PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2008Rabu 23 Jul 2008 14:01Ridha Anantidibaca 2285 kaliPeraturan Pajak - PPh Pasal 4 ayat (2)

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI  selengkapnya

 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 29/PJ/2017Rabu 17 Jan 2018 16:15Ridha Anantidibaca 6296 kaliAturan Pajak Lainnya

TATA CARA PENGELOLAAN LAPORAN PER NEGARA  selengkapnya

 Renungan Ramadhan: Kaya Atau Miskin Hanyalah UjianJumat 17 Jun 2016 07:57Administratordibaca 14634 kaliArtikel PajakRenungan Ramadhan: Kaya Atau Miskin Hanyalah Ujian

Allah SWT telah membuat ketetapan bahwa diantara manusia akan ada yang kaya dan ada yang miskin (QS.17:30). Sampai kiamat, orang miskin akan tetap ada meskipun manusia berupaya keras menghilangkannya. Kaya dan miskin itu adalah skenario Allah SWT, seperti adanya sebagian orang beriman dan ada pula manusia yang kafir (QS.64:2). Kalau ada upaya menghapus kemiskinan berarti menentang Allah SWT.  selengkapnya

 Komputasi Awan dan Pemanfaatannya di Sektor PajakRabu 20 Apr 2016 19:53Administratordibaca 3164 kaliArtikel PajakKomputasi Awan dan Pemanfaatannya di Sektor Pajak

Komputasi awan (cloud computing) merupakan salah satu tren teknologi yang tidak bisa dihindari. Komputasi awan mampu menggantikan pusat data yang kaku, dengan layanan yang sesuai kebutuhan, bisa diakses dari mana pun, hemat sumber daya, elastis, dan terukur. Pemanfaatan komputasi awan begitu luas dan telah masuk ke semua aspek kehidupan modern.  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141/PMK.03/2015Kamis 7 Jan 2016 11:50Oktalista Putridibaca 106422 kaliPeraturan Pajak - PPh 23

JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008  selengkapnya

 Revaluasi Aset, Sekali Dayung Enam-Tujuh Pulau TerlampauiRabu 3 Feb 2016 09:40Administratordibaca 4338 kaliArtikel PajakRevaluasi Aset, Sekali Dayung Enam-Tujuh Pulau Terlampaui

“Aset melonjak Rp800 triliun”,judul satu harian nasional pekan silam. Angka ini adalah jumlah kenaikan aset BUMN sepanjang 2015. Sumbangan terbesar atas lonjakan aset itu diperoleh dari revaluasi aset 43 BUMN dan 19 anak perusahaannya. Seperti diketahui, pada paket deregulasi ekonomi jilid 5, 19 Oktober 2015, pemerintah memberi insentif perpajakan bagi perusahaan yang bermaksud melakukan  selengkapnya

 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 1996Selasa 16 Apr 1996 15:01Ridha Anantidibaca 1468 kaliPeraturan Pajak - PPh Pasal 4 ayat (2)

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN  selengkapnya

 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 06/PJ/2018Rabu 21 Feb 2018 09:57Ridha Anantidibaca 8327 kaliAturan Pajak Lainnya

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK ONLINE  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 224/PMK.011/2012Senin 23 Nov 2015 14:09Oktalista Putridibaca 2323 kaliPeraturan Pajak - PPh 22

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.03/2010 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN  selengkapnya

 Kunci Pertama itu adalah PeduliSelasa 8 Mar 2016 10:14Administratordibaca 2126 kaliArtikel PajakKunci Pertama itu adalah Peduli

Kekuatan perekonomian negara ini perlu mendapatkan dukungan dari seluruh elemen di negara ini, baik secara sistem maupun dari warga negaranya yaitu para birokrat, pengusaha, sampai dengan warga negara kecil seperti Mbok Sarimpi. Saatnya bergotong royong membangun negara ini dengan membayar pajak, kepedulian kita, berkomitmen, jujur dan disiplin dengan menyisihkan apa yang menjadi hak negara,  selengkapnya


 

ARTIKEL TERPOPULER


Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANselengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya

Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeriselengkapnya

Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badanselengkapnya

Kode Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23selengkapnya



ARTIKEL ARSIP




KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :

peraturan (9) peraturan pajak - (6) peraturan pajak (6) penghasilan (6) negara (6) nomor tahun (5) pajak penghasilan (4) artikel pajak (4) komputasi awan (4) artikel (4) miskin (4) komputasi (4) atas peraturan (3) manusia (3) perubahan (3) pajak penghasilan atas (2) penghasilan atas penghasilan (2) atas penghasilan dari (2) undang-undang nomor tahun (2) nomor tahun tentang (2) perubahan atas peraturan (2) penghasilan atas (2) atas penghasilan (2) penghasilan dari (2) undang-undang nomor (2) tahun tentang (2) revaluasi aset (2) perubahan atas (2) sampai (2) layanan (2) sebagaimana (2) undang-undang (2) revaluasi (2) pemerintah (2) pembayaran (2) kegiatan (2) bidang (2) nomor tahun pajak penghasilan (1) tahun pajak penghasilan atas (1) pajak penghasilan atas penghasilan (1) penghasilan atas penghasilan dari (1) atas penghasilan dari usaha (1) penghasilan dari usaha jasa (1) dari usaha jasa konstruksi (1) usaha jasa konstruksi peraturan (1) jasa konstruksi peraturan pajak (1) konstruksi peraturan pajak - (1) peraturan pajak - nomor (1) pj tata cara pengelolaan (1) tata cara pengelolaan laporan (1) cara pengelolaan laporan per (1) pengelolaan laporan per negara (1)