PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 187/PMK.03/2015Rabu 6 Jan 2016 12:00Oktalista Putridibaca 6676 kaliPeraturan Pajak - KUP

TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.  selengkapnya

 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER - 01/PJ/2013Jumat 1 Jan 2016 14:16Oktalista Putridibaca 2575 kaliPeraturan Pajak - PPh Dana Pensiun

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER - 01/PJ/2013  selengkapnya

 Contoh Penghitungan PPh Pasal 4 ayat (2)Rabu 30 Des 2015 16:02Administratordibaca 78525 kaliPenghitungan Pajak

CONTOH PEMOTONGAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 4 AYAT (2)  selengkapnya

 Contoh Penghitungan PPh 15Ahad 6 Des 2015 05:50Administratordibaca 19098 kaliPenghitungan Pajak

CONTOH PEMOTONGAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 15  selengkapnya

 Contoh Penghitungan PPh 22Jumat 4 Des 2015 14:01Administratordibaca 35306 kaliPenghitungan Pajak

CONTOH PEMOTONGAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 22  selengkapnya

 Contoh Penghitungan PPh 23Kamis 3 Des 2015 14:25Administratordibaca 45223 kaliPenghitungan Pajak

CONTOH PEMOTONGAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 23 ATAS JASA TERTENTU (SERVICE MESIN ATAU KOMPUTER)  selengkapnya

 Contoh Penghitungan PPh 26Selasa 1 Des 2015 10:02Administratordibaca 7973 kaliPenghitungan Pajak

CONTOH PEMOTONGAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 26  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 224/PMK.011/2012Senin 23 Nov 2015 14:09Oktalista Putridibaca 2362 kaliPeraturan Pajak - PPh 22

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.03/2010 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 262/PMK.03/2010Senin 23 Nov 2015 14:03Oktalista Putridibaca 5462 kaliPeraturan Pajak - PPh 21

TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI, ANGGOTA POLRI, DAN PENSIUNANNYA ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ATAU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  selengkapnya

 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2009Senin 19 Okt 2015 14:04Oktalista Putridibaca 2393 kaliPeraturan Pajak - PPh 21

TARIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UANG PESANGON, UANG MANFAAT PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA, DAN JAMINAN HARI TUA YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS  selengkapnya


 

ARTIKEL TERPOPULER


Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANselengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya

Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeriselengkapnya

Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badanselengkapnya

Kode Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23selengkapnya



ARTIKEL ARSIP




KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :

penghitungan (10) peraturan (7) pemotongan (6) peraturan pajak - (5) penghitungan pajak - (5) contoh pemotongan dan (5) pemotongan dan penghitungan (5) dan penghitungan pph (5) penghitungan pph pasal (5) peraturan pajak (5) penghitungan pajak (5) contoh pemotongan (5) pemotongan dan (5) dan penghitungan (5) penghitungan pph (5) contoh (5) penghasilan (5) penghitungan pajak - pph (4) contoh pemotongan dan penghitungan (4) pemotongan dan penghitungan pph (4) dan penghitungan pph pasal (4) pph contoh pemotongan (4) - pph contoh pemotongan (3) pph contoh pemotongan dan (3) pajak penghasilan pasal (3) pajak penghasilan (3) penghasilan pasal (3) peraturan pajak - pmk (2) nomor pmk tentang (2) pph pasal penghitungan (2) pasal penghitungan pajak (2) anggaran pendapatan dan (2) pendapatan dan belanja (2) pmk tentang (2) menteri keuangan (2) pasal penghitungan (2) atas penghasilan (2) anggaran pendapatan (2) pendapatan dan (2) dan belanja (2) pembayaran (2) menteri (2) keuangan (2) kegiatan (2) bidang (2) negara (2) anggaran (2) pendapatan (2) belanja (2) pmk nomor pmk tentang (1) nomor pmk tentang tata (1) pmk tentang tata cara (1)