Undang-Undang Pajak Pertambahan NilaiKamis 31 Des 2015 10:20Administratordibaca 44034 kaliUU Pajak Pertambahan Nilai

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1983 TENTANG PPN BARANG DAN JASA & PPnBM STDD UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 2009  selengkapnya

 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 11/PJ/2017Kamis 22 Jun 2017 14:29Ridha Anantidibaca 1776 kaliPeraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

BADAN/LEMBAGA YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO  selengkapnya

 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2010Rabu 21 Okt 2015 14:05Oktalista Putridibaca 2346 kaliPeraturan Pajak - PPh 21

TARIF PEMOTONGAN DAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ATAU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 215/PMK.03/2008Selasa 16 Des 2008 14:29Ridha Anantidibaca 3882 kaliPeraturan Pajak - KUP

PENETAPAN ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT-PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK PENGHASILAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  selengkapnya

 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016Rabu 20 Jul 2016 13:31Administratordibaca 2879 kaliPeraturan Pengampunan Pajak

PENGAMPUNAN PAJAK  selengkapnya

 Pajak Penghasilan Pasal 25Rabu 23 Des 2015 16:19Administratordibaca 28130 kaliPajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) adalah pembayaran Pajak Penghasilan secara angsuran.  selengkapnya

 Menyelamatkan Penerimaan PajakRabu 13 Apr 2016 14:44Administratordibaca 2950 kaliArtikel PajakMenyelamatkan Penerimaan Pajak

Kabar tak baik terus menyelimuti pendapatan negara awal tahun ini. Sejak Januari, pendapatan pajak memberikan indikasi yang membuat sakit kepala bagi otoritas fiskal. Betapa tidak, hingga kuartal pertama tahun ini berakhir, pendapatan pajak justru lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu, di saat sebenarnya perekonomian memberikan tanda-tanda membaik.  selengkapnya

 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 11/PJ/2016Rabu 20 Jul 2016 10:17Administratordibaca 7958 kaliPeraturan Pengampunan Pajak

PENGATURAN LEBIH LANJUT MENGENAI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 156/PMK.010/2015Kamis 13 Ags 2015 11:02Ridha Anantidibaca 3537 kaliPeraturan Pajak - KUP

TENTANG PENETAPAN ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT-PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK PENGHASILAN  selengkapnya

 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131 TAHUN 2000Jumat 15 Des 2000 14:25Ridha Anantidibaca 1352 kaliPeraturan Pajak - PPh Pasal 4 ayat (2)

PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA  selengkapnya


 

ARTIKEL TERPOPULER


Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANselengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya

Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeriselengkapnya

Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badanselengkapnya

Kode Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23selengkapnya



ARTIKEL ARSIP




KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :

penghasilan (8) peraturan pajak - (6) peraturan pajak (6) pajak penghasilan (6) peraturan (6) pendapatan (5) internasional (4) nomor tahun (3) undang-undang (3) undang-undang no tahun (2) pajak penghasilan pasal (2) anggaran pendapatan dan (2) pendapatan dan belanja (2) penetapan organisasi-organisasi internasional (2) organisasi-organisasi internasional dan (2) internasional dan pejabat-pejabat (2) dan pejabat-pejabat perwakilan (2) pejabat-pejabat perwakilan organisasi (2) perwakilan organisasi internasional (2) organisasi internasional yang (2) internasional yang tidak (2) yang tidak termasuk (2) tidak termasuk subjek (2) termasuk subjek pajak (2) subjek pajak penghasilan (2) undang-undang no (2) tahun tentang (2) penghasilan pasal (2) anggaran pendapatan (2) pendapatan dan (2) dan belanja (2) penetapan organisasi-organisasi (2) organisasi-organisasi internasional (2) internasional dan (2) dan pejabat-pejabat (2) pejabat-pejabat perwakilan (2) perwakilan organisasi (2) organisasi internasional (2) internasional yang (2) tidak termasuk (2) termasuk subjek (2) subjek pajak (2) tax amnesty (2) pengampunan pajak (2) pendapatan pajak (2) anggaran (2) belanja (2) negara (2) penetapan (2) organisasi-organisasi (2) pejabat-pejabat (2) perwakilan (2)