5 Hal Untuk Antisipasi Tahun Penegakan HukumRabu 13 Jan 2016 10:53Administratordibaca 3327 kaliArtikel Pajak5 Hal Untuk Antisipasi Tahun Penegakan Hukum

DJP telah mencanangkan tahun itu sebagai tahun penegakan hukum sebagai cerminan keadilan. Tahun yang memberikan pesan kepada Wajib Pajak agar melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar.  selengkapnya

 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara PerpajakanRabu 6 Jan 2016 12:08Oktalista Putridibaca 216783 kaliUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN  selengkapnya

 Undang-Undang Pajak Pertambahan NilaiKamis 31 Des 2015 10:20Administratordibaca 44287 kaliUU Pajak Pertambahan Nilai

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1983 TENTANG PPN BARANG DAN JASA & PPnBM STDD UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 2009  selengkapnya

 Pengetahuan Umum PajakSelasa 22 Des 2015 15:30Administratordibaca 18973 kaliPengantar

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.  selengkapnya

 Contoh Penghitungan PPh 26Selasa 1 Des 2015 10:02Administratordibaca 7956 kaliPenghitungan Pajak

CONTOH PEMOTONGAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 26  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 258/PMK.03/2008Selasa 13 Okt 2015 13:50Oktalista Putridibaca 5630 kaliPeraturan Pajak - PPh 26

PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 ATAS PENGHASILAN DARI PENJUALAN ATAU PENGALIHAN SAHAM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 18 AYAT (3c) UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK LUAR NEGERI  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 185/PMK.03/2015Rabu 30 Sep 2015 12:57Ridha Anantidibaca 4616 kaliPeraturan Pajak - KUP

TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80/PMK.03/2009Senin 7 Sep 2015 12:29Oktalista Putridibaca 1380 kaliPeraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK PENGHASILAN  selengkapnya

 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER - 44/PJ./2009Rabu 2 Sep 2015 12:27Oktalista Putridibaca 6181 kaliPeraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

PELAKSANAAN PENGAKUAN SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK PENGHASILAN  selengkapnya


 

ARTIKEL TERPOPULER


Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANselengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya

Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeriselengkapnya

Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badanselengkapnya

Kode Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23selengkapnya



ARTIKEL ARSIP




KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :

peraturan pajak - (6) peraturan pajak (6) peraturan (6) penghasilan (5) pajak penghasilan (4) undang-undang (4) bidang (4) yang diterima atau (3) diterima atau diperoleh (3) yang diterima (3) diterima atau (3) atau diperoleh (3) penghitungan (3) diterima (3) diperoleh (3) peraturan pajak - pmk (2) yang diterima atau diperoleh (2) tahun penegakan hukum (2) ketentuan umum dan (2) tata cara perpajakan (2) undang-undang no tahun (2) lebih yang diterima (2) atau diperoleh badan (2) diperoleh badan atau (2) badan atau lembaga (2) atau lembaga nirlaba (2) lembaga nirlaba yang (2) nirlaba yang bergerak (2) yang bergerak dalam (2) bergerak dalam bidang (2) dalam bidang pendidikan (2) bidang pendidikan dan (2) pendidikan dan atau (2) atau bidang penelitian (2) bidang penelitian dan (2) penelitian dan pengembangan (2) dan pengembangan yang (2) pengembangan yang dikecualikan (2) yang dikecualikan dari (2) dikecualikan dari objek (2) dari objek pajak (2) objek pajak penghasilan (2) tahun penegakan (2) penegakan hukum (2) wajib pajak (2) ketentuan umum (2) cara perpajakan (2) undang-undang no (2) diperoleh badan (2) atau lembaga (2) lembaga nirlaba (2) nirlaba yang (2)