172 kaliPeraturan Pajak - PPh 21

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI selengkapnya

e-SPTKamis 22 Okt 2015 17:22Administratordibaca 14078 kaliQ & A Pajak

Apa itu E-Spt? Apa kelebihan dari e-Spt? Kapan ketentuan e-SPT ini dimulai? Bagaimana tata cara penggunaan e-SPT? selengkapnya

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2010Rabu 14 Okt 2015 12:37Oktalista Putridibaca 1638 kaliPeraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

SUMBANGAN PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL, SUMBANGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, SUMBANGAN FASILITAS PENDIDIKAN, SUMBANGAN PEMBINAAN OLAHRAGA, DAN BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SOSIAL YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO selengkapnya

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02/PMK.03/2010Kamis 8 Okt 2015 12:35Oktalista Putridibaca 14657 kaliPeraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

BIAYA PROMOSI YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO selengkapnya

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1169/KMK.01/1991Kamis 6 Ags 2015 13:03Oktalista Putridibaca 14293 kaliPeraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

KEGIATAN SEWA GUNA USAHA (LEASING) selengkapnya

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 02/PJ/2015Jumat 9 Jan 2015 12:50Ridha Anantidibaca 12391 kaliPeraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

PENEGASAN ATAS PELAKSANAAN PASAL 31E AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN selengkapnya

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 42/PJ/2013Senin 2 Sep 2013 13:57Ridha Anantidibaca 2528 kaliPeraturan Pajak - KUP

PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU selengkapnya

6 789 10