PER Dirjen No.32/PJ/2015 tentang Petunjuk Teknis Pemotongan PPh Pasal 21/26Rabu 16 Des 2015 14:33Oktalista Putridibaca 8474 kaliUpdate Aturan Pajak

Terkait dengan adanya Per Dirjen No.32/PJ/2015 sehubungan dengan teknis pemotongan PPh Pasal 21 bagi WP maka kami informasikan bahwa Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Dirjen Pajak Nomor : Per-31/PJ/2012 dicabut. Peraturan ini diterbitkan sebagai kelanjutan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor:122/PMK.010/2015 terkait penyesuaian PTKP  selengkapnya

 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2008Selasa 4 Nov 2008 14:02Ridha Anantidibaca 2074 kaliPeraturan Pajak - PPh Pasal 4 ayat (2)

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN  selengkapnya

 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1995Rabu 8 Feb 1995 15:58Ridha Anantidibaca 1661 kaliPeraturan Pajak - PPh Pasal 4 ayat (2)

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM ATAU PENGALIHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN PASANGAN USAHANYA  selengkapnya

 Tahukah, Lebih dari 84% Anggaran Negara Berasal dari PajakSabtu 9 Jan 2016 12:31Administratordibaca 2842 kaliArtikel PajakTahukah, Lebih dari 84% Anggaran Negara Berasal dari Pajak

Penerimaan Perpajakan tahun 2016 yang ditargetkan sebesar 1.546,7 triliun rupiah akan menjadi tulang punggung berjalannya APBN 2016. Penghitungan yang cermat akan mendapatkan penerimaan negara dalam postur APBN 2016 sebesar 84,86 % dari Pajak.  selengkapnya

 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER - 01/PJ/2013Jumat 1 Jan 2016 14:16Oktalista Putridibaca 2568 kaliPeraturan Pajak - PPh Dana Pensiun

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER - 01/PJ/2013  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70/PMK.03/2017Jumat 2 Jun 2017 10:11Ridha Anantidibaca 1833 kaliAturan Pajak Lainnya

PETUNJUK TEKNIS MENGENAI AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN  selengkapnya

 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 01/PJ/2017Senin 23 Jan 2017 09:21Ridha Anantidibaca 4201 kaliPeraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN ELEKTRONIK  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 119/PMK.08/2016Rabu 20 Jul 2016 12:27Administratordibaca 5099 kaliPeraturan Pengampunan Pajak

TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENEMPATAN PADA INSTRUMEN INVESTASI DI PASAR  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122/PMK.08/2016Rabu 20 Jul 2016 12:25Administratordibaca 1962 kaliPeraturan Pengampunan Pajak

TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENEMPATAN PADA INVESTASI DI LUAR PASAR KEUANGAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK  selengkapnya

 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 12/PJ/2016Rabu 20 Jul 2016 10:15Administratordibaca 2577 kaliPeraturan Pengampunan Pajak

TATA CARA PENGADMINISTRASI LAPORAN GATEWAY DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK  selengkapnya


 

ARTIKEL TERPOPULER


Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANselengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya

Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeriselengkapnya

Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badanselengkapnya

Kode Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23selengkapnya



ARTIKEL ARSIP




KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :

peraturan (12) peraturan pajak - (6) peraturan pajak (6) nomor tahun (4) teknis (4) keuangan (4) penghasilan (4) pengalihan (4) negara (4) petunjuk teknis (3) tax amnesty (3) dirjen (3) petunjuk (3) perpajakan (3) amnesty (3) peraturan pajak - per (2) tentang petunjuk teknis (2) teknis pemotongan pph (2) pemotongan pph pasal (2) pajak penghasilan atas (2) penghasilan atas penghasilan (2) petunjuk teknis mengenai (2) teknis mengenai akses (2) mengenai akses informasi (2) akses informasi keuangan (2) informasi keuangan untuk (2) keuangan untuk kepentingan (2) untuk kepentingan perpajakan (2) tata cara pengalihan (2) cara pengalihan harta (2) pengalihan harta wajib (2) harta wajib pajak (2) ke dalam wilayah (2) dalam wilayah negara (2) wilayah negara kesatuan (2) negara kesatuan republik (2) kesatuan republik indonesia (2) republik indonesia dan (2) indonesia dan penempatan (2) dan penempatan pada (2) dalam rangka pengampunan (2) rangka pengampunan pajak (2) tentang petunjuk (2) teknis pemotongan (2) pemotongan pph (2) peraturan ini (2) pajak nomor (2) pajak penghasilan (2) penghasilan atas (2) atas penghasilan (2) pj peraturan (2) teknis mengenai (2)