Saat dan Tempat Terutang PPNJumat 1 Jan 2016 15:55Administratordibaca 24705 kaliPajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berikut kami informasikan mengenai Saat Terutang PPN dan Tempat Terutang PPN.  selengkapnya

 Pajak Penghasilan Pasal 23Kamis 24 Des 2015 16:19Administratordibaca 27311 kaliPajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan Pasal 23  Pajak Penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara dua pihak. Pihak yang menerima penghasilan atau penjual atau pemberi jasa akan dikenakan PPh pasal 23.  selengkapnya

 Update Tarif PPh Pasal 21Kamis 24 Des 2015 14:30Oktalista Putridibaca 6375 kaliUpdate Aturan Pajak

Menteri Keuangan mengubah peraturan mengenai tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 122/PMK010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), diikuti dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-32/PJ/2015.  selengkapnya

 Pajak Penghasilan Pasal 25Rabu 23 Des 2015 16:19Administratordibaca 28441 kaliPajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) adalah pembayaran Pajak Penghasilan secara angsuran.  selengkapnya

 Pengetahuan Umum PajakSelasa 22 Des 2015 15:30Administratordibaca 18985 kaliPengantar

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.  selengkapnya

 Contoh Penghitungan PPNSelasa 1 Des 2015 16:34Administratordibaca 14710 kaliPenghitungan Pajak

CONTOH PEMOTONGAN DAN PENGHITUNGAN PPN ATAS PENJUALAN BARANG KENA PAJAK.  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 76/PMK.03/2011Selasa 3 Nov 2015 12:42Oktalista Putridibaca 3643 kaliPeraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

TATA CARA PENCATATAN DAN PELAPORAN SUMBANGAN PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL, SUMBANGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, SUMBANGAN FASILITAS PENDIDIKAN, SUMBANGAN PEMBINAAN OLAHRAGA, DAN BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SOSIAL YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO  selengkapnya

 e-SPTKamis 22 Okt 2015 17:22Administratordibaca 14077 kaliQ & A Pajak

Apa itu E-Spt? Apa kelebihan dari e-Spt? Kapan ketentuan e-SPT ini dimulai? Bagaimana tata cara penggunaan e-SPT?  selengkapnya

 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2010Rabu 14 Okt 2015 12:37Oktalista Putridibaca 1637 kaliPeraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

SUMBANGAN PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL, SUMBANGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, SUMBANGAN FASILITAS PENDIDIKAN, SUMBANGAN PEMBINAAN OLAHRAGA, DAN BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SOSIAL YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 183/PMK.03/2015Rabu 30 Sep 2015 13:04Ridha Anantidibaca 3882 kaliPeraturan Pajak - KUP

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 145/PMK.03/2012 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK.  selengkapnya


 

ARTIKEL TERPOPULER


Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANselengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya

Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeriselengkapnya

Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badanselengkapnya

Kode Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23selengkapnya



ARTIKEL ARSIP




KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :

penghasilan (11) peraturan (8) sumbangan (8) peraturan pajak - (4) pajak penghasilan (4) peraturan pajak (4) terutang (4) pajak penghasilan pasal (3) terutang ppn (3) penghasilan pasal (3) menteri keuangan (3) pmk tentang (3) menteri (3) keuangan (3) dan tempat terutang (2) tempat terutang ppn (2) pasal pajak penghasilan (2) penghasilan tidak kena (2) tidak kena pajak (2) peraturan menteri keuangan (2) sumbangan penanggulangan bencana (2) penanggulangan bencana nasional (2) bencana nasional sumbangan (2) nasional sumbangan penelitian (2) sumbangan penelitian dan (2) penelitian dan pengembangan (2) dan pengembangan sumbangan (2) pengembangan sumbangan fasilitas (2) sumbangan fasilitas pendidikan (2) fasilitas pendidikan sumbangan (2) pendidikan sumbangan pembinaan (2) sumbangan pembinaan olahraga (2) pembinaan olahraga dan (2) olahraga dan biaya (2) dan biaya pembangunan (2) biaya pembangunan infrastruktur (2) pembangunan infrastruktur sosial (2) infrastruktur sosial yang (2) sosial yang dapat (2) yang dapat dikurangkan (2) dapat dikurangkan dari (2) dikurangkan dari penghasilan (2) dari penghasilan bruto (2) nomor pmk tentang (2) tempat terutang (2) pasal pajak (2) pasal adalah (2) nbsp penghasilan (2) penghasilan tidak (2) peraturan menteri (2) sumbangan penanggulangan (2) penanggulangan bencana (2)